Tak hanya mengedepankan performa, Lenovo juga menawarkan desain fleksibel, layar OLED berkualitas tinggi, serta daya tahan baterai yang panjang. Kombinasi tersebut membuat laptop ini menyasar kalangan profesional, kreator konten, hingga pengguna yang membutuhkan perangkat serbaguna untuk bekerja maupun belajar.

Sektor performa menjadi salah satu keunggulan utama Lenovo Yoga 7 2-in-1 Aura Edition. Laptop ini ditenagai prosesor Intel Core Ultra 7 355 generasi Panther Lake yang mengombinasikan empat Performance Core dan empat Low Power Efficient Core.

Prosesor tersebut dipadukan dengan RAM 24GB LPDDR5x-7467MHz berkecepatan tinggi yang mampu menunjang aktivitas multitasking, pengolahan dokumen, editing foto, hingga aplikasi berbasis AI.

Keunggulan lainnya terletak pada hadirnya Intel AI Boost NPU 5 yang mampu menangani komputasi AI hingga sekitar 49–50 TOPS, sehingga berbagai fitur berbasis kecerdasan buatan dapat berjalan lebih cepat tanpa terlalu membebani CPU maupun GPU.

Dengan kemampuan tersebut, laptop ini telah memenuhi persyaratan sebagai Microsoft Copilot+ PC, yang membuka akses terhadap berbagai fitur AI terbaru di Windows 11.

Untuk pengalaman visual, Lenovo membekali laptop ini dengan layar sentuh OLED berukuran 14 inci beresolusi WUXGA (1920 x 1200 piksel) dengan rasio 16:10.

Panel OLED tersebut menawarkan refresh rate 120Hz, tingkat kecerahan hingga 400 nits, serta dukungan DisplayHDR True Black 500.

Layar juga mampu menampilkan cakupan warna 100 persen DCI-P3, sehingga menghasilkan reproduksi warna yang akurat. Hal ini menjadi nilai tambah bagi desainer grafis, editor foto, ilustrator, maupun kreator video.

Selain mendukung sentuhan 10 titik (10-point multitouch), layar juga kompatibel dengan Lenovo Digital Pen, sehingga memudahkan aktivitas menggambar maupun membuat catatan digital.

Sesuai konsep laptop convertible, Lenovo Yoga 7 menggunakan engsel yang dapat diputar hingga 360 derajat. Pengguna dapat mengoperasikan perangkat dalam empat mode berbeda, yakni mode laptop. mode tablet, tent mode dan presentation mode

Desain bezel yang tipis juga membuat dimensi laptop tetap ringkas sehingga nyaman dibawa bepergian maupun digunakan saat bekerja secara mobile.

Pada sektor grafis, Lenovo mengandalkan Intel Xe3 Graphics yang terintegrasi langsung pada prosesor.

GPU ini memiliki empat Xe Core dengan dukungan Ray Tracing Unit sehingga cukup mumpuni untuk editing foto, pembuatan konten, multimedia, hingga bermain game ringan tanpa memerlukan kartu grafis diskrit.

Lenovo Yoga 7 2-in-1 Aura Edition sudah mengusung teknologi konektivitas terbaru.

Laptop ini mendukung wifi 7 (802.11be), bluetooth 5.4, thunderbolt 4 / USB4 type-C, USB 3.2 gen 1, HDMI 2.1, microSD card reader dan audio combo jack 3,5 mm

Kelengkapan port tersebut memberikan fleksibilitas tinggi untuk berbagai kebutuhan kerja maupun hiburan.

Untuk pengalaman multimedia, Lenovo menghadirkan empat speaker stereo yang terdiri atas dua woofer dan dua tweeter.

Sistem audio tersebut didukung teknologi Dolby Atmos serta Smart AMP, sehingga menghasilkan suara yang lebih jernih dan bertenaga saat menikmati musik, film, maupun konferensi video.

Di bagian kamera, tersedia webcam 5MP Full HD lengkap dengan privacy shutter, serta kamera inframerah (IR Camera) yang mendukung fitur Windows Hello Face Recognition.

Media penyimpanan menggunakan SSD PCIe 4.0 NVMe berkapasitas 1TB, yang menawarkan kecepatan baca dan tulis tinggi sehingga proses booting maupun membuka aplikasi terasa lebih cepat.

Sementara itu, baterai berkapasitas 70Wh diklaim mampu bertahan hingga 16,5 jam berdasarkan pengujian MobileMark 30.

Laptop ini juga telah mendukung teknologi Rapid Charge, yang memungkinkan pengisian daya hingga sekitar 80 persen hanya dalam waktu satu jam.

Lenovo menyertakan sistem operasi Windows 11 Home original yang telah terpasang sejak pembelian.

Selain itu, pengguna juga mendapatkan lisensi Microsoft Office Home 2024, sehingga laptop dapat langsung digunakan tanpa harus membeli lisensi tambahan.

Dari sisi durabilitas, Lenovo Yoga 7 2-in-1 Aura Edition telah mengantongi sertifikasi MIL-STD 810H.

Sertifikasi ini menunjukkan bahwa laptop telah melewati berbagai pengujian ketahanan, mulai dari benturan, getaran, suhu ekstrem, kelembapan, hingga paparan sinar matahari.

Fitur tersebut memberikan nilai tambah bagi pengguna yang memiliki mobilitas tinggi.

 FAQ
1. Apa keunggulan utama Lenovo Yoga 7 2-in-1 Aura Edition?
Laptop ini menawarkan teknologi AI melalui Intel Core Ultra Series 3, status Copilot+ PC, layar OLED 120Hz, dan desain convertible 360 derajat.

