Berdasarkan data PPATK, nilai transaksi aktivitas digital ilegal di Indonesia terus meningkat dalam tiga tahun terakhir dan pada 2024 tercatat mencapai ratusan triliun rupiah. Tingginya penggunaan internet, budaya instan, serta rendahnya kesadaran digital membuat generasi muda menjadi salah satu kelompok paling rentan terhadap risiko aktivitas digital yang merugikan.

Melihat kondisi tersebut, penyelenggara HGI bersama Polda Sumatera Barat menggelar seminar edukatif bertajuk “TERJEBAK DI BALIK LAYAR: PSIKOLOGI DAN DAMPAK SOSIAL AKTIVITAS DIGITAL BERISIKO BAGI GENERASI MUDA” di Ballroom Hotel Santika, Padang, pada 12 Mei 2026.

Seminar ini menjadi ruang diskusi mengenai pentingnya literasi digital, kesadaran hukum, dan kemampuan berpikir kritis di era platform online yang berkembang sangat cepat. Kegiatan ini turut dihadiri audiens dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dari Universitas Putra Indonesia Padang, Universitas Andalas, dan beberapa institusi pendidikan lainnya di Sumatera Barat.

Dalam sesi diskusi, para narasumber menyoroti bahwa aktivitas digital berisiko tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan sosial masyarakat apabila tidak diimbangi dengan kesadaran digital yang baik.

KOMBES ANDRY KURNIAWAN, S.I.K., M.Hum., selaku DITRESKRIMSUS POLDA SUMBAR menegaskan bahwa penanganan terhadap aktivitas digital ilegal tidak dapat dilakukan hanya melalui penegakan hukum semata, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam membangun kesadaran masyarakat.

“Pencegahan tidak bisa dilakukan aparat penegak hukum saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas, dan pelaku industri digital,” ujar Andry.
Menurutnya, edukasi dan pendekatan preventif menjadi langkah penting untuk membantu generasi muda lebih bijak dalam menghadapi perkembangan platform digital yang semakin kompleks.

Sejalan dengan hal tersebut, Ryan Abdisa Sukmadja, S.H., CEH., selaku Ahli Hukum ITE, menilai bahwa peningkatan literasi digital menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran masyarakat di era digital.

Ryan menjelaskan bahwa generasi muda perlu memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh sistem digital yang bersifat manipulatif maupun merugikan.

“Literasi digital menjadi benteng utama agar generasi muda tidak mudah terjebak dalam sistem digital yang manipulatif dan merugikan,” jelas Ryan.
Menurut HGI, tantangan digital saat ini tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan teknologi, tetapi juga membutuhkan penguatan edukasi dan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Ray selaku perwakilan HGI yang menilai bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran digital masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi kelompok paling aktif di ruang digital.

“Di era platform online saat ini, literasi digital bukan lagi sekadar tambahan pengetahuan, tetapi sudah menjadi kemampuan penting yang harus dimiliki generasi muda,” jelas Ray.
Ia menambahkan bahwa HGI bersama Polda Sumatera Barat ingin mendorong terbentuknya budaya digital yang lebih sehat agar generasi muda dapat memanfaatkan teknologi secara lebih positif dan produktif.

Berangkat dari kekhawatiran tersebut, penyelenggara HGI bersama Polda Sumatera Barat menggelar seminar edukatif bertajuk “TERJEBAK DI BALIK LAYAR: PSIKOLOGI DAN DAMPAK SOSIAL AKTIVITAS DIGITAL BERISIKO BAGI GENERASI MUDA” di Ballroom Hotel Santika, Padang, pada 12 Mei 2026.

Seminar yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam ini menjadi ruang diskusi mengenai pentingnya membangun kesadaran digital, kemampuan berpikir kritis, serta penggunaan platform online yang lebih sehat dan bertanggung jawab di era digital saat ini. Kegiatan ini turut dihadiri audiens dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dari Universitas Putra Indonesia Padang, Universitas Andalas, dan beberapa institusi pendidikan lainnya di Sumatera Barat.

