Penutupan TMMD Ke-129 menandai berakhirnya rangkaian kegiatan yang telah berlangsung selama kurang lebih satu bulan, sejak 15 Juli hingga 13 Agustus 2026. Selama pelaksanaan, prajurit TNI bersinergi bersama Pemerintah Daerah, instansi terkait dan masyarakat dalam semangat kebersamaan serta gotong royong untuk mempercepat pembangunan dan membantu mengatasi berbagai kesulitan masyarakat di wilayah sasaran.

Dalam amanatnya, Pangdam XXIII/Palaka Wira menyampaikan bahwa keberhasilan TMMD tidak hanya dilihat dari jumlah sasaran fisik yang berhasil dibangun atau diperbaiki, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan tersebut mampu memperlancar aktivitas masyarakat, membuka akses perekonomian, meningkatkan kualitas kesehatan, mendukung pendidikan, serta mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Khusus di wilayah Kodim 1311/Morowali, sejumlah sasaran fisik telah dilaksanakan sesuai perencanaan, di antaranya pembangunan jalan yang menghubungkan Desa Umbele Lama, Desa Umbele Bugis, Desa Umbele, Polewali hingga Desa Boelimau, pembangunan rabat beton, fasilitas MCK, rehabilitasi masjid dan sarana pendidikan, serta penataan berbagai fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat.

Berbagai pembangunan tersebut diharapkan mampu membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, mempermudah akses menuju pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi, serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain sasaran fisik, TMMD Ke-129 juga melaksanakan berbagai kegiatan nonfisik melalui penyuluhan, sosialisasi, pembekalan dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi penyuluhan Bela Negara, kesehatan, pencegahan stunting, pencegahan penyalahgunaan narkoba, mitigasi bencana serta pelayanan keluarga berencana.

Pelaksanaan TMMD Ke-129 juga disinergikan dengan Program Unggulan TNI AD, meliputi Ketahanan Pangan, TNI Manunggal Air, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK, percepatan penurunan stunting serta Bersatu dengan Alam.

Dalam mendukung Program TNI Manunggal Air, Satgas TMMD telah membangun sarana air bersih sebanyak lima titik. Sementara itu, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilaksanakan sebanyak lima unit. Di bidang lingkungan hidup, Satgas TMMD juga melaksanakan penanaman 1.000 pohon yang terdiri dari mangrove, kelapa, pala dan pisang.

Pangdam XXIII/Palaka Wira mengajak Pemerintah Daerah, satuan kewilayahan, instansi terkait dan seluruh masyarakat untuk terus menjaga, memelihara serta meningkatkan kualitas hasil pembangunan secara berkesinambungan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Kepada seluruh prajurit Satgas TMMD, Pangdam menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dedikasi, semangat, kerja keras dan pengabdian yang telah diberikan selama pelaksanaan tugas. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh masyarakat di wilayah sasaran atas sambutan, dukungan dan kerja sama yang diberikan kepada para prajurit selama pelaksanaan TMMD.

Penutupan TMMD bukan berarti berakhirnya kepedulian terhadap masyarakat. Semangat gotong royong dan kebersamaan yang telah tumbuh selama pelaksanaan TMMD diharapkan terus dipelihara sebagai kekuatan bersama dalam mendorong kemajuan wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Dengan ditutupnya TMMD Ke-129 TA 2026, seluruh hasil pembangunan diharapkan dapat dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan pembangunan yang lebih maju, merata dan berkelanjutan.

Terpilihnya Sofiyullah menjadi momentum penting bagi organisasi untuk memperkuat konsolidasi sekaligus merumuskan arah baru dalam menghadapi dinamika industri konstruksi nasional.

Usai terpilih, Sofiyullah menegaskan kepengurusan baru akan memprioritaskan penyatuan aspirasi anggota serta memperkuat organisasi dari tingkat nasional hingga daerah.

Menurut dia, hasil Munas I tidak boleh berhenti sebatas keputusan forum, tetapi harus diterjemahkan menjadi program kerja yang mampu menjawab kebutuhan anggota dan perkembangan sektor konstruksi.

“Pengurus baru Apkonas akan menyatukan aspirasi anggota, menyusun arah kebijakan organisasi, serta memperkuat konsolidasi kepengurusan di tingkat nasional dan daerah,” ujar Sofiyullah.

Ia menambahkan, seluruh hasil Munas I akan menjadi pijakan dalam menyusun program kerja yang konkret dan relevan dengan tantangan industri konstruksi yang terus berkembang.

“Yang terpenting adalah bagaimana hasil Munas I ini kita terjemahkan ke dalam program kerja yang konkret, terutama dalam menghadapi dinamika industri konstruksi yang terus berkembang,” katanya.