2. Apakah laptop ini mendukung fitur AI Windows terbaru?
Ya. Laptop ini memenuhi standar Microsoft Copilot+ PC sehingga kompatibel dengan berbagai fitur AI terbaru di Windows 11.

3. Berapa lama daya tahan baterainya?
Lenovo mengklaim baterai mampu bertahan hingga 16,5 jam berdasarkan pengujian MobileMark 30.

4. Apakah RAM dapat di-upgrade?
Tidak. RAM 24GB LPDDR5x dipasang langsung pada motherboard sehingga tidak dapat ditingkatkan.

5. Siapa yang cocok menggunakan laptop ini?
Laptop ini cocok untuk profesional, kreator konten, mahasiswa, pekerja hybrid, hingga pengguna yang membutuhkan perangkat fleksibel dengan dukungan AI.

Saran dan pendapat Banggar tersebut disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran, Y. Ristu Nugroho, dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur pada 25 Juni 2026.

Dalam laporannya, Ristu menegaskan bahwa Pokok Pikiran DPRD merupakan instrumen konstitusional yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Keberadaan Pokir dinilai menjadi jaminan agar kebutuhan riil masyarakat dapat terintegrasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun APBD. Selain itu, Pokir juga memperkuat fungsi representasi dan pengawasan DPRD terhadap jalannya pembangunan daerah.

"Pokok Pikiran DPRD merupakan instrumen konstitusional yang menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah sehingga pembangunan berlangsung lebih partisipatif, akuntabel, dan selaras dengan prioritas pembangunan," kata Ristu saat menyampaikan laporan Banggar.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi fiskal daerah, isu strategis, serta implementasi visi pembangunan Nawa Bhakti Satya, Banggar menyampaikan enam rekomendasi utama kepada Gubernur Jawa Timur.

Rekomendasi pertama adalah memperkuat konsolidasi fiskal daerah. Langkah ini dinilai penting untuk merespons tren penurunan pendapatan daerah yang terjadi dalam tiga tahun terakhir melalui strategi yang lebih komprehensif.

Kedua, Banggar meminta pemerintah melakukan penataan ulang struktur belanja daerah. Belanja operasional diharapkan dapat dikendalikan sehingga alokasi anggaran lebih banyak diarahkan pada belanja produktif yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Ketiga, reformasi birokrasi perlu dipercepat melalui evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) berbasis hasil atau outcome. Banggar juga mengusulkan pemberian insentif anggaran bagi OPD berkinerja terbaik serta memperkuat peran inspektorat sebagai mitra strategis dalam pengelolaan risiko dan kepatuhan.

Rekomendasi berikutnya adalah meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu menjadi penggerak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembenahan tata kelola dan manajemen perusahaan daerah dinilai perlu dilakukan untuk meningkatkan manfaat ekonomi sekaligus pelayanan publik.

Banggar juga mendorong optimalisasi pengelolaan aset daerah. Aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal atau idle assets diharapkan dapat menjadi sumber efisiensi fiskal sekaligus memberikan nilai tambah bagi daerah.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi perhatian penting. Banggar menilai pelayanan kepada masyarakat harus mampu melampaui Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan pendekatan yang responsif, inklusif, dan sesuai kebutuhan warga.

"Peningkatan kualitas pelayanan publik harus melampaui Standar Pelayanan Minimal dengan prinsip responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," ujar Ristu.

Selain menyampaikan rekomendasi kebijakan, Banggar juga memberikan tujuh masukan strategis dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Banggar meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan APBD tepat waktu sesuai ketentuan. Langkah tersebut dinilai penting agar pembahasan bersama DPRD dapat berlangsung lebih optimal.

Banggar juga mengusulkan penyusunan petunjuk teknis Pokok Pikiran DPRD secara bersama-sama antara Sekretariat DPRD, Bappeda, dan OPD terkait. Tujuannya agar proses verifikasi Pokir berlangsung transparan, terstandarisasi, dan akuntabel.

Pelaksanaan program Pokir DPRD juga diminta mendapat pengawalan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi agar benar-benar memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan daerah.

Selain itu, supervisi terhadap pelaksanaan program Pokir perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh OPD terkait. Banggar juga meminta DPRD memperoleh akses penuh terhadap dashboard Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memantau realisasi program secara real time.

Rekomendasi lainnya adalah mengintensifkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi DPRD dan OPD sedikitnya dua kali setiap tahun sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan.

Banggar juga meminta agar lampiran Pokir DPRD yang memuat rincian program dan kegiatan menjadi bagian integral dalam penyusunan APBD Tahun 2027.

"Pelaksanaan Pokok Pikiran DPRD harus dikawal bersama sehingga kontribusinya benar-benar dirasakan masyarakat dan mendukung target pembangunan daerah," tegas Ristu.

Melalui Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027, DPRD Jawa Timur berharap aspirasi sekitar 41,3 juta penduduk dari 14 daerah pemilihan dapat terakomodasi secara optimal dalam kebijakan pembangunan daerah. (diy)

SURABAYA - Dalam beberapa bulan terakhir, dinamika politik di DPRD Surabaya menunjukkan perkembangan yang menarik. Aktivitas parlemen tidak lagi hanya terlihat melalui rapat dan sidang resmi, tetapi juga hadir di tengah masyarakat melalui reses, dialog kebangsaan, kegiatan sosial, hingga pembahasan berbagai persoalan publik.

Perkembangan ini patut diapresiasi. Kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat. Aspirasi warga tidak selalu dapat dipahami dari laporan administratif semata.