Kegiatan ini turut didukung oleh Polda Sumatera Barat, Ahli Hukum ITE, praktisi hukum, dan akademisi dalam membahas berbagai tantangan aktivitas digital modern yang kini semakin dekat dengan kehidupan generasi muda.

Dalam sesi diskusi, para narasumber menyoroti bahwa aktivitas digital berisiko tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan sosial masyarakat apabila tidak diimbangi dengan kesadaran digital yang baik.

KOMBES ANDRY KURNIAWAN, S.I.K., M.Hum., selaku DITRESKRIMSUS POLDA SUMBAR menegaskan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai aktivitas digital ilegal yang saat ini semakin mudah diakses melalui platform online.

“Aktivitas digital berisiko tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga dapat memicu kecanduan, gangguan mental, hingga tindakan kriminal yang merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitar,” ujar Andry.
Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih bijak dalam menggunakan platform digital dan tidak mudah terpengaruh oleh aktivitas online yang menjanjikan keuntungan instan.

Sejalan dengan hal tersebut, Ryan Abdisa Sukmadja, S.H., CEH., selaku Ahli Hukum ITE, menilai bahwa peningkatan literasi digital menjadi salah satu langkah penting dalam membangun kesadaran masyarakat di era platform online.

“Literasi digital menjadi benteng utama agar generasi muda tidak mudah terjebak dalam sistem digital yang manipulatif dan merugikan,” jelas Ryan.
Menurutnya, ruang digital yang sehat membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, platform digital, komunitas, hingga masyarakat secara bersama-sama.

Fenomena tersebut menurut HGI tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan teknologi semata, tetapi juga membutuhkan penguatan edukasi dan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan.

“Kolaborasi bersama Polda Sumatera Barat menjadi langkah penting untuk membangun ekosistem digital dan komunitas yang lebih sehat, edukatif, serta positif bagi masyarakat,” jelas Ray selaku perwakilan HGI.
Ia juga menambahkan bahwa industri digital dan platform online memiliki tanggung jawab dalam membangun budaya penggunaan teknologi yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi muda.

Antusiasme audiens terlihat sepanjang seminar berlangsung melalui berbagai pertanyaan dan diskusi yang membahas fenomena digital dalam kehidupan sehari-hari. Banyak audiens menilai kegiatan ini memberikan perspektif baru mengenai pentingnya memahami risiko di ruang digital sekaligus bagaimana memanfaatkan teknologi secara lebih bijak, sehat, dan produktif.

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk respons pemerintah terhadap insiden dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Surabaya setelah mengonsumsi makanan dari program MBG pada Senin (11/5/2026).

Dalam dialog bersama pasien dan keluarga korban, Natalius Pigai memastikan dapur penyedia makanan yang diduga menjadi sumber masalah tidak akan lagi dilibatkan dalam distribusi makanan program MBG.

“Tidak akan lagi dimasak oleh dapur yang sama,” ujar Natalius Pigai saat berbincang dengan salah satu pasien.

Ia menegaskan program MBG sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, pelaksanaan di lapangan masih ditemukan sejumlah kelemahan, khususnya dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Tujuan MBG itu untuk kebaikan, tapi kalau ada yang salah masak ya memang itu kesalahan mereka,” kata Natalius Pigai.

Salah satu dapur yang menjadi perhatian pemerintah ialah SPPG Tembok Dukuh Surabaya. Dapur tersebut diduga berkaitan dengan kasus keracunan yang dialami sekitar 200 siswa.

Menurut Pigai, pengelolaan dapur dengan cakupan distribusi terlalu banyak sekolah berpotensi menurunkan kualitas pengawasan produksi makanan.