Sofiyullah juga menekankan pentingnya membangun sinergi dengan pemerintah, lembaga terkait, asosiasi jasa konstruksi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi salah satu kunci untuk memperkuat kontribusi Apkonas terhadap pembangunan nasional.

Dengan kepemimpinan baru, Apkonas diharapkan mampu menjadi wadah yang semakin solid dalam menyuarakan kepentingan anggota sekaligus memberikan kontribusi bagi kemajuan dunia konstruksi Indonesia.

Munas I pun menjadi tonggak awal bagi Apkonas untuk memperkuat eksistensi organisasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan semangat konsolidasi yang lahir dari forum tersebut dapat diwujudkan dalam kerja nyata.

Di bawah kepemimpinan A.H Sofiyullah, Apkonas diharapkan mampu mendorong terciptanya ekosistem konstruksi nasional yang semakin profesional, kompetitif, adaptif, dan berkelanjutan.

Klarifikasi tersebut disampaikan Ony dalam jumpa pers didampingi tim penasihat hukumnya, Andi Muhammad Amhar Asri, S.H., dan Andi An Alsa Erhanrassya, S.H., di Kantor Badan Penyuluhan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Kota Surabaya,  Kamis, (13/8/2026). 

Ony menilai pemberitaan mengenai dirinya telah menimbulkan kesan seolah-olah dirinya merupakan pihak yang bertanggung jawab atas persoalan tersebut. Ia berharap media memberikan ruang klarifikasi sebelum menarik kesimpulan.

"Saya sudah membaca pemberitaan di beberapa media. Mohon maaf, menurut saya, kesimpulan dalam pemberitaan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya," ujar Ony.

Menurut dia, seharusnya pemberitaan juga memberikan kesempatan kepada dirinya maupun penasihat hukum untuk memberikan penjelasan.

Berawal dari Informasi Rekrutmen pada 2025

Ony menjelaskan, persoalan tersebut bermula sekitar awal 2025 ketika dirinya memperoleh informasi dari seorang rekan lama yang pernah sama-sama bekerja di lingkungan bandar udara.

Ony yang memiliki latar belakang pernah bekerja di Garuda Indonesia tersebut kemudian mendapat informasi mengenai seseorang yang disebut memiliki akses untuk menjembatani pencari kerja dengan sejumlah instansi.

Namun, ia menegaskan informasi mengenai rekrutmen tersebut bukan bagian dari program resmi PRIDE TRAINING CENTER.

"Lembaga kami adalah LPK, lembaga pelatihan kerja. Tugas dan fungsi kami membantu, mendidik, membekali dan menjembatani pencari kerja. Untuk menjanjikan seseorang pasti diterima bekerja itu tidak boleh," tegasnya.

PRIDE TRAINING CENTER, lanjut Ony, selama ini fokus pada program pendidikan dan pelatihan, khususnya bidang Aviasi dan Hospitality.

Informasi “A1” Disebut Berasal dari Astrak

Ony kemudian diperkenalkan kepada seseorang bernama Astrak. Menurut dia, Astrak secara berulang menyampaikan informasi mengenai peluang atau kebutuhan tenaga kerja melalui komunikasi WhatsApp.

Informasi tersebut disebut mencakup sejumlah instansi, termasuk kementerian, BUMN, BIN, TNI dan Polri.

"Informasi tersebut disampaikan secara masif kepada kami melalui WhatsApp. Disebut ada peluang di kementerian, BUMN, bahkan BIN, TNI dan Polri," ungkap Ony.

Ia menegaskan Astrak bukan bagian dari struktur PRIDE TRAINING CENTER.

"Beliau di luar lembaga kami. Hanya rekan dan kenalan. Kebetulan menurut informasi yang disampaikan kepada saya, beliau memiliki akses informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja," katanya.

Menurut Ony, keyakinannya terhadap informasi tersebut semakin kuat setelah Astrak berulang kali menyebut posisi yang ditawarkan sebagai posisi "A1".

Astrak juga disebut pernah mengirimkan sejumlah foto dokumentasi yang menurut penjelasan yang diterima Ony merupakan dokumentasi kegiatan bimbingan dari instansi terkait.

"Saya pernah bertanya, bagaimana kalau anak ini tidak lolos? Beliau menyampaikan jangan khawatir, karena disebut posisinya A1. Bahkan pernah disampaikan kalau tidak sesuai dengan yang dijanjikan, uang bisa dikembalikan, bahkan pernah disebut dua kali lipat secara lisan," ungkap Ony.

Namun, ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan informasi yang disampaikan Astrak kepadanya, bukan jaminan penerimaan kerja dari PRIDE TRAINING CENTER.

Customer yang Tidak Memenuhi Kualifikasi

Ony menjelaskan, PRIDE TRAINING CENTER telah berdiri sekitar 13 tahun dan memiliki program diklat reguler dengan persyaratan tertentu.

