Penayangan khusus film produksi Dapur Film itu dihadiri sutradara Dmaz Brodjonegoro serta dua pemeran utamanya, Baim Wong dan Dimas Aditya. Setelah pemutaran film, ketiganya mengikuti sesi diskusi bersama media mengenai pesan cerita, pengembangan karakter, dan realitas yang dihadapi perempuan ketika berusaha bangkit dari pengalaman traumatis.

Film ini berpusat pada Niken, karakter yang diperankan Raihaanun, seorang perempuan yang memutuskan meninggalkan pernikahan penuh manipulasi bersama suaminya, Dirga, yang diperankan Baim Wong.

Keputusan tersebut menjadi awal dari perjuangan baru bagi Niken. Setelah meninggalkan kehidupan rumah tangga yang selama ini menopang kondisi ekonominya, ia harus kembali tinggal bersama ibunya dan memulai kehidupan dari awal.

Di tengah keterbatasan ekonomi, Niken juga harus membesarkan kedua anaknya seorang diri. Situasinya semakin sulit ketika ia menghadapi penghakiman sosial, cibiran orang-orang terdekat, hingga pelecehan dan fitnah saat berusaha membangun kembali kariernya.

Film Beautiful Pain menggambarkan bagaimana perempuan yang berusaha keluar dari hubungan tidak sehat kerap menghadapi tekanan berlapis. Selain memulihkan kondisi psikologis, mereka juga harus menghadapi stigma masyarakat dan membuktikan kemampuan untuk menjalani kehidupan secara mandiri.

Melalui karakter Niken, film ini menyoroti pentingnya keberanian untuk menyuarakan pengalaman, mempertahankan martabat, serta memperjuangkan masa depan anak-anak di tengah lingkungan yang belum sepenuhnya memberikan dukungan.

Sutradara Dmaz Brodjonegoro mengatakan, film tersebut tidak hanya menampilkan penderitaan seorang perempuan, tetapi juga menggambarkan proses pemulihan dan upaya untuk kembali berdaya setelah mengalami trauma.

“Realitanya kita ingin memperlihatkan perjuangan seorang perempuan, terutama ibu tunggal. Banyak ketidakadilan yang dialami perempuan di masyarakat kita, mereka disakiti, tapi justru mereka yang paling sulit untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan karena takut dihakimi,” ujar Dmaz dalam sesi bincang media di XXI Royal Plaza Surabaya.

Menurut dia, karakter Niken dihadirkan untuk menunjukkan bahwa pengalaman menyakitkan perlu diakui, tetapi tidak seharusnya menghentikan seseorang dalam memperjuangkan kehidupannya.

“Kami ingin perempuan yang sedang berada di situasi sulit merasa dilihat dan dikuatkan,” katanya.

Baim Wong mengungkapkan, memerankan Dirga menjadi tantangan tersendiri karena ia harus membangun karakter yang terasa alami dan memiliki latar belakang perilaku yang dapat dipahami penonton, tanpa mengabaikan dampak perbuatannya terhadap Niken.

“Tantangannya adalah bagaimana menghidupkan karakter Dirga senatural mungkin. Walaupun perbuatannya menyakitkan bagi Niken, harus ada sebab-akibat yang jelas, manusiawi, dan bisa dirasakan oleh penonton,” kata Baim.

Ia menambahkan, arahan Dmaz yang terperinci membantu para pemain membangun dinamika hubungan antarkarakter secara lebih kuat dan meyakinkan.

Sementara itu, Dimas Aditya mengapresiasi visi penyutradaraan Dmaz, yang dinilainya telah terbentuk sejak tahap lokakarya atau workshop sebelum proses produksi.

Menurut Dimas, kematangan konsep dan kejelasan pesan yang ingin disampaikan membuat para pemain lebih mudah menerjemahkan karakter serta dinamika cerita ke dalam adegan.

Beautiful Pain diproduseri bersama oleh Hanung Bramantyo dan menandai debut Nikita Mirzani sebagai executive producer. Film ini turut diperkuat sejumlah aktor dan aktris Indonesia, di antaranya Raihaanun, Baim Wong, Jajang C. Noer, Tarra Budiman, Nikita Mirzani, Dimas Aditya, Siti Fauziah, Sha Ine Febriyanti, Anantya Kirana, dan Evano Zyan.

Mengusung pesan Fight the Trauma, film tersebut mengajak penonton melihat perjuangan penyintas trauma dalam menghadapi luka masa lalu, tekanan sosial, dan upaya membangun kembali kehidupan.

Film Beautiful Pain dijadwalkan tayang di jaringan bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Informasi terbaru mengenai film ini dapat diakses melalui akun media sosial @filmbeautifulpain dan @dapurfilm.(rda)

Berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya yang menggunakan kain sebagai media membatik, workshop kali ini mengajak peserta menghias tas dengan motif batik. Kegiatan tersebut memberikan pengalaman baru bagi peserta untuk memadukan seni tradisional dengan produk yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Director of Sales Best Western De Papilio Surabaya, Nina Widyanti, mengatakan kegiatan ini tidak sekadar menjadi bagian dari peringatan Hari Batik Nasional, tetapi juga merupakan bentuk komitmen hotel dalam mendukung pelestarian budaya lokal.