“Ada beberapa dapur yang manajemennya amburadul. Kami harus akui. Ada beberapa dapur yang pengelolaannya kurang cermat, kurang teliti, kurang rapi, kurang disiplin,” tegasnya.

Ia menilai penyedia makanan dalam program nasional seperti MBG harus memenuhi standar ketat, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi makanan kepada siswa.
“Yang lebih disiplin, yang lebih cekatan, lebih cermat, dan lebih hati-hati. Supaya kualitas produk dari dapur tersebut bisa disajikan untuk anak cucu kita generasi yang akan datang,” lanjutnya.

Usai meninjau pasien, Natalius Pigai dijadwalkan menghadiri rapat dengar pendapat di DPRD Kota Surabaya untuk membahas evaluasi menyeluruh terkait kasus dugaan keracunan MBG.

Pertemuan itu juga melibatkan seluruh pengelola SPPG guna memperkuat penerapan standar operasional prosedur (SOP) nasional dalam pelaksanaan program MBG.

Pigai menegaskan seluruh pengelola MBG wajib mematuhi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional.

“Akan lakukan pertemuan juga dengan pemerintah kota, anggota DPRD dengan SPPG. Kita juga kumpulkan semua SPPG dan diharapkan seluruh SPPG harus pedomani petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Badan Gizi Nasional,” tutupnya.

Kasus dugaan keracunan MBG di Surabaya menjadi evaluasi penting bagi pelaksanaan program makan gratis nasional. Pemerintah diharapkan memperketat pengawasan terhadap dapur penyedia makanan agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga bagi para pelajar. (red)

Program yang digelar oleh Laboratorium Sosiologi Pedesaan dan Pemberdayaan Masyarakat itu menghadirkan akademisi dari dalam dan luar negeri untuk memperkuat wawasan mahasiswa mengenai pembangunan pertanian berkelanjutan di era digital.

Ketua Program Magister Sosiologi Fakultas Pertanian UB, Asihing Kustanti mengatakan perkembangan teknologi global dan perubahan sosial telah membawa dampak besar terhadap sektor pertanian.

Menurutnya, dunia akademik memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di tengah transformasi pertanian modern.

“Melalui kegiatan Visiting Lecturer Program ini, kami berharap mahasiswa tidak hanya memperoleh wawasan akademik yang lebih luas, tetapi juga mampu memahami tantangan dan peluang pembangunan pertanian modern yang berkelanjutan, inklusif, serta berbasis kolaborasi internasional di era digital saat ini,” ujar Prof. Asihing Kustanti dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

Sementara itu, narasumber dari Universiti Putra Malaysia, Norsida Man menjelaskan bahwa sektor pertanian saat ini menghadapi perubahan sosial yang sangat dinamis.

Ia menyebut kemajuan teknologi, urbanisasi, globalisasi, perubahan perilaku konsumen, hingga meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan menjadi faktor penting yang memengaruhi arah perkembangan pertanian modern.

“Dalam pembahasan ini, kami telah mengeksplorasi hubungan yang kompleks antara perubahan sosial dan sektor pertanian. Berbagai faktor sosial seperti kemajuan teknologi, urbanisasi, globalisasi, serta perubahan perilaku konsumen terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan pertanian,” jelasnya.

Prof. Norsida menambahkan, sektor pertanian harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman agar dapat menjaga ketahanan pangan sekaligus melindungi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat pedesaan.

“Pertanian harus terus beradaptasi untuk menjaga ketahanan pangan, mendukung keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pedesaan, sekaligus melindungi lingkungan. Pertanian yang berkelanjutan secara ekonomi menjadi sangat penting,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, ia juga menyoroti dampak urbanisasi yang menyebabkan menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian.

Selain itu, alih fungsi lahan pertanian dan tantangan regenerasi petani muda dinilai menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian bersama.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dinilai membuka peluang besar dalam modernisasi pertanian.