Sebagian masyarakat, kata dia, mengetahui lembaga tersebut melalui alumni maupun keluarga peserta sebelumnya.

Ketika terdapat orang tua atau customer yang datang mencari pekerjaan tetapi tidak memenuhi kualifikasi program diklat reguler, Ony mengaku menyampaikan informasi mengenai peluang kerja yang sebelumnya diterimanya dari Astrak.

"Saya sampaikan bahwa ini ada informasi, tetapi di luar kelembagaan kami. Saya juga selalu mengatakan bahwa ini ada biayanya. Kalau berminat silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa," jelasnya.

Ony menegaskan tidak pernah memaksa customer untuk mengikuti proses tersebut.

Dana Customer Disebut Diteruskan

Mengenai adanya customer yang menyerahkan sejumlah uang, Ony mengatakan dana tersebut diserahkan melalui dirinya karena customer mengenal dan mempercayai PRIDE TRAINING CENTER.

Namun, menurut Ony, dana tersebut kemudian diteruskan kepada Astrak.

"Setelah orangnya pulang, saya langsung menghubungi Pak Astrak. Saya sampaikan, ini orangnya mau yang ini seperti yang jenengan tawarkan, lalu tahapannya seperti apa. Jawabannya, nanti anaknya sendiri yang akan diinformasikan," katanya.

Ony mengaku selalu mengingatkan Astrak mengenai kepercayaan orang tua yang menitipkan anak mereka.

"Saya selalu sampaikan, Pak, ini anak saya. Saya titip, tolong berhasilkan anak tersebut sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan," ujarnya.

Ia juga menyatakan memiliki bukti transaksi dan rekening koran terkait aliran dana.

"Kalau transfer, sekitar 95 persen melalui transfer. Bukti-buktinya ada, rekening koran juga sudah saya print," katanya.

Tidak Terlibat Langsung dalam Seleksi

Ony menegaskan dirinya tidak terlibat langsung dalam proses seleksi, tes maupun pelaksanaan rekrutmen.

Menurut dia, proses tersebut dilakukan oleh Astrak dan pihak yang berada dalam timnya.

Customer disebut sempat mengikuti proses di sejumlah daerah, antara lain Jakarta, Makassar, Bandung, Malang dan Purwokerto.

"Proses seleksi dan segala macamnya dilakukan oleh pihak mereka. Saya tidak terlibat langsung," tegasnya.

Persoalan kemudian diketahui ketika sejumlah customer kembali datang dan menyampaikan bahwa pekerjaan yang sebelumnya diinformasikan ternyata belum mereka dapatkan.

Ibu Ony Laporkan Astrak ke Polda Jatim

Penasihat hukum Ony, Andi Muhammad Amhar Asri, S.H., menegaskan posisi kliennya perlu dilihat secara utuh dalam rangkaian persoalan tersebut.

Menurut Andi, Ony tidak hanya memberikan klarifikasi, tetapi juga telah menempuh langkah hukum terhadap Astrak.

"Perlu kami garis bawahi bahwa klien kami juga merupakan pihak yang merasa dirugikan oleh saudara Astrak," kata Andi.

Ia menjelaskan, Astrak disebut berulang kali memberikan informasi kepada Ony melalui WhatsApp mengenai peluang rekrutmen dan menyampaikan klaim mengenai posisi "A1".

"Klien kami akhirnya percaya dengan informasi tersebut dan kemudian menyampaikannya kepada customer yang datang," jelasnya.

Dalam proses selanjutnya, customer disebut mengikuti sejumlah tahapan di berbagai daerah. Namun, pekerjaan sebagaimana informasi awal tidak terealisasi.

"Program tersebut kemudian tidak berjalan sebagaimana yang dijanjikan dan orang tua atau customer menagih uang kepada klien kami," ujarnya.

Ada Perjanjian dengan Customer

Andi juga menyoroti keberadaan perjanjian yang dibuat Ony dengan customer.

Menurut dia, perjanjian tersebut merupakan bentuk upaya kliennya memberikan kepastian administrasi kepada customer yang mempercayakan proses tersebut kepadanya.

"Kalau memang klien kami memiliki niat melakukan penipuan, tidak mungkin dibuat perjanjian. Bahkan ada tanda terima. Klien kami justru berupaya menjaga kepercayaan dari orang tua customer yang menitipkan putra-putrinya untuk dijembatani," katanya.

Dalam perjanjian tersebut, lanjut Andi, terdapat ketentuan mengenai pengembalian dana apabila peserta tidak lolos.

Menurut Andi, Astrak mengetahui adanya perjanjian tersebut, meskipun tidak menjadi pihak yang menandatangani perjanjian.

"Bukti transfer dan bukti komunikasi kepada saudara Astrak lengkap. Namun untuk saat ini belum bisa kami buka seluruhnya karena proses pelaporan klien kami sedang berjalan di Polda Jawa Timur," katanya.