“Melalui kolaborasi dengan Batik Te’ye’ng, Best Western De Papilio juga berkomitmen melestarikan budaya lokal, memberdayakan pengrajin, dan memperkuat komunitas kreatif Surabaya melalui pengalaman membatik yang edukatif dan bermakna,” ujarnya.

Marcomm Executive Best Western De Papilio Surabaya, Yola Ardina, menjelaskan kegiatan yang dimulai pukul 11.00 WIB tersebut diikuti sekitar 15 peserta dari komunitas membatik.

Menurut Yola, workshop membatik ini menjadi agenda rutin tahunan untuk memperingati Hari Batik Nasional. Jika pada tahun sebelumnya peserta berkreasi di atas kain, tahun ini mereka diajak membuat motif batik pada tas.

Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan pendampingan instruktur untuk mengikuti tahapan membatik. Perlengkapan dan peralatan membatik juga disediakan sehingga peserta dapat belajar sekaligus menuangkan kreativitas mereka ke dalam karya masing-masing.

Dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per orang, peserta memperoleh sejumlah fasilitas, antara lain tas untuk dihias, makanan ringan, minuman, sertifikat elektronik, serta dokumentasi kegiatan.

Keseruan acara semakin bertambah dengan adanya hadiah menarik berupa kesempatan memenangkan pengalaman menginap selama satu malam di Best Western De Papilio Surabaya. Kegiatan ini turut didukung Young Living sebagai brand partner.

Kolaborasi Best Western De Papilio Surabaya dan Batik Te’ye’ng tersebut diharapkan dapat memperluas kecintaan masyarakat terhadap batik, sekaligus membuka ruang bagi komunitas kreatif untuk terus berkarya dan memperkenalkan budaya Indonesia melalui pendekatan yang lebih dekat, menarik, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Selain persoalan infrastruktur, masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai ketidakakuratan penilaian desil dalam pendataan tingkat kesejahteraan warga. Persoalan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar program pembangunan dan bantuan sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Gus Afif Sapaan akrabnya mengatakan, berbagai keluhan yang disampaikan warga menunjukkan masih adanya kebutuhan dasar di lingkungan permukiman yang perlu segera ditangani pemerintah kota.

Menurutnya, persoalan infrastruktur tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fasilitas baru, tetapi juga pemeliharaan fasilitas yang sudah ada agar tetap layak digunakan masyarakat.

“Masih banyak aduan masyarakat terkait pavingisasi, box culvert, dan PJU. Di kampung-kampung masih ditemukan box culvert yang belum terpasang, penerangan jalan yang perlu diperhatikan, serta pavingisasi yang belum dikerjakan atau kondisinya sudah rusak,” tutur Gus Afif Pada Warta Artik.id Kamis (08/10).

Ia mendorong Pemkot Surabaya segera menindaklanjuti berbagai aspirasi itu melalui pemetaan kebutuhan dan penentuan prioritas pembangunan di setiap wilayah.

Pemerataan pembangunan lingkungan penting agar seluruh warga Kota Surabaya dapat merasakan manfaat nyata dari program pemerintah. Infrastruktur yang memadai juga menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat, mulai dari akses jalan lingkungan hingga keamanan saat beraktivitas pada malam hari.

Karena itu, aspirasi yang masuk melalui kegiatan reses diharapkan tidak berhenti sebagai catatan, melainkan ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran.

Di luar persoalan infrastruktur, Gus Afif juga menyoroti keluhan masyarakat mengenai penetapan desil yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial ekonomi warga.

Dalam forum reses, sejumlah warga menyampaikan adanya dugaan ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi rumah tangga dan kategori desil yang tercantum dalam data. Warga menilai terdapat keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu, tetapi masuk kategori desil tinggi, sementara keluarga yang membutuhkan justru tercatat pada kategori desil rendah.

Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan proses pendataan dan penilaian kesejahteraan masyarakat. Padahal, data sosial ekonomi kerap menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan sasaran program bantuan pemerintah.

Gus Afif menilai, persoalan tersebut perlu dievaluasi agar pendataan masyarakat benar-benar menggambarkan kondisi riil di lapangan.

Ia mendorong Pemkot Surabaya melakukan pemutakhiran data secara berkala dengan melibatkan unsur kewilayahan yang memahami kondisi warga secara langsung.

Apabila data yang digunakan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, masyarakat yang membutuhkan berpotensi mengalami kesulitan mengakses bantuan. Sebaliknya, ketidaktepatan pendataan juga dapat menyebabkan bantuan tidak sepenuhnya tepat sasaran.

"Karena itu, evaluasi tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan administrasi, tetapi juga perlu disertai verifikasi kondisi sosial ekonomi keluarga di lapangan,"tambahnya.

Ia menilai pengurus RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) perlu dilibatkan secara aktif dalam proses verifikasi data kesejahteraan warga.Perangkat kewilayahan memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga relatif memahami kondisi keluarga di lingkungannya, termasuk warga yang membutuhkan perhatian dan bantuan pemerintah.

Ia berpandangan, pengetahuan pengurus lingkungan dapat menjadi bahan penting untuk memeriksa kesesuaian data administrasi dengan keadaan sebenarnya.

“Yang lebih mengetahui kondisi warga di lingkungannya adalah RT, RW, dan LPMK. Mereka bisa melihat secara langsung mana warga yang mampu dan mana yang membutuhkan bantuan,” ungkapnya.