Melalui dialog langsung, anggota DPRD memiliki kesempatan mendengar persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat. Mulai dari pelayanan publik, pendidikan, infrastruktur, hingga perlindungan kelompok rentan.

Namun, pertanyaan penting tetap perlu diajukan. Apakah meningkatnya aktivitas politik tersebut sudah sejalan dengan kualitas kebijakan yang dihasilkan?, atau semua itu hanya seremoni belaka.

Pertanyaan ini menjadi relevan karena masyarakat saat ini semakin kritis. Publik tidak lagi menilai wakil rakyat hanya dari seberapa sering mereka muncul di ruang publik atau media sosial.

Yang Dinilai adalah Hasilnya.

Warga ingin melihat pelayanan publik yang lebih baik. Mereka ingin melihat pembangunan yang lebih tepat sasaran. Mereka juga berharap anggaran daerah dikelola secara transparan dan memberikan manfaat nyata.

Karena itu, komunikasi politik tidak boleh berhenti pada seremoni. reses, dialog, dan kegiatan sosial hanyalah pintu masuk untuk memahami kebutuhan masyarakat.

Tugas berikutnya jauh lebih penting. Aspirasi yang telah dihimpun harus diterjemahkan menjadi kebijakan, penganggaran, dan pengawasan yang efektif.

Di sinilah ukuran sesungguhnya kualitas politik parlemen berada. Fungsi legislasi memang penting. Namun fungsi pengawasan memiliki peran yang tidak kalah strategis.

DPRD bukan hanya pembentuk peraturan daerah. Lembaga ini juga bertugas memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam beberapa isu, fungsi pengawasan tersebut mulai terlihat. Sorotan terhadap kualitas pelayanan publik menjadi salah satu contohnya.

Perhatian terhadap anak putus sekolah juga menunjukkan bahwa parlemen masih menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah kota.

Begitu pula dengan pengawalan Rancangan Peraturan Daerah tentang Disabilitas. Pembahasan tersebut menunjukkan adanya upaya mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada kelompok rentan.

Yang menarik, pembahasan mengenai disabilitas tidak lagi sekadar berbicara tentang pembentukan regulasi, tapi mulai mendorong bagaimana regulasi tersebut benar-benar memberikan dampak nyata.

Mulai dari akses pendidikan, kesempatan kerja, pelayanan publik yang inklusif, hingga perlindungan hak penyandang disabilitas.

Pendekatan seperti ini layak diapresiasi. Politik menjadi lebih substantif ketika fokus pada penyelesaian masalah, bukan sekadar menghasilkan dokumen hukum.

Meski demikian, tantangan DPRD Surabaya ke depan tidak ringan. Masyarakat kini memiliki akses informasi yang jauh lebih luas. Publik dapat membandingkan antara janji, pernyataan, dan hasil kerja yang benar-benar terealisasi.

Akibatnya, politik simbolik semakin sulit dipertahankan. Warga dapat membedakan mana aktivitas yang menghasilkan solusi dan mana yang hanya bertujuan membangun citra.

Karena itu, setiap fraksi memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kualitas politik daerah. Perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Bahkan perbedaan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.

Namun ketika menyangkut kepentingan masyarakat, seluruh energi politik seharusnya diarahkan pada pencarian solusi.

Pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan kota tidak boleh menjadi korban tarik-menarik kepentingan politik jangka pendek.

DPRD Surabaya Perlu Perkuat Budaya Politik Berbasis Data.

Kritik terhadap pemerintah akan lebih kuat apabila disertai evaluasi yang terukur. Rekomendasi kebijakan juga akan lebih mudah diterapkan jika didukung indikator yang jelas.

Pendekatan berbasis data akan memperkuat posisi DPRD sebagai mitra kritis pemerintah sekaligus penjaga akuntabilitas publik.

Redaksi memandang bahwa DPRD Surabaya telah menunjukkan langkah positif dalam menjalankan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan.

Aktivitas yang semakin terbuka kepada masyarakat merupakan sinyal baik bagi perkembangan demokrasi lokal. Namun intensitas aktivitas politik harus diikuti peningkatan kualitas kebijakan.

Semakin banyak kegiatan tidak otomatis berarti semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Pada akhirnya, kualitas parlemen tidak diukur dari banyaknya agenda yang digelar. Tidak pula dari seberapa sering anggota dewan tampil di media.

Rakyat akan melihatnya, apakah kebijakan yang dihasilkan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Apakah pengawasan yang dilakukan mampu meningkatkan kualitas pemerintahan. Dan apakah kehadiran wakil rakyat benar-benar menghadirkan solusi bagi warga.

Di tengah tantangan pembangunan kota yang semakin kompleks, DPRD Surabaya memiliki peran besar dan strategis untuk membuktikan bahwa politik daerah masih dapat bekerja untuk rakyat, serta melahirkan kebijakan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, DPRD Surabaya perlu memastikan setiap aktivitas politik bermuara pada kebijakan yang efektif, pengawasan yang kuat, dan pelayanan publik yang semakin baik.

Hanya dengan cara itulah parlemen daerah dapat membuktikan bahwa politik masih menjadi alat untuk menghadirkan solusi, bukan sekadar seremoni. (red) 

‎"Jawa Timur merasa terhormat dipercaya menjadi tuan rumah seri pembuka Liga Sepak Takraw Indonesia Wilayah II. Ini bukan sekadar menjadi penyelenggara, tetapi juga bagian dari komitmen bersama untuk membangun ekosistem pembinaan atlet melalui kompetisi yang berkesinambungan," ujar Aries Agung Paewai, Minggu (28/6/2026).