Penerapan smart farming, artificial intelligence (AI), drone, Internet of Things (IoT), sensor digital, hingga sistem pertanian presisi disebut mampu meningkatkan produktivitas serta efisiensi penggunaan sumber daya pertanian.

Meski demikian, kesenjangan akses teknologi masih menjadi tantangan utama, terutama bagi petani kecil yang memiliki keterbatasan modal dan akses digital.

Karena itu, diperlukan dukungan kebijakan pemerintah, investasi, pendidikan pertanian, serta kolaborasi lintas sektor agar transformasi pertanian dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Isu ketahanan pangan global juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Perubahan iklim, konflik geopolitik dunia, hingga gangguan rantai pasok pangan dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional.

Pada akhir sesi, Prof. Norsida menegaskan masa depan pertanian tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga komitmen masyarakat dan pemerintah dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian.

“Pada akhirnya, masa depan pertanian tidak hanya ditentukan oleh perkembangan teknologi, tetapi juga oleh keputusan dan komitmen masyarakat dalam mendukung serta mengembangkan sektor ini. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang demi terciptanya sistem pangan yang adil, tangguh, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.

Kegiatan Visiting Lecturer Program ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi akademik internasional sekaligus memperluas wawasan mahasiswa mengenai tantangan dan peluang pembangunan pertanian berkelanjutan di era perubahan sosial dan digitalisasi global. (red)

Surabaya tercatat menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia pagi ini dengan AQI mencapai 167.

Sementara itu, Tangerang Selatan berada di posisi kedua dengan AQI 160. Angka tersebut menunjukkan kualitas udara berada pada level tidak sehat dan berisiko memengaruhi kesehatan masyarakat.

Dalam kondisi udara tidak sehat, kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit jantung dan paru-paru menjadi pihak yang paling rentan terdampak.

IQAir menyebut paparan polusi udara pada kategori tidak sehat dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, terutama jika masyarakat terlalu lama beraktivitas di luar ruangan.

Untuk mengurangi risiko paparan polutan, masyarakat disarankan membatasi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker saat berada di area dengan tingkat pencemaran tinggi.

Imbauan serupa juga disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG agar warga lebih waspada terhadap dampak polusi udara.

Berikut daftar lima kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia pagi ini:

Surabaya – AQI 167 (tidak sehat)
Tangerang Selatan – AQI 160 (tidak sehat)
Bandung – AQI 140 (tidak sehat bagi kelompok sensitif)
Jakarta – AQI 124 (tidak sehat bagi kelompok sensitif)
Tangerang – AQI 124 (tidak sehat bagi kelompok sensitif)

Di sisi lain, Palembang menjadi kota dengan kualitas udara terbaik di Indonesia pagi ini dengan AQI 58.

Kemudian disusul Medan dengan AQI 67. Meski masuk kategori sedang, kualitas udara di kedua kota tersebut masih relatif lebih baik dibanding daerah lainnya.

Secara global, beberapa kota besar dunia tercatat memiliki kualitas udara terbaik.

Kopenhagen mencatat AQI 6, kemudian Budapest dengan AQI 8, serta Canberra dengan AQI 10. Ketiga kota tersebut berada dalam kategori kualitas udara baik.

Sebaliknya, Dhaka menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pagi ini dengan AQI mencapai 177 atau masuk kategori tidak sehat.

Berikut daftar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia:

Dhaka – AQI 177 (tidak sehat)
Kinshasa – AQI 168 (tidak sehat)
Delhi – AQI 159 (tidak sehat)
Wuhan – AQI 153 (tidak sehat)
Chengdu – AQI 139 (tidak sehat bagi kelompok sensitif)

AQI merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas udara berdasarkan konsentrasi polutan di suatu wilayah.

Pengukuran tersebut mencakup enam jenis polutan utama, yakni PM2.5, PM10, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, serta ozon permukaan tanah.