Meski demikian, keterlibatan pengurus lingkungan perlu disertai mekanisme verifikasi yang objektif dan transparan. Penilaian kondisi ekonomi warga tetap harus mengacu pada indikator yang jelas agar penentuan penerima bantuan tidak semata-mata berdasarkan perkiraan atau kedekatan personal.

Dengan demikian, masukan dari RT, RW, dan LPMK dapat menjadi bahan pembanding untuk memperbaiki kualitas pendataan, sekaligus meminimalkan kesalahan dalam penetapan kategori kesejahteraan.

Politisi Muda PKB Surabaya itu,berharap Pemkot Surabaya mengevaluasi persoalan tersebut secara menyeluruh, mulai dari proses pendataan, validasi di tingkat wilayah, hingga pemanfaatan data dalam penyaluran program bantuan.

Baginya, pembangunan infrastruktur dan ketepatan pendataan kesejahteraan merupakan dua persoalan yang sama-sama membutuhkan perhatian pemerintah. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, sedangkan data yang akurat menjadi dasar penting agar bantuan dapat diterima masyarakat sesuai kebutuhan.

"Melalui reses ini, berbagai aspirasi warga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Surabaya untuk memperbaiki pelayanan publik, mempercepat penanganan infrastruktur lingkungan, dan meningkatkan ketepatan sasaran program kesejahteraan masyarakat,"pungkasnya. (rda)

Aning mengatakan, kebijakan penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban, keindahan, dan kenyamanan kota. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut harus disertai solusi yang benar-benar mempertimbangkan kondisi ekonomi para pedagang.

"penawaran lokasi berjualan di sejumlah Sentra Wisata Kuliner (SWK) belum tentu menjadi jalan keluar apabila tidak sesuai dengan karakteristik usaha dan kebutuhan pasar para PKL,"tutur Aning Pada Warta Artik.id Kamis (08/10).

Srikandi Politisi PKS Surabaya Yang Akrab disapa Bunda Aning itu mengatakan, berdasarkan aspirasi yang diterimanya dalam reses, para pedagang mengkhawatirkan relokasi ke SWK justru membuat dagangan mereka sepi pembeli. Kekhawatiran itu muncul karena, menurut para PKL, sejumlah pedagang yang lebih dahulu menempati lokasi tersebut juga telah meninggalkan tempat usahanya.

“Pemerintah kota memang memiliki kebijakan penertiban untuk menjaga keindahan dan kenyamanan Surabaya. Namun, di sisi lain, solusi untuk PKL ini harus benar-benar solutif. Jangan sampai mereka dipindahkan ke tempat baru, tetapi justru kehilangan pembeli dan pendapatan,” ungkapnya.

Persoalan relokasi tidak cukup diselesaikan dengan menyediakan tempat berjualan. Pemkot juga perlu memastikan lokasi yang ditawarkan memiliki potensi pasar, akses yang memadai, serta sistem pengelolaan yang mampu mendukung keberlangsungan usaha pedagang.

"Jika relokasi menjadi pilihan kebijakan, manajemen SWK perlu dievaluasi dan diperbaiki. Langkah tersebut penting agar pedagang yang dipindahkan memiliki peluang untuk tetap menjalankan usahanya dan mempertahankan penghasilan bagi keluarga,"tambahnya.

Bunda Aning Menegaskan,Pemkot perlu memperhatikan kondisi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari usaha PKL. ketika lapangan kerja dan jaminan pekerjaan belum tersedia bagi seluruh masyarakat, usaha yang sudah dijalankan warga harus dipertimbangkan secara serius dalam setiap kebijakan penertiban.

Ia mengingatkan agar kebijakan penataan kota tidak berujung pada hilangnya mata pencaharian masyarakat. Karena itu, sebelum relokasi dilakukan, Pemkot Surabaya perlu memiliki data yang jelas mengenai alasan penertiban, kondisi pedagang, serta dampak kebijakan terhadap keberlangsungan usaha mereka.

Aning juga menilai perlu ada pemetaan terhadap karakteristik PKL, mulai dari jenis dagangan, jumlah pelanggan, waktu operasional, hingga kemampuan ekonomi pedagang. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah relokasi benar-benar diperlukan atau terdapat alternatif penataan lain yang lebih sesuai.

“Harapan saya, ini menjadi perhatian serius pemerintah kota. Kalau memang harus direlokasi, manajemen SWK harus diperbaiki dan dipastikan jangan sampai ada PKL yang kehilangan pendapatan,” imbuhnya.

Bunda Aning menyarankan, dialog antara pemerintah dan pedagang menjadi bagian penting untuk mencari jalan tengah. Dengan mengetahui alasan penertiban dari perspektif pemerintah sekaligus memahami kondisi ekonomi PKL, kebijakan yang diambil diharapkan tidak merugikan salah satu pihak.

Sebagai tindak lanjut atas aspirasi tersebut, Bunda Aning berencana mendorong pertemuan yang melibatkan para PKL dan seluruh dinas terkait untuk membahas persoalan penertiban serta pilihan solusi yang dapat diterapkan.

Ia juga membuka kemungkinan melibatkan pihak perbankan, termasuk Bank Rakyat Indonesia (BRI), untuk menjajaki dukungan yang relevan bagi pedagang apabila diperlukan.