‎Aries menilai, kehadiran Liga Sepak Takraw Indonesia akan menjadi wadah bagi atlet untuk meningkatkan kualitas permainan, memperbanyak pengalaman bertanding, serta menjadi ajang pencarian bibit-bibit unggul dari seluruh penjuru Indonesia.

‎Ia juga memberikan semangat kepada seluruh atlet yang akan berlaga agar menjadikan setiap pertandingan sebagai momentum menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

‎"Selamat bertanding kepada seluruh atlet dari sembilan provinsi. Tampilkan kemampuan terbaik, junjung tinggi sportivitas, hormati setiap lawan, dan jadikan kompetisi ini sebagai sarana mempererat persaudaraan. Semoga dari Liga Sepak Takraw Indonesia lahir atlet-atlet yang mampu mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia," katanya.

‎Seri pembuka Liga Sepak Takraw Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 1–4 Juli 2026 di Gedung Olahraga (GOR) Pancasila Surabaya. Kompetisi yang digagas PB PSTI tersebut dibagi ke dalam lima zona regional, yaitu Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, sebagai bagian dari sistem kompetisi nasional untuk menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh Indonesia.

‎Menjelang pelaksanaan kompetisi, Panitia Penyelenggara Liga Sepak Takraw Indonesia Wilayah II Jawa Timur menggelar rapat koordinasi dan persiapan akhir di GOR Pancasila Surabaya, Minggu (28/6/2026). Rapat tersebut diikuti seluruh unsur kepanitiaan guna memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan telah siap, mulai dari arena pertandingan, akomodasi kontingen, perangkat pertandingan, keamanan, kesehatan, publikasi, hingga penyambutan tamu dan peserta.

‎Ketua Panitia Penyelenggara Liga Sepak Takraw Indonesia Wilayah II Jawa Timur, Letkol Inf. Abdul Rahman, M.Si., mengatakan seluruh persiapan telah memasuki tahap akhir dan panitia siap memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta.

‎"Insya Allah seluruh persiapan berjalan sesuai rencana. Kami siap menyambut sembilan provinsi peserta dan memberikan pelayanan terbaik agar kompetisi berlangsung lancar, aman, tertib, serta menjunjung tinggi sportivitas. Kami ingin Jawa Timur menjadi tuan rumah yang memberikan kesan terbaik bagi seluruh atlet, ofisial, dan tamu yang hadir," ujar Abdul Rahman.‎

‎Sebanyak sembilan provinsi akan ambil bagian pada seri pembuka Liga Sepak Takraw Indonesia Wilayah II Jawa Timur. Kompetisi ini diharapkan menjadi awal lahirnya atlet-atlet sepak takraw Indonesia yang mampu bersaing dan berprestasi di tingkat Asia maupun dunia.

‎Penyelenggaraan Liga Sepak Takraw Indonesia juga menjadi momentum memperkuat persatuan antardaerah melalui olahraga sekaligus menegaskan komitmen PB PSTI dalam membangun sistem kompetisi yang berkelanjutan demi kemajuan sepak takraw nasional.

‎"Selamat Bertanding. Dari Jawa Timur untuk Sepak Takraw Indonesia."

‎

Pengalaman itu kini dapat dirasakan di 10 Regentstraat, restoran yang menempati bangunan bekas Kantor Pos Besar Surabaya. Restoran ini menjadi wajah baru kawasan heritage yang tidak hanya menghidupkan kembali bangunan bersejarah, tetapi juga menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk menikmati sejarah dengan cara yang lebih dekat dan hangat.

Sejak resmi dibuka, 10 Regentstraat menjadi salah satu daya tarik utama di Pos Bloc Surabaya. Bangunan cagar budaya tipe A yang menjadi lokasi restoran tetap mempertahankan karakter arsitektur aslinya, mulai dari langit-langit tinggi, bukaan jendela berukuran besar, hingga dinding bata yang menyimpan kisah perjalanan panjang Kota Surabaya.

Chief Business Development & Hospitality Officer PT Pos Properti Indonesia, Endro Tjahjono, mengatakan restoran tersebut dirancang sebagai anchor tenant yang diharapkan mampu menghidupkan seluruh ekosistem Pos Bloc Surabaya.

“konsep yang diusung tidak hanya berfokus pada makanan, tetapi juga menghadirkan perjalanan sejarah melalui setiap sudut ruangan dan setiap hidangan yang disajikan,” tutur Endro.

Di atas meja, pengunjung akan menemukan beragam menu yang mencerminkan pertemuan budaya yang telah lama menjadi bagian dari sejarah Surabaya.

Mulai dari bitterballen, camilan khas peninggalan era kolonial Belanda, klappertaart dengan sentuhan karamel bergaya Eropa, karedok khas Sunda, hingga Limun Cap Badak yang telah melegenda. Seluruh menu dipadukan dengan aneka hidangan Nusantara sehingga menghadirkan pengalaman kuliner yang kaya rasa sekaligus sarat cerita.

Setiap sajian seolah mengingatkan bahwa perjalanan sebuah kota tidak hanya tercatat dalam buku sejarah, tetapi juga hidup melalui tradisi kuliner yang diwariskan lintas generasi.

Direktur 10 Regentstraat, Steffiani Setyadji, mengungkapkan restoran tersebut mulai ramai dikunjungi wisatawan sejak dibuka.

“Banyak rombongan tur Kota Lama Surabaya menjadikan tempat ini sebagai salah satu titik persinggahan untuk menikmati makanan sekaligus mengenal sejarah bangunan yang telah direvitalisasi,” kata Steffiani.