Laporan ke Polda Jatim

Andi menyebut pihak Ony telah membuat laporan ke Polda Jawa Timur pada 19 Juli 2026 terkait dugaan penipuan yang diduga dilakukan Astrak.

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/978/VII/2026/SPKT/Polda Jawa Timur.

Sebelumnya, pada 26 Juni 2026, Ony juga disebut telah mendatangi DPR RI Komisi III untuk menyampaikan pengaduan dan mencari keadilan terkait persoalan tersebut.

Dengan adanya laporan dari pihak Ony maupun laporan yang disebut dibuat oleh customer, Andi meminta seluruh pihak memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta berdasarkan alat bukti.

PH: Jangan Giring Opini

Andi menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak ingin perkara tersebut diselesaikan melalui opini publik.

"Sebagai penasihat hukum Ibu Ony, kami perlu meluruskan konstruksi perkara ini agar tidak terjadi penggiringan opini yang merugikan klien kami," tegasnya.

Ia kembali menegaskan informasi mengenai kuota rekrutmen dan klaim posisi "A1" berasal dari Astrak berdasarkan komunikasi yang diterima kliennya.

"Klien kami bertindak atas dasar iktikad baik untuk memfasilitasi informasi bagi warga yang membutuhkan pekerjaan," ujarnya.

Sementara itu, Andi An Alsa Erhanrassya, S.H., anggota tim penasihat hukum Ony, menambahkan bahwa kliennya tidak melarikan diri maupun lepas tangan ketika persoalan tersebut muncul.

"Beliau justru proaktif mendatangi saudara Astrak dan berkoordinasi dengan tim Polda Jatim. Kami sangat menghormati proses hukum di kepolisian dan akan kooperatif membuka fakta secara terang benderang," katanya.

Alsa berharap proses hukum dapat mengungkap seluruh rangkaian peristiwa dan peran masing-masing pihak.

"Kita semua harus bersabar menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses hukum yang sedang berjalan. Kami berharap fakta mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam persoalan ini dapat diungkap secara terang benderang," pungkasnya.

Kuasa Hukum: Jangan Sebarkan Informasi yang Belum Terverifikasi

Andi An Alsa Erhanrassya, S.H., mengimbau seluruh pihak, termasuk mereka yang merasa dirugikan, untuk mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

"Untuk siapa pun yang menjadi korban, perlu diingat bahwa klien kami juga merasa menjadi korban dari pihak yang memberikan informasi dan janji mengenai pekerjaan tersebut. Kami mengimbau semua pihak bersabar dan mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya menghormati kebebasan masyarakat menyampaikan pengaduan maupun informasi, tetapi meminta agar tidak menyebarkan tuduhan atau informasi yang belum terverifikasi.

"Namun apabila terus dilakukan penyebaran informasi yang tidak jelas dan merugikan nama baik klien kami, dengan terpaksa kami selaku kuasa hukum akan mempertimbangkan upaya hukum lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang bersangkutan," tegasnya.

Pihak Ony menyatakan siap memberikan bukti, dokumen, rekaman komunikasi, bukti transaksi maupun keterangan yang diperlukan penyidik.

Sementara terkait laporan customer terhadap Ony, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada aparat penegak hukum.

Mereka berharap penyidik dapat melihat perkara secara utuh, termasuk hubungan komunikasi antara para pihak, aliran dana, perjanjian, proses rekrutmen, serta peran masing-masing pihak sebelum menentukan kesimpulan hukum.

Perlu ditegaskan, seluruh keterangan mengenai peran Astrak, aliran dana, klaim posisi "A1", maupun dugaan kerugian dalam perkara ini merupakan keterangan dari pihak Ony dan penasihat hukumnya. Benar atau tidaknya dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses hukum dan merupakan kewenangan aparat penegak hukum untuk membuktikannya.

Menutup keterangannya, Andi Muhammad Amhar Asri, SH menambahkan, untuk siapapun yang menjadi korban perlu di ingat bahwa klien kami juga korban dari makelar yang menjanjikan harapan palsu, jadi kami himbau agar semua pihak bersabar dan mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung, namun jika terus melakukan fitnah yang tidak jelas infonya dengan terpaksa kami selaku kuasa hukum akan melakukan upaya hukum lebih lanjut kepada pihak-pihak dimaksud.(lik) 

Abdul Malik mengaku langsung mendatangi kediaman anak tersebut beberapa jam setelah menerima informasi. Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan kondisi sekaligus mendengar langsung harapan sang anak terkait masa depannya.

“Desakan ini bermula dari aspirasi melalui media sosial TikTok. Ada warga yang menyampaikan bahwa di salah satu kampung terdapat anak yang terputus sekolah, berstatus yatim dan tinggal seorang diri,” tutur Abdul Malik pada Warta Artik.id Kamis (13/08).