"Penyelesaian persoalan PKL membutuhkan koordinasi lintas pihak, bukan sekadar keputusan pemindahan lokasi. Pemerintah perlu menjelaskan dasar penertiban, sedangkan pedagang harus memperoleh ruang untuk menyampaikan keberatan, kebutuhan, dan kondisi usaha mereka,"katanya.

Melalui penjaringan Aspirasi Masyarakat ini, Aning berharap dapat ditemukan solusi yang mengakomodasi kepentingan penataan kota sekaligus melindungi keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.

Ia menekankan, penertiban dan relokasi seharusnya tidak membuka persoalan baru berupa hilangnya pekerjaan maupun pendapatan pedagang. Karena itu, setiap kebijakan perlu disertai perencanaan yang matang, komunikasi terbuka, dan evaluasi terhadap efektivitas lokasi yang ditawarkan.

Aspirasi para PKL Jemur Andayani 1 dalam kegiatan reses tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemkot Surabaya untuk mengevaluasi kebijakan penataan PKL. "Dengan pendekatan yang mengutamakan dialog dan data lapangan, penataan kota diharapkan dapat berjalan tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha masyarakat kecil,"pungkasnya.(rda)

Dalam pertemuan tersebut, muncul keluhan mengenai besaran anggaran PMT yang disebut sekitar Rp5.000 per porsi. Nilai tersebut menjadi perhatian karena perlu disesuaikan dengan harga bahan pangan di pasaran agar kebutuhan gizi balita dapat terpenuhi secara optimal.

Azhar Kahfi menyatakan aspirasi tersebut akan diperjuangkan melalui pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya. Ia berharap alokasi anggaran PMT dapat dievaluasi sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

"Persoalan anggaran perlu dikaji secara menyeluruh, termasuk mekanisme penyaluran dana dari Dinas Terkait kepada penyedia makanan yang melayani Posyandu di wilayah masing-masing,"Tutur Azhar Kahfi pada Warta Artik.id Kamis (08/10).

Selain persoalan besaran anggaran, pembahasan juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program bantuan pemenuhan gizi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Surabaya.

Hal itu dinilai penting untuk memastikan program yang menyasar balita dan ibu menyusui dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta tidak menimbulkan tumpang tindih bantuan.

"Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, juga menyasar kelompok penerima manfaat tertentu, termasuk ibu menyusui dan anak-anak. Karena itu, kesesuaian data penerima manfaat antara program pusat dan daerah perlu diperhatikan agar pelaksanaannya lebih terkoordinasi,"ungkapnya.

Politisi Muda Gerindra Surabaya itu menilai, koordinasi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan kebijakan pemenuhan gizi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan perhatian khusus.

Aspirasi yang disampaikan dalam reses tersebut selanjutnya akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan anggaran dan koordinasi dengan pihak terkait.

"Melalui evaluasi anggaran serta sinkronisasi program, diharapkan pelayanan Posyandu dapat semakin optimal dalam mendukung pemenuhan gizi balita dan meningkatkan kesehatan masyarakat Surabaya,"pungkasnya.(rda)

Kondisi itu dialami keluarga Asmaul di Tuban. Dua anaknya yang masih duduk di kelas 3 SD dan seorang balita harus menjalani kehidupan tanpa ayah selama tujuh bulan terakhir.

Ayah mereka kini menjalani hukuman penjara selama satu tahun setelah terseret perkara judi online melalui aplikasi HGI atau Higgs Games Island.

Persoalan serupa mendorong DPRD Jawa Timur meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat pemutusan akses terhadap platform perjudian digital. 

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jatim, Yordan M. Batara Goa, menilai pemblokiran dari pusat perlu dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Pencegahan secara teknologi dari pusat harus jauh lebih cepat dan presisi,” kata Yordan, Senin (5/10/2026).

Menurut dia, pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan kewenangan teknis untuk menutup atau melakukan take down terhadap situs perjudian. 

Pemprov Jatim selama ini lebih banyak menjalankan fungsi pemantauan, pendataan, dan pelaporan temuan kepada Komdigi.

Karena itu, Yordan menilai penanganan judi online tidak cukup dilakukan dengan menindak pengguna. 

Aparat penegak hukum, kata dia, perlu lebih fokus memburu pihak yang menyediakan layanan, mengembangkan aplikasi, dan mengoperasikan jaringan perjudian.

“Menangkap pemain hanya memadati lapas tanpa menyelesaikan akar masalah. Penegakan hukum harus fokus mengejar penyedia jasa dan pengembang aplikasi,” ujar Anggota Komisi A DPRD Jatim itu.

Judi online menyamar sebagai game

Yordan juga menyoroti pola penyebaran judi online yang semakin sulit dikenali. Platform perjudian dapat dikemas menyerupai permainan seluler sehingga pengguna awam tidak langsung menyadari bahwa aplikasi yang dimainkan mengandung aktivitas taruhan.

Model penyamaran semacam itu dinilai memperbesar risiko masyarakat terpapar judi digital, khususnya pengguna ponsel yang mengunduh atau memainkan aplikasi tanpa memahami konsekuensinya.

Di sisi lain, DPRD Jatim mendorong perubahan pendekatan terhadap pemain yang telah mengalami kecanduan berat. Mereka dinilai membutuhkan intervensi medis dan sosial, bukan semata-mata hukuman pidana.

Yordan mengusulkan pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan melalui restorative justice (RJ) dan program rehabilitasi. 