Nilai AQI ditentukan berdasarkan polutan dengan tingkat risiko paling tinggi pada waktu tertentu. Skala indeks kualitas udara berada pada rentang 0 hingga 500 dengan kategori mulai dari baik hingga berbahaya.

Kualitas udara yang masuk kategori sangat tidak sehat dapat memicu gangguan kesehatan serius bagi kelompok rentan. Sedangkan kategori berbahaya berpotensi menimbulkan dampak kesehatan bagi seluruh populasi. (red)

Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur menyebut PT SIER menjadi satu-satunya BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang konsisten menjalankan tata kelola informasi publik secara transparan dan informatif.

Komisioner KI Jatim, M Sholahuddin mengatakan, dari 11 BUMD milik Pemprov Jatim, hanya PT SIER yang rutin mengikuti monitoring dan evaluasi (monev), aktif memperbaiki layanan informasi, serta konsisten membangun sistem digitalisasi informasi publik.

“Jadi, satu-satunya BUMD milik Pemprov Jatim yang informatif dan bagus hanya PT SIER. Yang lain nilainya rata-rata di bawah 20,” ujar Sholahuddin dalam forum Diskusi Indrapura bersama wartawan di DPRD Jatim.

Pria yang akrab disapa Cak Hud itu menegaskan, penilaian tersebut dilakukan berdasarkan indikator resmi sesuai Peraturan Komisi Informasi (PerKI).

Menurutnya, enam indikator layanan informasi publik di PT SIER telah memenuhi standar nasional, mulai dari kualitas informasi, komitmen pimpinan, digitalisasi layanan, hingga sarana dan prasarana pendukung keterbukaan informasi publik.

“Mulai kualitas informasi, komitmen pimpinan, digitalisasi, hingga sarana-prasarana layanan publik PT SIER memang sudah memenuhi standar,” katanya.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025, PT SIER mencatat nilai tertinggi di kategori BUMD Jawa Timur.

Rinciannya, nilai Self Assessment Questionnaire (SAQ) mencapai 82,14, verifikasi faktual 90,14, serta presentasi dan wawancara sebesar 95,33.

Capaian tersebut semakin mengukuhkan posisi PT SIER sebagai role model keterbukaan informasi publik di lingkungan BUMD Jawa Timur.
Tak hanya di bidang transparansi informasi, PT SIER juga dinilai berhasil mencatat berbagai capaian strategis dalam pengembangan kawasan industri dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagai pengelola kawasan industri terbesar di Jawa Timur, PT SIER terus melakukan transformasi digital layanan industri, memperkuat pelayanan investasi terpadu, serta mengembangkan konsep green industry dan smart industrial estate.

Kawasan industri yang dikelola PT SIER di Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan kini menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi strategis nasional.

Di sisi lain, KI Jatim menilai masih lemahnya kepatuhan sebagian badan publik terhadap keterbukaan informasi disebabkan belum adanya regulasi daerah yang mengatur secara tegas.

Karena itu, KI Jatim mendorong DPRD Jawa Timur segera membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Kami mendorong perda keterbukaan informasi karena selama ini belum ada aturan yang benar-benar mengatur sanksi bagi badan publik yang tidak menjalankan keterbukaan informasi,” ujar Cak Hud.

Sementara itu, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT SIER, Jefri Ikhwan Ma’arif mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik.

“Kami berharap seluruh stakeholder dapat memperoleh informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diakses terkait perusahaan maupun berbagai program yang dijalankan SIER,” katanya. (red)

Kegiatan ini melibatkan kolaborasi antara pegawai PLN dan mahasiswa berbagai universitas. Peserta berasal dari Politeknik Negeri Semarang, Universitas Semarang, dan Universitas Negeri Semarang. Pengelola wisata setempat juga turut mendampingi aksi ini.

Fokus utama kegiatan adalah membersihkan area wisata dari sampah. Peserta menyisir jalur trekking menuju air terjun Curug Lawe Benowo Kalisidi (CLBK). Aksi ini bertujuan menjaga kelestarian destinasi wisata alam unggulan.