Mas Malik (sapaan akrabnya) menambahkan, Dari hasil penelusuran, anak tersebut sebelumnya bersekolah di salah satu sekolah swasta hingga kelas 9. Namun, saat memasuki awal kelas 9, ia hanya sempat mengikuti kegiatan belajar sekitar dua minggu karena tidak lagi mampu membayar biaya sekolah.

Meski demikian, semangat anak tersebut untuk melanjutkan pendidikan masih sangat besar. Ia menyampaikan keinginannya untuk kembali bersekolah melalui pondok pesantren agar bisa sekaligus mendalami ilmu umum dan agama.

Mas Malik menilai keinginan tersebut harus mendapat dukungan. Terlebih, selama ini kebutuhan sehari-hari anak tersebut juga sangat terbatas. Karena hidup seorang diri, ia hanya mengandalkan kepedulian tetangga sekitar untuk memenuhi kebutuhan makan.

“Dia tidak hanya menghadapi persoalan pendidikan, tetapi juga kebutuhan sehari-hari. Selama ini untuk makan saja terkadang menunggu belas kasih tetangga kanan-kiri,” ungkapnya.

Atas kondisi tersebut, Politisi Muda PDI Perjuangan itu, langsung berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya agar dapat membantu mencarikan pondok pesantren yang sesuai dengan keinginan anak tersebut, terutama yang memiliki biaya ringan, bahkan jika memungkinkan gratis.

“Kami komunikasikan dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Insyaallah akan bersama-sama memfasilitasi untuk mencarikan pondok pesantren yang sesuai harapannya, tentu dengan biaya yang ringan. Syukur-syukur gratis,” katanya.

Mas Malik juga memberikan imbauan keras kepada Kelurahan Sidotopo Wetan dan Kecamatan Kenjeran agar tidak hanya menunggu laporan masyarakat. Ia meminta jajaran wilayah tersebut turun langsung untuk memastikan kondisi anak-anak yang berisiko putus sekolah.

Menurutnya, kasus anak yatim yang tinggal seorang diri dan terpaksa berhenti sekolah karena persoalan biaya seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah di tingkat dasar.

“Saya berharap kepada pihak kelurahan dan kecamatan agar lebih proaktif. Turun langsung melihat adik-adik yang terputus sekolah karena faktor ekonomi, terlebih karena yatim dan sudah tidak mempunyai orang tua,” tegas Abdul Malik.

Ia juga meminta Kelurahan Sidotopo Wetan dan Kecamatan Kenjeran melakukan pendataan secara aktif sehingga tidak ada lagi anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi maupun kondisi keluarga.

“Ini harus dipastikan. Jangan sampai ada anak yang sebenarnya masih mempunyai semangat belajar, tetapi karena persoalan ekonomi akhirnya tidak bisa melanjutkan sekolah,” ujarnya.

diakhir pernyataannya, Mas Malik juga berpesan kepada anak tersebut agar tetap memiliki semangat belajar apabila nantinya berhasil mendapatkan tempat di pondok pesantren. serta akan ikut memantau perkembangan pendidikan anak itu hingga menyelesaikan proses belajarnya.

“Yang penting dia mempunyai semangat tinggi, semangat belajar. Saya juga akan memonitor sampai nanti selesai proses pendidikan. Kita harus memastikan hak pendidikan anak ini terpenuhi,” tandasnya.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya akan terus mendorong berbagai langkah untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota layak anak. Salah satunya dengan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk anak yatim, tidak terputus dari akses pendidikan.(rda)

Penetapan Supai sebagai pimpinan baru menjadi momentum bagi Perjasi untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memperjuangkan kepentingan pelaku usaha jasa konstruksi di berbagai daerah.

Usai terpilih, prosesi serah terima kepemimpinan ditandai dengan penyerahan secara resmi bendera panji BPN Perjasi oleh Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional, Ir. Insannul Kamil, kepada Supai M. Noor.

Dalam sambutannya, Supai menegaskan bahwa kepengurusan baru akan menjalankan organisasi sesuai tema Munas III, yakni “Bersatu Berkaidah, Membangun Negeri.”

Menurut Supai, langkah pertama yang akan dilakukan adalah memperkuat konsolidasi internal hingga ke seluruh Indonesia.

“Kerja kita sesuai dengan tema yang telah disepakati, yaitu ‘Bersatu Berkaidah, Membangun Negeri.’ Ke depan, kita akan melakukan konsolidasi internal secara menyeluruh di seluruh Indonesia,” ujar Supai.

Ia menjelaskan, Munas III diikuti perwakilan dari 18 wilayah. Selain itu, Perjasi telah mendapatkan mandat dari sejumlah provinsi untuk membangun struktur organisasi di daerah.