Menurut dia, skema penanganannya dapat mengambil pelajaran dari mekanisme pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Pendekatan itu, kata dia, penting agar pemberantasan judi online tidak berhenti pada penindakan terhadap orang yang berada di lapisan paling bawah.

Perda jadi instrumen pencegahan

Di tingkat daerah, Pemprov Jatim telah memiliki Perda Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Trantibum Linmas).

Regulasi itu memuat ketentuan mengenai Tertib Ruang Siber yang menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan. 

Di dalamnya mencakup patroli siber, pencegahan terhadap aktivitas yang mengganggu ketertiban ruang digital, serta dukungan fasilitas rehabilitasi psikologis bagi warga yang terdampak.

DPRD Jatim menyatakan akan mengawasi penerapan perda tersebut agar tidak berhenti sebagai regulasi di atas kertas.

Penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum juga akan didorong. Selain itu, DPRD mempertimbangkan penambahan anggaran untuk edukasi dan literasi keamanan siber melalui Dinas Kominfo Jatim dalam pembahasan APBD berikutnya.

Dengan pendekatan yang menggabungkan pemutusan akses, penindakan terhadap pengembang dan penyedia layanan, edukasi, serta rehabilitasi, DPRD Jatim berharap penanganan judi online dapat menyasar sumber persoalan sekaligus mengurangi dampaknya terhadap keluarga.

Upaya tersebut diwujudkan melalui HIPMI Tax Day 2026 yang digelar di Kabupaten Jember, Kamis (8/10/2026). Kegiatan ini merupakan chapter kedua dari rangkaian HIPMI Tax Day 2026 yang akan berlanjut hingga chapter keempat.

Kegiatan tersebut diikuti hampir 100 peserta yang berasal dari sejumlah Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI di Jawa Timur, di antaranya Jember, Banyuwangi, Bondowoso, dan Kabupaten Probolinggo.

Setelah chapter kedua di Jember, rangkaian HIPMI Tax Day 2026 dijadwalkan berlanjut ke Malang untuk chapter ketiga dan kemudian ditutup melalui chapter keempat.

Ketua HIPMI Jawa Timur, Ahmad Salim Assegaf, mengatakan HIPMI Tax Day merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk meningkatkan literasi perpajakan di kalangan pengusaha muda, khususnya anggota HIPMI Jawa Timur.

“Acara ini kita buat untuk menyosialisasikan aturan dan ketentuan perpajakan. Tentunya kegiatan ini bisa membuat teman-teman anggota HIPMI, terutama anggota HIPMI Jawa Timur, lebih mengerti terkait masalah perpajakan,” kata pria yang akrab disapa ASA ini.

Menurut dia, pemahaman perpajakan memiliki kaitan erat dengan upaya mendorong UMKM agar berkembang menjadi usaha yang lebih besar dan memiliki tata kelola semakin profesional.

“Teman-teman HIPMI Jawa Timur tentu berharap para UMKM bisa naik kelas. Salah satu poin yang harus betul-betul kita mengerti sebagai pengusaha untuk bisa naik kelas adalah dunia perpajakan,” ujarnya.

Ahmad menilai, pengusaha yang tidak memahami perpajakan akan menghadapi kesulitan ketika bisnisnya berkembang. Sebab, semakin besar skala usaha, semakin kompleks pula aspek administrasi dan kewajiban yang harus dikelola.

Selain meningkatkan pemahaman, HIPMI juga ingin menghilangkan kekhawatiran pengusaha terhadap persoalan perpajakan.

“Yang kedua, bagaimana teman-teman juga tidak takut terkait masalah perpajakan. Pengusaha di HIPMI harus aware terhadap masalah perpajakan,” kata Ahmad.

Beni Yuanto: Pajak Jangan Jadi Penghambat UMKM Naik Kelas

Pengurus HIPMI Jawa Timur bidang dua sekaligus perwakilan BYC Consulindo, Beni Yuanto, mengatakan HIPMI Tax Day 2026 membahas perkembangan aturan perpajakan serta berbagai persoalan yang banyak dihadapi pelaku UMKM.

“Materi hari ini terkait update peraturan dan isu-isu terkini tentang hambatan yang banyak dialami UMKM. Kita tidak bisa memungkiri bahwa anggota HIPMI masih banyak dari kalangan UMKM,” kata Beni.

Menurut Beni, persoalan perpajakan masih menjadi salah satu hal yang kerap membuat pelaku UMKM khawatir ketika hendak mengembangkan usaha. Karena itu, pemahaman terhadap regulasi menjadi penting agar kewajiban pajak tidak justru dipandang sebagai penghambat pertumbuhan bisnis.

Melalui kegiatan tersebut, HIPMI ingin meningkatkan kesadaran anggota terhadap perubahan sistem perpajakan sekaligus memberikan pemahaman mengenai pilihan dan strategi yang dapat dilakukan sesuai ketentuan.

“Kita ingin meningkatkan awareness tentang peraturan baru sehingga teman-teman anggota BPC lebih paham dan lebih siap. Mereka juga memiliki opsi untuk melakukan pembayaran pajak secara efisien sehingga tidak menghambat bisnis,” ujarnya.

Beni menilai perkembangan sistem perpajakan di Indonesia menuntut pelaku usaha untuk terus beradaptasi. Digitalisasi dan semakin berkembangnya sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat pengusaha tidak bisa lagi mengandalkan pola lama dalam mengelola kewajiban perpajakannya.