General Manager PLN UIP2B JAMALI, Munawwar Furqan, menyatakan kegiatan ini adalah komitmen nyata perusahaan. PLN ingin membangun kedekatan kolaboratif bersama masyarakat luas. Munawwar berharap kebiasaan menjaga alam terus bertumbuh secara berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi ekosistem. Sinergi banyak pihak menjadi kunci utama pelestarian lingkungan.

Manager PLN UP2B Jateng dan DIY, Rachmat Hidayat, turut hadir. Beliau menekankan pentingnya keseimbangan antara produktivitas dan kesehatan mental. Lingkungan kerja yang sehat berawal dari kepedulian sosial.

Rachmat menambahkan bahwa aksi ini melindungi nilai ekologis tinggi. Destinasi wisata alam harus tetap asri dan bersih. Kontribusi PLN diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi warga.

Kepala Desa Kalisidi, Dimas Prayitno Putra, menyambut positif inisiatif tersebut. Ia mengapresiasi dukungan PLN terhadap kebersihan desa wisata mereka. Inisiatif ini sangat sejalan dengan program pemerintah desa.

Dimas menilai kolaborasi lintas sektor sangat penting bagi kesadaran pengunjung. Pengunjung diharapkan lebih menghargai kebersihan hutan dan air terjun. Harapannya, kegiatan ini menjadi contoh bagi perusahaan lainnya.

Curug Lawe Benowo Kalisidi (CLBK) merupakan destinasi wisata alam unggulan Kabupaten Semarang. Tempat ini menawarkan suasana asri dengan air terjun alami. Hutan hijau dan jalur trekking menjadi daya tarik utama.

Keindahan alam yang terjaga merupakan aset penting bagi masyarakat sekitar. Perawatan rutin diperlukan agar manfaat ekonomi terus mengalir berkelanjutan. Wisatawan diharapkan tetap bisa menikmati kesejukan alam tersebut.

Melalui Healing Walk, PLN juga mempromosikan gaya hidup sehat. Karyawan diajak bergerak aktif sambil berkontribusi bagi bumi. Hal ini sejalan dengan budaya kerja yang adaptif.

Sampah yang terkumpul selama aksi kemudian dikelola dengan baik. Panitia memastikan area wisata kembali bersih setelah kegiatan berakhir. Pengelola wisata sangat terbantu dengan adanya intervensi kebersihan ini.

Kolaborasi kuat antara perusahaan dan komunitas adalah modal masa depan. Generasi mendatang berhak menikmati kelestarian alam yang tetap terjaga. PLN terus berupaya menghadirkan energi hijau bagi kehidupan.

Keberadaan Satgas MBG dinilai menjadi langkah positif untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya.

Yona Bagus Widyatmoko atau yang akrab disapa Cak Yabe mengatakan, Satgas MBG dapat bersinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap program nasional tersebut, khususnya di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Saya mendukung sepenuhnya pembentukan Satgas MBG secara swadaya oleh Aliansi Wartawan Surabaya yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Kota Surabaya. Ini akan semakin baik untuk memberikan fungsi kontrol terhadap jalannya program nasional ini, khususnya pada dapur SPPG yang ada di Surabaya,” ujarnya.

Menurutnya, pengawasan program MBG tidak hanya berkaitan dengan menu makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.

Ia menegaskan, aspek lain seperti kualitas bahan makanan, distribusi, logistik, kemasan, hingga sanitasi juga harus menjadi perhatian utama.

Cak Yabe berharap Satgas MBG mampu mencegah berbagai potensi persoalan yang dapat merugikan masyarakat, mulai dari kasus keracunan makanan, porsi yang tidak sesuai standar, hingga kualitas makanan yang tidak memenuhi ketentuan gizi.