“Kita sudah memiliki mandat-mandat di sejumlah provinsi. Hal ini sesuai dengan arahan dan masukan dari LPJK agar konsolidasi organisasi dapat dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia,” katanya.

Soroti Regulasi yang Membebani Perusahaan Kecil
Selain konsolidasi organisasi, Supai mengatakan Perjasi akan aktif memberikan masukan kepada pemerintah terkait regulasi di sektor jasa konstruksi.

Ia menilai masih terdapat sejumlah ketentuan yang berpotensi membebani badan usaha, terutama perusahaan jasa konstruksi berskala kecil.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah persyaratan tenaga ahli dalam sebuah badan usaha. Menurutnya, ketentuan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pelaku usaha kecil di lapangan.

“Ketentuan mengenai kebutuhan tenaga ahli dalam satu badan usaha atau perusahaan untuk bidang tertentu masih menjadi persoalan. Persyaratan tersebut dirasakan cukup berat bagi perusahaan kecil,” jelasnya.

Supai mengakui pemerintah telah melakukan sejumlah perubahan regulasi, termasuk terkait perusahaan yang bergerak di bidang bangunan gedung. Namun, ia berharap kebijakan ke depan dapat semakin fleksibel tanpa mengabaikan standar kompetensi dan profesionalisme.

Ia mencontohkan, sebelumnya seorang tenaga ahli dapat memiliki beberapa kompetensi atau keahlian yang relevan. Bahkan, seorang tenaga ahli dapat memiliki hingga lima keahlian atau SKA dalam bidang tertentu.

Menurut dia, pola tersebut dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi jasa konstruksi ke depan.

Perjasi Dorong Ruang Lebih Besar bagi Usaha Kecil
Supai menegaskan, salah satu rekomendasi yang akan didorong Perjasi adalah pemberian ruang dan kelonggaran regulasi bagi badan usaha jasa konstruksi kelas kecil.

Pasalnya, mayoritas pelaku usaha jasa konstruksi di Indonesia merupakan perusahaan berskala kecil.

“Mayoritas pelaku usaha jasa konstruksi, bahkan diperkirakan sekitar 98 persen, merupakan perusahaan atau badan usaha skala kecil,” ungkapnya.

Karena itu, menurut Supai, regulasi tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan dan kondisi nyata pelaku usaha.

Ia menekankan, kemudahan bagi perusahaan kecil bukan berarti mengabaikan kualitas pekerjaan. Sebaliknya, regulasi harus tetap menjaga kompetensi, profesionalisme, serta standar keselamatan dan mutu konstruksi.

“Regulasi ke depan harus tetap menjaga kualitas, kompetensi, dan profesionalisme tenaga ahli, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku usaha kecil untuk tetap tumbuh, berkembang, dan berkontribusi dalam pembangunan negeri,” tegasnya.

Dengan kepemimpinan baru tersebut, Perjasi diharapkan tidak hanya semakin solid secara organisasi, tetapi juga mampu menjadi jembatan antara pelaku usaha jasa konstruksi dengan pemerintah dalam menciptakan regulasi yang lebih adil, adaptif, dan berpihak pada keberlanjutan dunia usaha.

Sebelumnya, akses menuju kebun cukup sulit dilalui sehingga masyarakat harus menghadapi medan yang terbatas ketika membawa hasil kebun. Kini, setelah jalan dibuka dan diperbaiki oleh Satgas TMMD, akses tersebut menjadi lebih mudah dan dapat dilalui menggunakan sepeda motor maupun kendaraan roda empat.

Para ibu yang hendak mengambil atau membawa hasil kebun kini merasa lebih senang karena perjalanan menjadi lebih mudah dan tidak lagi harus menempuh akses yang sulit seperti sebelumnya.

Pembukaan jalan ini menjadi salah satu wujud nyata program TMMD dalam membantu meningkatkan mobilitas masyarakat. Selain memperlancar aktivitas sehari-hari, akses jalan yang semakin baik diharapkan dapat mendukung perekonomian warga dengan memudahkan pengangkutan hasil perkebunan menuju permukiman maupun tempat penjualan.

Masyarakat pun menyambut baik pembangunan tersebut dan berharap jalan yang telah dibuka dapat terus memberikan manfaat bagi warga serta menjadi akses penting yang menghubungkan berbagai wilayah di Kepulauan Umbele.

Beberapa sasaran fisik yang dikerjakan meliputi pengecatan masjid, pekerjaan rabat beton jalan, program Manunggal Air Bersih, pembangunan MCK, serta pengecatan fasilitas sekolah SDN Polewali.

Kepala Desa Polewali, Suparta Nurdin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Satgas TMMD yang telah hadir dan membantu membangun berbagai fasilitas di desanya.