Di berbagai sudut restoran dipasang foto-foto lawas, ornamen klasik, hingga informasi mengenai sejarah kawasan dan tokoh-tokoh yang berperan dalam pembangunan Kantor Pos Besar Surabaya. Kehadiran elemen tersebut membuat pengalaman bersantap terasa lebih bermakna.

Pengembangan Pos Bloc Surabaya tidak berhenti pada sektor kuliner. Kawasan seluas sekitar 1,2 hektare ini juga dipersiapkan menjadi pusat ekonomi kreatif yang memadukan seni, komunitas, pertunjukan, serta ruang bagi pelaku UMKM.

Ke depan, kawasan ini akan dilengkapi hanggar pertunjukan berkapasitas sekitar 1.500 orang, area kreatif, hingga program edukasi sejarah yang dikembangkan secara bertahap.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menilai kehadiran restoran di dalam bangunan heritage menjadi cara menarik untuk mengenalkan kembali warisan sejarah kepada generasi muda.

“Suasana akan semakin hidup apabila dipadukan dengan musik klasik, dokumentasi sejarah, serta narasi perjalanan Kota Surabaya yang dapat dinikmati pengunjung,” ungkap Eri Cahyadi.

Menurutnya, bangunan bersejarah tidak harus menjadi ruang yang hanya dikenang. Ketika sejarah dipadukan dengan kuliner, seni, dan aktivitas kreatif, lahirlah destinasi yang bukan sekadar tempat makan, tetapi ruang untuk menikmati cerita sebuah kota. (diy)

Penundaan tersebut membuat proses hukum yang dinantikan publik harus kembali menunggu. Bagi Nikita Mirzani dan tim kuasa hukumnya, sidang ini menjadi momentum penting untuk menguji kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Majelis hakim memutuskan menunda persidangan hingga 1 Juli 2026. Keputusan itu diambil karena pihak kejaksaan yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di ruang sidang.

Kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara, menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, permohonan PK semestinya diproses dengan mengedepankan asas peradilan cepat atau speedy trial, sehingga penundaan tanpa alasan yang jelas dinilai tidak ideal.

"Sidang pertama ini ditunda karena perwakilan dari kejaksaan dipanggil secara patut tidak memenuhi alasan yang jelas, tidak memberikan alasan apa pun kepada pengadilan," ujar Usman Lawara usai persidangan.

Usman menjelaskan, apabila pada sidang berikutnya pihak kejaksaan kembali tidak hadir, pemeriksaan terhadap substansi permohonan PK tetap dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum acara.

Di Balik Upaya Hukum Nikita Mirzani

Bagi Nikita Mirzani, proses PK menjadi babak baru dalam perjalanan panjang menghadapi perkara hukum yang menyita perhatian publik. Sosok yang dikenal vokal dan kerap menjadi sorotan itu kini memilih menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan keyakinannya bahwa masih terdapat hal-hal yang perlu diuji kembali dalam putusan sebelumnya.

Tim kuasa hukum juga meminta agar Nikita dapat dihadirkan langsung dalam persidangan. Permintaan tersebut merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 yang, menurut pihak pemohon, menegaskan pentingnya kehadiran langsung pemohon PK di hadapan majelis hakim.

Melalui PK, tim hukum berharap dapat membuktikan adanya dugaan kekeliruan dalam penerapan hukum maupun penilaian terhadap alat bukti yang digunakan dalam perkara tersebut.

Sorotan tidak hanya datang dari kalangan praktisi hukum, tetapi juga sejumlah tokoh publik. Menjelang sidang perdana, aktris sekaligus anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyampaikan dukungannya melalui media sosial.

Rieke mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya proses hukum agar berlangsung secara transparan dan sesuai koridor hukum. Menurutnya, pengawasan publik menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas peradilan.

Usman Lawara mengapresiasi dukungan tersebut. Ia menilai perhatian masyarakat menunjukkan besarnya harapan agar proses hukum dapat berjalan secara adil dan terbuka.

Di media sosial, nama Nikita Mirzani kembali ramai diperbincangkan. Warganet mengikuti perkembangan sidang dengan beragam tanggapan, sementara banyak penggemarnya berharap proses hukum dapat memberikan kepastian secepat mungkin.

Menanti Babak Berikutnya

Permohonan PK diajukan setelah upaya hukum sebelumnya tidak mengubah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara yang bermula dari laporan pengusaha kecantikan Reza Gladys terkait dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Nikita Mirzani dijatuhi hukuman enam tahun penjara pada tingkat banding, yang kemudian dikuatkan dalam proses kasasi.

Sidang lanjutan pada 1 Juli 2026 diperkirakan menjadi penentu apakah perkara dapat langsung memasuki pemeriksaan substansi permohonan PK. Proses tersebut masih akan menjadi perhatian publik mengingat Nikita Mirzani merupakan salah satu figur publik yang kerap menjadi sorotan, baik karena perjalanan kariernya maupun dinamika kehidupan pribadinya.

Apa pun hasilnya nanti, sidang PK ini menjadi bagian penting dari perjalanan hukum Nikita Mirzani. Di tengah sorotan publik yang tak pernah surut, proses peradilan yang berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai aturan tetap menjadi harapan semua pihak.

SURABAYA - Penantian panjang para pencinta musik rock akhirnya berbuah kabar menggembirakan. Setelah delapan tahun sejak penampilan terakhir mereka di Indonesia, Guns N' Roses dipastikan kembali menyapa penggemar Tanah Air lewat konser yang akan digelar pada 21 November 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Bagi banyak penggemar, kehadiran kembali band legendaris asal Amerika Serikat ini bukan sekadar konser. Momen tersebut menjadi kesempatan untuk kembali merasakan energi panggung Axl Rose bersama Slash dan Duff McKagan, tiga nama yang telah menjadi ikon perjalanan panjang Guns N' Roses selama lebih dari tiga dekade.