Ia menilai program MBG harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama siswa sekolah, ibu hamil, lansia, dan kelompok penerima manfaat lainnya.

“Program MBG ini bukan sekadar soal makan kenyang, tetapi bagaimana penerima manfaat mendapatkan nutrisi dan gizi yang seimbang sesuai kebutuhan tubuh mereka,” tegasnya.

Ia menjelaskan, setiap kelompok penerima manfaat memiliki kebutuhan kalori yang berbeda sehingga pengawasan program MBG perlu dilakukan secara detail dan terukur.

Karena itu, Satgas MBG diharapkan memiliki pemahaman mengenai nutrisi, kebutuhan kalori, serta standar gizi yang sesuai bagi setiap penerima manfaat.

“Kita tahu MBG ini tidak hanya untuk siswa sekolah, tetapi juga ibu hamil, lansia, dan lainnya. Kebutuhan kalorinya tentu berbeda. Misalnya siswa membutuhkan sekitar 2.200 kalori per hari, maka harus dihitung dan dibagi sesuai kebutuhan makan mereka,” jelasnya.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menafsirkan program MBG hanya sebatas pemberian makanan agar kenyang.

Padahal, kata dia, tujuan utama program tersebut adalah memastikan penerima manfaat memperoleh asupan nutrisi yang cukup dan gizi yang seimbang.

“Banyak orang salah menafsirkan MBG hanya sebatas makan kenyang. Padahal yang dibutuhkan penerima manfaat adalah nutrisi yang cukup, gizi yang seimbang, dan asupan yang tepat,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Cak Yabe berharap Satgas MBG AWS dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan profesional serta memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah.

“Mudah-mudahan teman-teman satgas bisa menjalankan fungsi kontrol secara objektif untuk memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Surabaya, agar pelaksanaan MBG di Surabaya berjalan semakin baik,” pungkasnya. (red)

Pemkot Surabaya juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab pasti dugaan keracunan yang dialami para siswa.

Eri Cahyadi menjelaskan, sebelum makanan dibagikan kepada siswa, menu MBG telah melalui proses pengecekan. Pemeriksaan dilakukan mulai dari aroma hingga rasa makanan.

“Tidak ada yang menjurus ke basi atau lainnya. Tapi setelah dua jam, terjadi kejadian ini,” kata Eri, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, hasil uji laboratorium masih dalam proses sehingga Pemkot belum dapat menyimpulkan penyebab kejadian tersebut.

“Karena itu masih dilabkan, hasilnya seperti apa masih kita tunggu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya, dr Billy Daniel Messakh, mengatakan pihaknya juga masih menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan MBG dari laboratorium.

Ia mengungkapkan, terdapat lima siswa yang harus menjalani perawatan di RS Ibu dan Anak (RSIA) IBI Surabaya akibat mengalami muntah dan diare.

“Sebelumnya tiga pada Senin sore. Pagi tadi bertambah dua siswa. Jadi total ada lima anak yang dirawat,” kata dr Billy.

Kelima siswa tersebut saat ini masih dalam observasi dan penanganan tim medis. Dinkes Surabaya juga terus memantau perkembangan kondisi kesehatan para siswa.

Selain itu, tim dokter dari puskesmas telah melakukan skrining kesehatan kepada siswa sejak Senin (11/5/2026).

dr Billy menambahkan, hasil laboratorium diperkirakan keluar dalam lima hingga tujuh hari ke depan. Hingga kini, pihaknya belum dapat memastikan penyebab dugaan keracunan sebelum hasil uji laboratorium diterima.

“Masih menunggu hasilnya di laboratorium Kemenkes Karang Menjangan. Hasilnya sekitar lima sampai tujuh hari,” pungkasnya. (ciz)

Langkah ini menjadi wujud nyata kepedulian terhadap perempuan tulang punggung keluarga. Program ini bertujuan memperkuat keberlangsungan usaha kecil dan ekonomi domestik. Pemberian bantuan dilaksanakan langsung kepada para pengelola usaha mandiri tersebut.

