Kontroversi di Balik Peristiwa G30 S PKI, Serta Sikap Presiden ke 4 Abdurrahman Wahid

Presiden Soekarno dan Mayjen TNI Soeharto di Istana Bogor 1965. Dokumen/ARTIK
Presiden Soekarno dan Mayjen TNI Soeharto di Istana Bogor 1965. Dokumen/ARTIK

SURABAYA | ARTIK.ID - G30 S PKI adalah singkatan dari Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, sebuah peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 di Indonesia. Peristiwa ini melibatkan sekelompok perwira militer yang berusaha melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno dengan membunuh enam jenderal dan satu perwira tinggi Angkatan Darat.

Peristiwa ini kemudian dimanfaatkan oleh Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), untuk mengambil alih kekuasaan dari Soekarno.

Baca Juga: Khofifah Indar Parawansa Silaturahmi Kebangsaan dengan Relawan Prabowo di Hambalang

Soeharto menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang di balik G30 S PKI dan melancarkan kampanye anti-komunis yang kemudian menewaskan ratusan ribu orang, terutama anggota dan simpatisan PKI.

Fakta sebenarnya G30 S PKI masih menjadi kontroversi hingga saat ini. Ada banyak versi dan narasi yang berbeda tentang siapa yang bertanggung jawab, apa motifnya, dan apa dampaknya bagi sejarah Indonesia.

Beberapa sumber mengklaim bahwa G30 S PKI adalah hasil dari konflik internal di tubuh militer, sementara yang lain mengatakan bahwa ada campur tangan asing, seperti Amerika Serikat atau Cina, dalam peristiwa tersebut.

Salah satu sumber yang dianggap paling otoritatif adalah Laporan Tahunan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dibentuk pada tahun 2004 untuk mengungkap kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Laporan ini menyimpulkan bahwa G30 S PKI adalah sebuah pemberontakan yang gagal, bukan sebuah kudeta, dan bahwa PKI tidak terlibat secara langsung dalam perencanaan atau pelaksanaannya.

Laporan ini juga mengkritik peran Soeharto dalam memanipulasi fakta dan memicu kekerasan massal terhadap warga sipil.

Sayangnya, laporan KKR tidak pernah disahkan oleh DPR dan tidak memiliki kekuatan hukum. Laporan ini juga ditentang oleh sebagian kalangan, terutama mantan pejabat militer dan kelompok-kelompok nasionalis yang masih mempertahankan versi resmi pemerintah tentang G30 S PKI.

Akibatnya, fakta sebenarnya G30 S PKI masih sulit untuk diketahui secara pasti dan menjadi salah satu isu yang paling sensitif dan penting dalam sejarah Indonesia.

Salah satu tokoh yang cukut berani dan tegas menyatakan kritik terhadap Narasi sejarah yang dibangun Orde Baru itu adalah Gus Dur.

Gus Dur berpendapat bahwa PKI tidak sepenuhnya bersalah atas peristiwa G30S 1965 dan bahwa banyak korban yang tidak berdosa dihukum tanpa proses hukum yang adil. Gus Dur juga menolak untuk menganggap PKI sebagai musuh ideologis Islam dan mengajak umat Islam untuk bersikap toleran dan berdialog dengan semua pihak.

Dalam beberapa tulisan dan wawancara, Gus Dur menyampaikan pandangannya tentang G30S PKI dengan berbagai argumen dan perspektif. Berikut ini adalah beberapa poin penting dari pandangan Gus Dur tentang G30S PKI.

Baca Juga: Jokowi Anugerahkan Gelar Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto

Gus Dur menilai bahwa G30S PKI adalah sebuah kudeta militer yang dilakukan oleh sekelompok perwira TNI yang berafiliasi dengan PKI, bukan oleh PKI secara keseluruhan.

Menurut Gus Dur bahwa PKI sendiri tidak tahu menahu tentang rencana kudeta tersebut dan bahwa banyak anggota PKI yang tidak terlibat dalam peristiwa itu.

Gus Dur mengkritik cara penanganan G30S PKI oleh rezim Orde Baru yang melakukan pembantaian massal, penangkapan sewenang-wenang, dan penghilangan paksa terhadap siapa saja yang dicurigai sebagai simpatisan atau anggota PKI.

Gus Dur menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun, Menurt Gusdur korban sipil yang ditimbulka setelah peristiwa G30 S PKI mencapai 500 ribu orang, terbesar dalam sejarah umat manusia.

Gus Dur menekankan bahwa G30S PKI bukanlah sebuah perang antara Islam dan komunisme, melainkan sebuah konflik politik antara kelompok-kelompok kepentingan yang saling berebut kekuasaan.

Gus Dur menolak pandangan yang mengkafirkan atau mengharamkan PKI sebagai musuh agama dan mengatakan bahwa Islam seharusnya menghargai pluralisme dan kebebasan berpikir.

Baca Juga: Data Terbaru KPU, Prabowo Masih Memimpin, Disusul Anies dan Ganjar di Posisi Buncit

Di masa Gus Dur menjabat Presiden, dirinya mendorong untuk melakukan rekonsiliasi nasional terkait dengan G30S PKI dengan cara membuka kembali kasus-kasus pelanggaran HAM, memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya, serta memberikan ruang bagi para mantan tahanan politik dan eksil untuk kembali ke tanah air.

Gus Dur juga mengusulkan untuk merevisi sejarah resmi tentang G30S PKI yang sarat dengan propaganda dan manipulasi.

Gus Dur berharap bahwa dengan menghadapi masa lalu secara jujur dan arif, bangsa Indonesia bisa belajar dari kesalahan-kesalahan sejarah dan membangun masa depan yang lebih demokratis, toleran, dan sejahtera.

Di antara kebijakannya yang kontroversial adalah pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) no 25 tahun 1966 tentang Pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI).

(Penulis: Redaksi dan Tim)

 

Editor : Fudai