Kembalinya Guns N' Roses ke Indonesia sekaligus menjadi kunjungan ketiga mereka setelah sukses tampil di Jakarta pada 2012 dan 2018. Kali ini, konser menjadi bagian dari rangkaian tur dunia 2026 yang membawa mereka menyambangi berbagai negara.

Di balik kepastian konser tersebut, tersimpan proses persiapan yang tidak sederhana. Founder Rajawali Indonesia, Anas Syahrul Alimi, mengungkapkan negosiasi dengan manajemen Guns N' Roses berlangsung hampir satu tahun. Penyesuaian jadwal tur internasional, rute perjalanan hingga kebutuhan produksi menjadi tantangan tersendiri.

"Persiapan tur band sebesar Guns N' Roses sangat kompleks. Bukan hanya soal jadwal, tetapi juga logistik dan standar produksi yang harus dipenuhi," ujar Anas dalam konferensi pers di Jakarta.

Berbeda dengan konser sebelumnya yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, promotor kali ini memilih Stadion Madya GBK sebagai lokasi pertunjukan. Pilihan venue dengan kapasitas lebih terbatas itu sengaja diambil untuk menghadirkan pengalaman menonton yang terasa lebih dekat sekaligus memberi atmosfer konser yang lebih intim bagi para penonton.

Meski kapasitasnya lebih kecil, promotor memastikan kualitas produksi justru akan ditingkatkan. Mulai dari desain panggung, tata suara, pencahayaan hingga penggunaan layar LED disebut menjadi produksi terbesar yang pernah digarap Rajawali Indonesia.

"Dari sisi panggung, sound system, sampai LED semuanya akan dibuat sangat besar dan mewah. Ini merupakan produksi terbesar yang pernah kami kerjakan," kata Anas.

Salah satu daya tarik terbesar konser ini tentu adalah hadirnya formasi utama Guns N' Roses. Axl Rose, Slash, dan Duff McKagan dipastikan tampil bersama di Jakarta. Trio tersebut menjadi simbol kebangkitan band yang masih mampu mempertahankan pesonanya di hadapan jutaan penggemar lintas generasi. Sementara itu, keterlibatan gitaris pendiri Izzy Stradlin hingga kini masih belum diumumkan oleh pihak manajemen.

Bagi para penggemar, konser nanti juga menjadi perjalanan nostalgia. Lagu-lagu seperti Welcome to the Jungle, Sweet Child O' Mine, November Rain, Patience, hingga Paradise City diperkirakan kembali menggema dan menghidupkan kenangan yang telah menemani perjalanan hidup banyak orang sejak era 1980-an.

Tak butuh waktu lama sejak pengumuman resmi dirilis, media sosial langsung dipenuhi respons antusias dari para penggemar. Banyak yang mengaku telah menunggu lama momen Guns N' Roses kembali tampil di Indonesia. Sebagian lainnya mulai bersiap mengikuti penjualan tiket agar tidak kehabisan mengingat kapasitas venue kali ini jauh lebih terbatas dibanding konser sebelumnya.

Promotor mengumumkan penjualan tiket akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari Nightrain Presale bagi anggota fan club resmi, dilanjutkan presale khusus mitra perbankan, sebelum akhirnya dibuka untuk umum. Harga tiket dipatok mulai sekitar Rp1 juta hingga Rp5 juta sesuai kategori tempat duduk dan area festival.

Kehadiran Guns N' Roses di Jakarta juga memperkuat tren meningkatnya konser musik internasional di Indonesia sepanjang 2026. Dengan basis penggemar yang tetap solid dan lintas generasi, konser ini diprediksi menjadi salah satu agenda hiburan paling dinantikan tahun ini.

Lebih dari sekadar pertunjukan musik, konser Guns N' Roses menjadi ruang pertemuan antara kenangan dan generasi baru. Saat lampu panggung menyala dan lagu-lagu legendaris kembali dimainkan, ribuan penonton akan membawa pulang pengalaman yang tak hanya terdengar di telinga, tetapi juga tersimpan sebagai bagian dari perjalanan hidup mereka. (diy)

Kegiatan yang digelar DPC PDI Perjuangan Surabaya dalam rangka Bulan Bung Karno tersebut dihadiri ratusan mahasiswa, komunitas kepemudaan, kader partai, hingga Generasi Z dari berbagai daerah di Surabaya.

Turut hadir Ketua DPC PDIP Surabaya yang juga Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri, serta jajaran pengurus partai.

Rocky mengatakan, sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, Marhaenisme menjadi salah satu gagasan yang lahir dari realitas bangsa Indonesia sendiri.

“Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, tidak ada satu pikiran yang benar-benar otentik selain Marhaenisme yang ditemukan Bung Karno untuk memahami realitas bangsanya sendiri,” ujar Rocky Gerung dalam forum diskusi tersebut.

Dalam pemaparannya, Rocky Gerung menilai bangsa Indonesia membutuhkan ruang diskusi yang sehat untuk memperdebatkan arah masa depan bangsa. Menurutnya, perdebatan ide penting agar Indonesia tidak kehilangan orientasi di tengah perkembangan global yang cepat.

Ia menilai diskursus pemikiran besar bangsa saat ini mulai melemah, sementara tantangan yang dihadapi masyarakat semakin kompleks, mulai dari ekonomi, sosial, hingga perubahan politik global.