“Program TMMD ini sangat membantu masyarakat Desa Polewali. Berbagai sasaran fisik yang dikerjakan sangat kami rasakan manfaatnya, terutama jalan rabat beton, fasilitas air bersih, MCK, masjid, dan lingkungan sekolah. Kami mengucapkan terima kasih kepada TNI dan seluruh Satgas TMMD yang telah bekerja bersama masyarakat,” ujar Suparta Nurdin.

Ia berharap hasil pembangunan dan perbaikan tersebut dapat dirawat bersama oleh masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Kehadiran TMMD ke-129 di Desa Polewali menjadi bukti nyata sinergi dan kemanunggalan TNI bersama masyarakat dalam membangun desa serta meningkatkan kesejahteraan warga.

Pada sore hari, sejumlah anak muda terlihat memanfaatkan jalan tersebut untuk melaksanakan lari sore. Aktivitas sederhana ini menjadi pemandangan baru bagi masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan jalan tidak hanya memberikan kemudahan dalam mobilitas, tetapi juga membuka ruang bagi kegiatan positif dan sehat bagi generasi muda.

Selama ini, keterbatasan akses jalan membuat aktivitas masyarakat di wilayah Kepulauan Umbele tidak leluasa. Dengan adanya pembukaan jalan melalui program TMMD ke-129, masyarakat kini dapat menikmati akses yang lebih baik dan memanfaatkannya untuk mendukung berbagai kegiatan sehari-hari.

Kehadiran jalan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, memperlancar hubungan antarwilayah di Kepulauan Umbele, serta mendorong anak-anak muda untuk terus melakukan kegiatan positif dan menjaga kebersamaan di lingkungan mereka.

Salah satunya adalah gapura atau monumen TMMD ke-129 yang kini telah berdiri dan menjadi penanda pelaksanaan program TMMD di wilayah tersebut. Monumen tersebut menampilkan identitas TMMD ke-129 Tahun 2026, Kodam XXIII/Palaka Wira, serta lambang pemerintah daerah dan unsur terkait yang turut mendukung pelaksanaan kegiatan.

Pembangunan monumen ini menjadi salah satu bentuk nyata semangat TMMD dengan tema “TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa.” Kehadirannya diharapkan dapat menjadi pengingat bagi masyarakat tentang semangat gotong royong dan kebersamaan antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun wilayah.

Dengan berbagai sasaran fisik dan nonfisik yang dilaksanakan selama TMMD ke-129, masyarakat Kepulauan Umbele diharapkan dapat terus merasakan manfaat pembangunan yang dilakukan, sekaligus menjaga dan merawat berbagai fasilitas yang telah dibangun bersama.

Monumen TMMD tersebut kini menjadi salah satu ikon baru di Kepulauan Umbele sekaligus simbol kebersamaan dalam membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua LPJK Nasional, Ir. Insannul Kamil, menilai Munas III menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola organisasi, kaderisasi, sekaligus membangun sinergi antarpemangku kepentingan di sektor jasa konstruksi.

“Alhamdulillah, LPJK mendapat kehormatan untuk hadir dalam Munas III Aptaksindo dan Perjasi. Kehadiran ini menjadi kehormatan sekaligus momentum penting untuk melihat bagaimana sebuah organisasi menjaga tata kelola dan keberlanjutan organisasi yang telah dibangun dalam waktu yang tidak singkat,” ujar Insannul saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan.

Menurutnya, Munas III Aptaksindo dan Perjasi memberikan pelajaran penting bagi organisasi asosiasi lainnya. Pembaruan tata kelola, penyesuaian terhadap regulasi, serta keberlanjutan kaderisasi harus menjadi proses yang terus dilakukan agar organisasi mampu menjawab perkembangan zaman.

Insannul menegaskan, kaderisasi merupakan kebutuhan faktual bagi keberlanjutan organisasi. Karena itu, proses regenerasi kepemimpinan harus berjalan beriringan dengan pembaruan tata kelola dan penyesuaian regulasi.

“Seperti yang didiskusikan bersama Dewan Pendiri, kaderisasi merupakan sesuatu yang faktual dan harus dilakukan demi kemajuan organisasi. Pembaruan tata kelola dan regulasi harus berjalan beriringan dengan proses regenerasi kepemimpinan,” katanya.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa industri konstruksi tengah menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tata kelola organisasi, tetapi juga perkembangan teknologi di sektor konsultansi dan konstruksi serta meningkatnya tuntutan pembangunan berkelanjutan.

Ketidakpastian geopolitik global juga dinilai memberikan dampak langsung terhadap sektor konstruksi. Eskalasi politik dan geopolitik dapat memengaruhi harga maupun ketersediaan material impor yang dibutuhkan untuk pembangunan.