“DJP sudah makin canggih, jadi kita juga harus siap menghadapi sistem perpajakan yang baru,” katanya.

Dia menegaskan, pajak seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus ditakuti pengusaha. Sebaliknya, pemahaman yang baik terhadap aturan perpajakan dapat membantu pelaku usaha menjalankan kewajibannya sekaligus menyusun strategi bisnis secara lebih terukur.

“Pajak adalah bagian dari kewajiban warga negara Indonesia, terutama pengusaha. Dengan adanya kegiatan ini, teman-teman menjadi lebih patuh, tetapi juga memiliki strategi dan opsi untuk melakukan efisiensi di bidang perpajakan,” jelas Beni.

HIPMI Dorong Tata Kelola Pajak Lebih Rapi

Ahmad menambahkan, dunia usaha tidak terlepas dari berbagai tantangan, termasuk dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Namun, setiap kendala dinilai tetap memiliki solusi selama terdapat komunikasi dan pemahaman yang baik antara dunia usaha dan pemerintah.

HIPMI Jawa Timur berharap pemerintah tetap memperhatikan kondisi dunia usaha, terutama di tengah situasi ekonomi global yang dinilai masih penuh ketidakpastian.

“Kami berharap dunia usaha yang kondisinya memang sedang menghadapi berbagai tantangan bisa tumbuh dan bergerak lagi. Kami juga berharap ke depan ada relaksasi terkait masalah perpajakan, apalagi kondisi global yang tidak menentu,” tuturnya.

Selain relaksasi, HIPMI juga berharap terdapat kemudahan akses informasi mengenai perpajakan sehingga pelaku usaha dapat memahami setiap perubahan regulasi dengan lebih cepat dan tepat.

Ahmad menegaskan, HIPMI Tax Day 2026 tidak hanya dirancang sebagai forum sosialisasi satu kali. Rangkaian kegiatan hingga chapter keempat diharapkan menjadi ruang berkelanjutan bagi anggota untuk saling bertukar informasi dan memperbaiki tata kelola perpajakan di dunia usaha.

“Harapannya tata kelola perpajakan di perusahaan atau usaha masing-masing lebih tertata rapi pascaacara ini. Acara hari ini tidak berakhir hanya hari ini, tetapi kita bisa terus bertukar pikiran dan sharing untuk memperbaiki pengelolaan pajak di dunia usaha,” jelasnya.

Bagi HIPMI Jawa Timur, kepatuhan pajak merupakan bagian dari tanggung jawab pengusaha sebagai wajib pajak sekaligus bentuk kontribusi terhadap pembangunan.

“HIPMI taat pajak. Buktinya kita membuat acara hari ini. Ini adalah salah satu bukti komitmen bahwa HIPMI Jawa Timur taat pajak,” tegas Ahmad.

Rangkaian HIPMI Tax Day 2026 pun akan terus bergulir. Setelah chapter kedua di Jember, chapter ketiga dijadwalkan berlangsung di Malang sebelum dilanjutkan ke chapter keempat.

Melalui rangkaian tersebut, HIPMI Jawa Timur berharap semakin banyak pengusaha muda yang tidak hanya memahami kewajiban perpajakan, tetapi juga mampu menjadikan kepatuhan dan tata kelola pajak sebagai bagian dari fondasi bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan lingkungan, salah satunya terkait usulan pembangunan U-Ditch di beberapa wilayah RT di RW 7 yang hingga kini belum terealisasi.

Menanggapi hal itu, Cak Yebe meminta pengurus RT dan RW tidak hanya menyampaikan usulan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi juga memastikan setiap pengajuan tercatat dan terdokumentasi.

Menurutnya, dokumen usulan tersebut penting diberikan kepada anggota DPRD dari daerah pemilihan (dapil) setempat. Dengan demikian, anggota dewan dapat mengetahui secara langsung kebutuhan warga sekaligus ikut mengawal proses pengajuan hingga pelaksanaannya.

“Kalau ada Musrenbang dan menyampaikan usulan terkait infrastruktur dan lainnya, sebisa mungkin memberikan salinan usulan tersebut kepada anggota dewan dapil agar menjadi atensi bagi dewannya untuk mengawal usulan tersebut sampai pada tahapan realisasinya,” tutur Cak Yebe pada Warta Artik.id

Dia menilai komunikasi antara pengurus lingkungan dan anggota dewan perlu diperkuat agar aspirasi masyarakat tidak berhenti sebatas masuk dalam daftar usulan pembangunan.

Pengawalan secara berkelanjutan, lanjut dia, juga diperlukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan program yang telah diajukan melalui mekanisme perencanaan pembangunan.

Selain menyerap aspirasi, Cak Yebe juga memberikan bantuan tunai sebesar Rp20 juta untuk membantu renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) milik Mustofa.

Rumah tersebut sebelumnya telah diajukan melalui program rutilahu, namun hingga kini belum mendapatkan realisasi.

“Di kesempatan ini saya juga memberikan bantuan tunai sebesar Rp20 juta untuk renovasi rumah tidak layak huni milik Bapak Mustofa yang sempat diajukan melalui program rutilahu dan belum terealisasi,” kata Bendahara DPC Gerindra Kota Surabaya tersebut.