Para penerima manfaat memiliki jenis usaha yang beragam di lingkungan tempat tinggal. Mereka adalah Ibu Heni, Ibu Istianah, Ibu Endang, Ibu Sumaiyah, dan Ibu Dinda. Bidang usahanya meliputi kuliner siap saji, warung makan, hingga penjual gorengan.

Manager PLN UP2B Jawa Timur, Ahmad Murdani, menyampaikan tujuan strategis program tersebut. Ia menjelaskan bahwa dukungan ini disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing pelaku usaha. Tujuannya agar bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak yang signifikan.

Ahmad menekankan bahwa YBM berkomitmen menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dukungan modal diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi para ibu tersebut. Kesejahteraan keluarga menjadi prioritas utama dalam setiap penyaluran zakat karyawan.

"Dukungan ini diharapkan membantu penguatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," ujar Murdani. Ia menambahkan bahwa YBM PLN akan terus mengembangkan program serupa secara rutin. Jangkauan bantuan akan diperluas demi membantu lebih banyak masyarakat membutuhkan.

Salah satu dampak nyata dirasakan langsung oleh Ibu Heni, penjual makanan keliling. Sebelumnya, ia kesulitan menjangkau pelanggan karena tidak memiliki alat komunikasi yang memadai. Kini, ia mendapatkan bantuan ponsel untuk mendukung sistem pemesanan daring.

Fasilitas tersebut memudahkan Ibu Heni dalam menerima pesanan dari pelanggan secara praktis. Jangkauan penjualannya kini menjadi lebih luas dibandingkan sebelumnya. Hal ini membuka peluang peningkatan pendapatan harian bagi keluarganya.

Ibu Heni menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas bantuan dari YBM PLN. Menurutnya, bantuan perlengkapan tersebut sangat meringankan beban operasional usaha kecilnya sehari-hari. Ia merasa lebih optimistis dalam mengembangkan dagangan makanannya ke depan.

"Dengan alat komunikasi ini, saya lebih mudah dihubungi pelanggan tetap," ungkap Heni. Ia juga mendoakan keberkahan bagi seluruh karyawan PLN yang telah membantu. Kehadiran program ini dirasakan sebagai bentuk perhatian yang sangat berharga.

Respons positif juga datang dari para penerima manfaat lainnya di lokasi. Mereka merasa mendapatkan semangat baru untuk terus produktif meski dalam keterbatasan. Kehadiran modal tambahan menjawab kendala pendanaan yang selama ini mereka alami.

YBM PLN UP2B Jawa Timur terus konsisten mengawal program pemberdayaan ekonomi perempuan. Program ini dirancang untuk memberikan dampak sosial yang luas di tengah masyarakat. Penguatan ekonomi keluarga dianggap sebagai fondasi ketahanan sosial yang kuat.

Melalui program ini, PLN tidak hanya fokus pada pelayanan kelistrikan nasional. Perusahaan melalui YBM turut mengambil peran aktif dalam pengentasan kemiskinan daerah. Sinergi antara perusahaan dan masyarakat terus dijalin melalui aksi kemanusiaan.

Semangat berbagi dan gotong royong menjadi kunci utama pembangunan ekonomi kerakyatan. PLN terus berupaya menjadi bagian dari kemajuan masyarakat Jawa Timur. Senyum bahagia para ibu menjadi bukti keberhasilan penyaluran bantuan tersebut di lapangan. Program ini menjadi bukti nyata bahwa kepedulian mampu mengubah hidup.

Kesejahteraan para pejuang nafkah keluarga akan terus didukung melalui berbagai inisiatif. PLN UP2B Jawa Timur berkomitmen hadir dalam setiap lini kehidupan masyarakat. Masa depan ekonomi keluarga yang lebih baik menjadi target jangka panjang.