Rocky juga menekankan pentingnya generasi muda memahami kembali akar pemikiran bangsa agar tidak terjebak pada arus informasi yang serba cepat tanpa memiliki landasan berpikir yang kuat.

Akademisi Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, menjelaskan bahwa buku Marhaenisme: Dalil Baru untuk Gen Z lahir dari kegelisahan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi anak muda saat ini.

Menurutnya, Generasi Z menghadapi tantangan besar seperti krisis lingkungan, kapitalisme digital, sistem meritokrasi yang semakin kompetitif, hingga praktik korupsi yang berdampak secara global.

“Kita memiliki sumber pemikiran yang sangat kaya untuk menghadapi persoalan itu, yaitu cara berpikir Bung Karno melalui Marhaenisme,” kata Airlangga.

Ia menjelaskan, buku tersebut sengaja disusun dengan pendekatan yang lebih dekat dengan anak muda agar lebih mudah dipahami. Sejumlah konsep dijelaskan menggunakan referensi budaya populer seperti Kung Fu Panda, Avatar, hingga reinterpretasi kisah Malin Kundang dari sudut pandang lingkungan dan keadilan sosial.

Ketua DPC PDIP Surabaya Armuji menilai Generasi Z perlu memiliki fondasi pemikiran yang kuat di tengah derasnya perkembangan teknologi digital dan media sosial.

Menurut pria yang akrab disapa Cak Ji itu, generasi muda tidak boleh hanya menjadi pengguna media sosial tanpa memahami arah masa depan bangsa.

“Jangan sampai Gen Z hanya sibuk menjadi pengguna media sosial, tetapi kehilangan arah berpikir tentang masa depan bangsa. Pemikiran Bung Karno perlu terus diperkenalkan dengan cara yang dekat dengan generasi muda,” tegas Armuji.

Dalam kegiatan tersebut, panitia juga menggelar sesi interaktif bersama peserta. Sejumlah mahasiswa dan peserta aktif mengajukan pertanyaan terkait isu ekonomi, lingkungan, politik, hingga tantangan Indonesia di tengah perubahan global.

Peserta yang mampu menjawab pertanyaan mendapatkan bingkisan MBG (Membagikan Bingkisan Gratis), sementara peserta aktif lainnya memperoleh buku Marhaenisme: Dalil Baru untuk Gen Z.

Untuk mendekatkan pemikiran Marhaenisme kepada kalangan muda, panitia turut mengadakan lomba konten digital bertema Marhaenisme dalam berbagai format kreatif.

Konten yang dilombakan meliputi video pendek hingga karya media sosial yang dinilai dekat dengan karakter Generasi Z.

Diskusi berlangsung dinamis dan interaktif hingga akhir acara. Forum tersebut tidak hanya membahas Marhaenisme sebagai warisan pemikiran Bung Karno, tetapi juga menawarkan perspektif baru bagi Generasi Z dalam memahami tantangan abad ke-21.(rda)

Kejuaraan dunia yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai negara tersebut menjadi panggung bagi Indonesia untuk kembali menunjukkan kualitas dan daya saing di level internasional.

Pada kejuaraan kali ini, Indonesia berhasil meraih total tiga medali perak dan empat medali perunggu. Tidak ada medali emas yang diraih kontingen Merah Putih pada ajang tersebut.

Tiga medali perak dipersembahkan oleh Aldento pada nomor Waikru Male Elite, Gina dan Kalya pada nomor Mai Muay Senior U-24, serta Elijah pada kategori School U-16.

Sementara empat medali perunggu diraih oleh Dzakiah pada nomor Waikru Elite, Zahra pada nomor Waikru Senior U-24, Redho Rocky pada nomor Male Elite 51 kilogram, dan Fausta pada nomor Female U-24 48 kilogram.

Ketua Umum Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas perjuangan seluruh atlet, pelatih, dan ofisial yang telah memberikan hasil terbaik bagi Indonesia.

“Capaian ini patut kita syukuri dan menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Para atlet telah menunjukkan dedikasi, disiplin, semangat juang, dan mental bertanding yang luar biasa di tengah persaingan para atlet terbaik dunia. Mereka telah membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing dan berdiri sejajar dengan negara-negara kuat Muaythai internasional,” ujar LaNyalla.

Menurutnya, hasil yang diraih merupakan buah dari kerja keras dan proses pembinaan yang terus dilakukan PBMI bersama seluruh pengurus provinsi, pelatih, dan stakeholder olahraga nasional.

“Kejuaraan dunia ini bukan hanya tentang medali, tetapi juga tentang membangun tradisi prestasi, memperkuat pengalaman internasional atlet, dan meningkatkan kualitas pembinaan atlet nasional. Kami akan terus memperkuat pembinaan agar Indonesia semakin kompetitif di level dunia dan mampu meraih hasil yang lebih besar pada kejuaraan-kejuaraan mendatang,” tegas LaNyalla.

Sekretaris Jenderal PBMI, Azwan Karim, menilai capaian ini menjadi bukti bahwa program pembinaan Muaythai Indonesia berjalan ke arah yang tepat.

“Hasil ini sangat berharga karena diraih di level persaingan dunia yang sangat ketat. Selain menghasilkan medali, kejuaraan ini memberikan pengalaman penting bagi atlet untuk terus berkembang. Kami akan terus memperkuat pembinaan dan dukungan agar prestasi Muaythai Indonesia semakin meningkat,” ujar Azwan Karim.

LaNyalla juga memberikan apresiasi kepada International Federation of Muaythai Associations (IFMA) atas penyelenggaraan kejuaraan yang berlangsung dengan baik dan menjunjung tinggi nilai persahabatan serta persatuan antarbangsa.