Tak hanya itu, Cak Yebe menyerahkan bantuan tunai Rp5 juta kepada warga RT 6 RW 7. Dana tersebut akan digunakan sebagai anggaran awal untuk menata lahan fasilitas umum (fasum) yang direncanakan menjadi ruang aktivitas olahraga warga.

“Bantuan Rp5 juta ini menjadi anggaran awal untuk merapikan tanah fasum yang akan digunakan sebagai sarana olahraga senam warga dan bola voli,” ungkapnya.

Menurut Cak Yebe, pemanfaatan lahan fasum sebagai ruang olahraga dapat memberikan fasilitas aktivitas yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Penataan tersebut diharapkan sekaligus mendorong warga mengoptimalkan fasilitas lingkungan untuk kegiatan bersama.

Reses di Candi Lontar menjadi bagian dari agenda penyerapan aspirasi sekaligus melihat langsung kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

Cak Yebe memastikan aspirasi mengenai infrastruktur, rutilahu, hingga fasilitas olahraga akan menjadi bahan untuk dikawal sesuai dengan kewenangan DPRD Surabaya.

“Ya semoga bantuan ini bisa segera dimanfaatkan untuk kebutuhan warga dan memberikan manfaat. Saya juga akan terus mengawal usulan yang disampaikan warga agar bisa ditindaklanjuti sampai terealisasi,” pungkas Cak Yebe.(rda)

Politisi Muda PKS Surabaya itu menjelaskan, reses bukan hanya menjadi ruang untuk menerima keluhan masyarakat, tetapi juga momentum memberikan edukasi mengenai tugas dan fungsi anggota DPRD sesuai komisi masing-masing.

Menurutnya, setiap aspirasi warga perlu diarahkan kepada komisi dan perangkat daerah yang memiliki kewenangan agar tindak lanjutnya lebih tepat sasaran.

“Reses ini sekaligus kami gunakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tupoksi anggota dewan dan peruntukan masing-masing komisi,” tutur Faris pada Warta Artik.id

Ia menambahkan, Komisi C DPRD Surabaya memiliki ruang lingkup tugas di bidang pembangunan, termasuk perhubungan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman. Karena itu, persoalan fasilitas lingkungan seperti persampahan dan penerangan menjadi bagian dari aspirasi yang dapat dikawal melalui fungsi dewan.

Dalam reses tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan yang dinilai berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keamanan lingkungan. Salah satunya disampaikan bapak Suroso yang mengeluhkan kebutuhan fasilitas penerangan jalan. Sementara Ibu Yani turut menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan gerobak sampah.

menanggapi hal Itu Faris Abidin, memprioritaskan keluhan warga mengenai PJU. penerangan lingkungan menjadi kebutuhan penting, terutama di kawasan permukiman yang aktivitas warganya berlangsung hingga malam hari.

“Terkait dengan PJU, ini menjadi perhatian kami khususnya di Komisi C. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah penerangan di kampung,” katanya.

Ia menyebut keberadaan PJU tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan, tetapi juga diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.

“Harapannya ke depan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, baik tindak kriminal maupun tindakan lainnya yang merugikan warga dan masyarakat,” ujarnya.

Faris memastikan aspirasi tersebut akan diteruskan kepada perangkat daerah terkait. Untuk persoalan PJU, ia menyatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya agar kebutuhan penerangan di wilayah warga dapat segera ditindaklanjuti.

“Insyaallah ini menjadi salah satu perhatian kami untuk kami sampaikan kepada Dinas Perhubungan agar segera bisa membantu warga yang memang membutuhkan,” pungkasnya.(rda)

Dengan semangat “5 Tahun Bersatu, Bersama Kita Maju”, perjalanan tersebut kini memasuki babak berikutnya. TTL tidak hanya mengejar pertumbuhan volume, tetapi juga membangun sistem operasional yang semakin terintegrasi dengan dukungan teknologi dan inovasi.

Perubahan itu tercermin dari kinerja arus peti kemas. Throughput TTL yang pada 2021 berada di angka 780.160 TEUs, meningkat hampir tiga kali lipat menjadi 2.187.964 TEUs pada 2025.

Dalam dua tahun terakhir, pertumbuhannya juga semakin kuat. Throughput meningkat 55,9 persen pada 2024 dan kembali tumbuh 64,6 persen pada 2025.

Bagi manajemen TTL, angka tersebut bukan sekadar pencapaian volume. Pertumbuhan menjadi bagian dari proses yang lebih panjang dalam memperkuat integrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan terminal.

Mengubah Cara Melayani Kapal

Salah satu perubahan yang dilakukan TTL terjadi pada proses pelayanan kapal. Kondisi arus kuat di dermaga domestik sebelumnya menjadi salah satu tantangan yang dapat memengaruhi waktu pelayanan. TTL kemudian mengevaluasi pola operasi dan melakukan koordinasi dengan layanan pemanduan untuk mencari pola pelayanan yang lebih adaptif.

Hasil evaluasi tersebut membawa perubahan pada pola pelayanan kapal. Kapal tidak lagi harus menunggu kondisi arus tertentu untuk mendapatkan pelayanan.

Dampaknya cukup signifikan. Rata-rata waktu tunggu kapal berhasil ditekan dari 6,67 jam menjadi 1,83 jam.

Upaya meningkatkan kepastian layanan kemudian dilanjutkan melalui konsep Berthing Priority dan Berthing Window. Dengan pendekatan ini, jadwal sandar kapal dapat direncanakan secara lebih pasti, sekaligus membantu menekan waktu tunggu dan menjaga keandalan jadwal pelayaran.