“Hal tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama dan diharapkan dapat menjadi bagian dari rekomendasi hasil Munas III,” ujarnya.

LPJK, lanjut Insannul, akan memperhatikan berbagai rekomendasi yang dihasilkan dalam Munas III dan meneruskannya sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.

Bersatu untuk Membangun Negeri
Sementara itu, Pendiri Perjasi dan Aptaksindo, Raden Ali Zaini, mengatakan tema Munas III, “Bersatu, Berkarya, Membangun Negeri”, lahir melalui proses pemikiran dan pembahasan yang cukup panjang.

Menurutnya, tema tersebut relevan dengan kondisi Indonesia yang tengah menghadapi berbagai persoalan dan tantangan kompleks.

“Kata ‘bersatu’ memiliki makna dan manfaat yang sangat luar biasa. Kita perlu bersatu dan menyamakan pemikiran serta persepsi. Seluruh asosiasi dan stakeholder sektor jasa konstruksi harus memiliki niat, tujuan, dan pemikiran yang sama, yaitu bagaimana bersama-sama membangun negeri,” kata Ali Zaini.

Ia berharap Munas III tidak berhenti pada agenda organisasi semata, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi dan dampak nyata bagi perkembangan sektor jasa konstruksi nasional.

Terlebih, Indonesia saat ini tengah melakukan berbagai penyesuaian, termasuk dalam menghadapi kebijakan efisiensi. Dalam situasi tersebut, peran asosiasi yang menaungi badan usaha maupun organisasi profesi dinilai semakin penting.

Ali Zaini juga menegaskan pentingnya hubungan erat antara asosiasi dan LPJK. Menurutnya, LPJK merupakan bagian penting dalam ekosistem jasa konstruksi nasional.

“Kami menyadari organisasi kami tidak akan pernah bisa berjalan jauh dari LPJK. Bagi kami, LPJK adalah bapak, wadah, sekaligus rumah bersama. Dari LPJK, kami mendapatkan arahan, saran, dan pendapat dalam menghadapi berbagai persoalan di sektor konstruksi,” ujarnya.

Ia berharap sinergi tersebut dapat menjadi modal bersama untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi dunia konstruksi, sehingga setiap permasalahan dapat menghasilkan jalan keluar yang positif dan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa.

Perkuat Konsolidasi Organisasi di Daerah
Plt Ketua Umum Perjasi, Ir. H. Supai M. Noor, M.M., mengatakan Munas III juga menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi internal organisasi.

Menurut Supai, saat ini telah hadir 18 perwakilan dalam forum Munas III. Selain itu, Perjasi telah memiliki mandat di sejumlah provinsi yang akan terus dibentuk dan diperkuat sesuai arahan LPJK.

“Targetnya, seluruh provinsi di Indonesia dapat memiliki struktur dan kepengurusan organisasi yang berjalan dengan baik,” katanya.

Ia menambahkan, berbagai keputusan yang lahir dalam Munas III akan menjadi amanah internal organisasi dan selanjutnya ditindaklanjuti melalui program-program kerja.

Selain konsolidasi, Perjasi juga akan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai sejumlah regulasi yang dinilai masih cukup memberatkan, terutama bagi badan usaha jasa konstruksi berskala kecil.

“Kami akan memberikan masukan kepada pemerintah terkait regulasi-regulasi yang saat ini dirasakan cukup memberatkan, khususnya bagi badan usaha jasa konstruksi skala kecil,” ujarnya.

Kompetensi Tenaga Konstruksi Harus Terus Ditingkatkan
Ketua Umum Aptaksindo, Husein Hasan Ali Salim, menambahkan bahwa Munas III diharapkan mampu melahirkan berbagai pembaruan yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan era saat ini.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga ahli dan tenaga terampil konstruksi agar mampu mengikuti perubahan regulasi dan kebutuhan industri.

“Kompetensi harus terus ditingkatkan dan diuji sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku,” kata Husein.

Menurutnya, peningkatan kompetensi tidak dapat dilakukan sendiri oleh asosiasi. Dibutuhkan sinergi berkelanjutan antara pemerintah dan para pelaku jasa konstruksi agar berbagai perubahan di bidang kompetensi, regulasi, maupun kebutuhan industri dapat dihadapi secara bersama-sama.

Pelaksanaan Munas III Aptaksindo dan Perjasi pun diharapkan menjadi titik penguatan organisasi sekaligus ruang konsolidasi untuk membangun sektor jasa konstruksi Indonesia yang semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan nasional.

Semangat “Bersatu, Berkarya, Membangun Negeri” diharapkan tidak berhenti sebagai tema Munas, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata, penguatan kompetensi, pembaruan tata kelola, serta sinergi antara LPJK, asosiasi, badan usaha, pemerintah, dan seluruh stakeholder jasa konstruksi.