Hasil yang diraih di IFMA Senior World Championships 2025 menjadi modal berharga bagi Muaythai Indonesia dalam menatap agenda internasional berikutnya, sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan yang terus berkembang dalam peta persaingan Muaythai dunia.

Penilaian tersebut disampaikan Praktisi Hukum, Dr Muhamad Pazri SH MH menyikapi pemadaman listrik yang berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, dunia usaha, hingga pelayanan publik di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan.

Menurut Pazri, terdapat ketimpangan dalam hubungan antara PLN dengan pelanggan. Ketika pelanggan terlambat membayar tagihan listrik, meskipun hanya beberapa hari, sanksi administratif langsung diberlakukan, mulai dari peringatan, denda, hingga pemutusan aliran listrik sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sebaliknya, ketika PLN gagal memenuhi kewajibannya menyediakan listrik yang andal dan berkesinambungan, masyarakat umumnya hanya menerima permintaan maaf dan kompensasi yang sering kali tidak sebanding dengan kerugian yang dialami," ujarnya.

Ia menegaskan, dalam negara hukum semestinya berlaku prinsip keseimbangan hak dan kewajiban. Jika pelanggan diwajibkan memenuhi kewajibannya secara disiplin, maka penyedia layanan publik juga harus mempertanggungjawabkan setiap kegagalan pelayanan yang merugikan masyarakat.

Pazri menjelaskan, pemadaman listrik berkepanjangan tidak hanya mengurangi kenyamanan masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar.

Pelaku UMKM menjadi salah satu pihak yang paling terdampak. Warung makan kehilangan pelanggan karena tidak dapat memasak secara optimal, kedai kopi tidak dapat mengoperasikan mesin, usaha laundry berhenti beroperasi, percetakan tidak dapat menjalankan produksi, salon dan barbershop kehilangan pelanggan, hingga bengkel modern yang tidak dapat menggunakan peralatan elektronik.

Di sektor industri dan dunia usaha, pemadaman mengakibatkan hilangnya jam produksi, terganggunya sistem komputer dan jaringan, risiko kerusakan barang di gudang pendingin, hingga penurunan transaksi di pusat perbelanjaan, hotel, maupun restoran.

"Yang paling dirasakan adalah ketika pemadaman terjadi pada jam-jam produktif. Dalam hitungan jam saja, akumulasi kerugian ekonomi dapat mencapai jutaan bahkan miliaran rupiah di suatu daerah," katanya.

Tidak hanya dunia usaha, masyarakat umum juga terdampak. Aktivitas bekerja dari rumah terganggu, pertemuan daring dibatalkan, pengisian daya telepon seluler terhambat, hingga proses belajar siswa dan mahasiswa ikut terganggu.

Di bidang kesehatan, klinik, laboratorium, apotek, dan rumah sakit harus bergantung pada genset. Sementara pada sektor keamanan, padamnya lampu lalu lintas dan penerangan jalan meningkatkan risiko kecelakaan maupun tindak kriminalitas.

Selain itu, Pazri mengingatkan adanya potensi kerusakan peralatan elektronik masyarakat akibat lonjakan tegangan ketika aliran listrik kembali normal. Menurutnya, nilai kerugian tersebut sering kali jauh lebih besar dibandingkan kompensasi yang diberikan.

Secara hukum, kata Pazri, hak masyarakat telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya Pasal 29 ayat (1) huruf b dan huruf e yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh tenaga listrik yang andal serta memperoleh ganti rugi apabila terjadi pemadaman akibat kesalahan atau kelalaian penyelenggara.

Selain itu, Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025 juga mengatur bahwa pelanggan berhak memperoleh kompensasi apabila gangguan listrik melebihi standar mutu pelayanan. Bahkan besaran kompensasi meningkat secara bertahap sesuai lamanya pemadaman.

"Artinya, kompensasi tersebut merupakan hak hukum konsumen, bukan kebijakan sukarela dari PLN. Pemberiannya harus dilakukan secara otomatis, transparan, dan tepat waktu," tegasnya.

Namun demikian, ia menilai kompensasi administratif berupa pengurangan tagihan listrik belum tentu mencerminkan besarnya kerugian riil yang dialami masyarakat, terutama bagi pelaku usaha yang kehilangan pendapatan akibat berhentinya aktivitas ekonomi.

Karena itu, menurutnya, apabila kerugian masyarakat jauh melebihi kompensasi yang diberikan dan terbukti terdapat unsur kelalaian, masyarakat tetap memiliki hak untuk menuntut ganti rugi sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Pazri juga meminta PLN meningkatkan transparansi setiap kali terjadi gangguan listrik. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi secara terbuka dan real time mengenai penyebab gangguan, wilayah terdampak, estimasi waktu pemulihan, perkembangan perbaikan, hingga langkah-langkah mitigasi yang dilakukan.

"Ketidakjelasan informasi sama buruknya dengan gangguan pelayanan itu sendiri. Masyarakat berhak memperoleh kepastian," katanya.

Ia juga mendorong Kementerian ESDM melakukan audit independen terhadap penyebab pemadaman, mengevaluasi keandalan pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, maupun sistem cadangan apabila terjadi pemadaman berskala besar.

Menurutnya, sangat ironis apabila Kalimantan Selatan dan Kalimantan pada umumnya yang dikenal sebagai salah satu daerah penyangga energi nasional justru masih menghadapi pemadaman listrik berkepanjangan.

"Pelayanan publik tidak boleh hanya bergantung pada permintaan maaf yang berulang. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian pelayanan, transparansi informasi, kompensasi yang adil, serta keberanian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang terbukti tidak andal," pungkasnya.