“Lima tahun pascamerger menjadi perjalanan penting bagi Terminal Teluk Lamong. Kami tidak hanya tumbuh dari sisi volume, tetapi juga terus membangun fondasi operasional yang semakin terintegrasi, produktif, dan berorientasi kepada pelanggan,” kata Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong David Pandapotan Sirait.

Tiga Terminal dalam Satu Ekosistem

Perjalanan TTL juga mengalami perubahan dari sisi cakupan pengelolaan terminal. Setelah menerima serah operasi TPK Nilam pada 2024, TTL kemudian menerima TPK Berlian pada 2025.

Dengan tambahan tersebut, TTL kini mengelola tiga terminal peti kemas, yakni TPK Teluk Lamong, TPK Nilam, dan TPK Berlian.

Bertambahnya cakupan pengelolaan tersebut sekaligus membuka peluang baru. Ketiga terminal dapat dioptimalkan dalam satu perspektif pengelolaan yang lebih terintegrasi, mulai dari pemanfaatan aset hingga pengaturan sumber daya dan proses operasional.

Integrasi ini menjadi salah satu fondasi TTL untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan layanan yang lebih konsisten kepada pengguna jasa.

Ketika Teknologi Masuk ke Jantung Operasi

Perubahan berikutnya datang dari sisi digital. Pada 2025, TTL menerapkan Terminal Booking System (TBS) untuk mengatur kedatangan truk secara lebih terencana dan merata. Sistem tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan handling capacity, mengendalikan Truck Round Time (TRT), serta membuat proses haulage lebih efisien.

Tidak berhenti pada pengaturan kendaraan, TTL mengembangkan Integrated Planning & Control untuk memperkuat perencanaan dan pengendalian kegiatan terminal.

Dengan dukungan sistem tersebut, pengelolaan operasional diarahkan menjadi semakin terintegrasi dan berbasis data. Artinya, keputusan operasional tidak hanya bergantung pada pengalaman lapangan, tetapi juga didukung oleh informasi yang tersedia secara lebih cepat dan terukur.

“Transformasi bagi kami bukan satu proyek besar yang berdiri sendiri, tetapi merupakan rangkaian continuous improvement. Mulai dari bagaimana kapal dapat sandar lebih cepat, bagaimana jadwal sandar menjadi lebih pasti, bagaimana truk masuk terminal lebih teratur, hingga bagaimana seluruh aktivitas terminal dapat direncanakan dan dikendalikan secara lebih terintegrasi,” ujar David.

Inovasi Berlanjut pada 2026

TTL kembali memperkenalkan inovasi dalam pelayanan kapal melalui EAZI (Express Anchorage Zone Service) pada 2026.

Program tersebut dikembangkan bersama para pemangku kepentingan kepelabuhanan dengan memanfaatkan area labuh secara lebih optimal.

EAZI ditujukan untuk mempercepat proses pelayanan kapal di area labuh. Dengan waktu pelayanan yang lebih singkat, proses pergantian antarkapal dapat dipercepat dan rangkaian kegiatan menuju proses sandar berikutnya menjadi lebih efisien.

Bagi TTL, inovasi tersebut menunjukkan bahwa perbaikan operasional tidak harus selalu berupa perubahan besar. Perubahan pada satu tahapan proses dapat memberikan dampak terhadap keseluruhan rantai pelayanan.

Menjaga Pertumbuhan Tetap Berkelanjutan

Setelah lima tahun membangun integrasi, TTL kini menatap fase berikutnya dengan agenda yang lebih luas.

Pertumbuhan kapasitas dan produktivitas tetap menjadi perhatian, tetapi perusahaan juga mengarahkan pengembangan terminal pada prinsip smart, green, and sustainable.

Integrasi tiga terminal menjadi modal penting untuk mengoptimalkan aset dan sumber daya. Pada saat yang sama, teknologi digital terus dikembangkan untuk memperkuat konektivitas antara terminal dengan pengguna jasa, shipping line, transporter, dan mitra lainnya.

Aspek keberlanjutan juga menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Efisiensi energi, pengurangan dampak lingkungan, keselamatan kerja, dan keberlanjutan operasional menjadi bagian dari upaya membangun terminal yang tidak hanya produktif, tetapi juga lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

“Integrasi tiga terminal memberikan ruang yang semakin besar bagi kami untuk mengoptimalkan kapasitas, aset, dan sumber daya secara lebih efektif. Ke depan, transformasi TTL akan terus diarahkan menuju ekosistem terminal yang smart, green, dan sustainable, sekaligus tetap responsif terhadap kebutuhan pelanggan dan perkembangan industri logistik,” tutur David.

Lima tahun pertama setelah merger Pelindo dengan demikian menjadi fondasi bagi perjalanan TTL berikutnya. Dari integrasi organisasi, perusahaan bergerak menuju integrasi operasional; dari perbaikan proses, berkembang menuju digitalisasi; dan dari peningkatan produktivitas, mulai diarahkan pada pembangunan ekosistem terminal yang lebih berkelanjutan.

Dengan semangat “5 Tahun Bersatu, Bersama Kita Maju”, Terminal Teluk Lamong memasuki fase baru dengan agenda untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan mengambil peran dalam memperkuat konektivitas logistik serta daya saing maritim Indonesia.