SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya menyambut positif langkah Pemerintah Kota Surabaya yang berencana menggunakan skema pembiayaan alternatif lewat pinjaman daerah senilai Rp 452 miliar untuk mempercepat penanganan tiga persoalan krusial kota: banjir, kemacetan, dan penerangan jalan umum (PJU).
Baca Juga: Cak Ghoni Launching Buku "Perjuangan Anak Pesisir" dan Doa Untuk ibu Megawati Warnai Hari Bung Karno
Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Budi Leksono, menegaskan, kebijakan ini sejalan dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan solusi cepat terhadap persoalan infrastruktur yang masih membayangi kehidupan sehari-hari warga.
“Kami mendengar langsung dari warga. Banjir, kemacetan, dan jalan-jalan gelap masih menjadi keluhan utama. Jadi wajar jika Pemkot mencari terobosan lewat pembiayaan alternatif. Kami mendukung penuh,” tutur Buleks (sapaan Akrabnya) usai rapat fraksi bersama Plt Ketua DPC PDIP Surabaya, Yordan M. Batara-Goa, Selasa (22/07).
Buleks menjelaskan, dari total pinjaman yang direncanakan, sekitar Rp 179 miliar akan dialokasikan khusus untuk percepatan pengendalian banjir skala perkotaan. Ini melengkapi anggaran banjir dalam APBD 2025 yang sudah mencapai Rp 863 miliar.
“Kami ingin agar genangan cepat berkurang, aktivitas warga tidak terganggu, dan ekonomi bisa terus bergerak. Karena itu, penanganan banjir tak bisa setengah-setengah,” tegasnya.
Anggaran sebesar Rp 50 miliar lainnya akan dipakai untuk memperluas jaringan lampu penerangan jalan umum (PJU), terutama di gang-gang sempit dan permukiman padat yang selama ini belum tersentuh layanan penerangan.
“Masih banyak jalan-jalan kecil 1–2 meter yang belum ada lampunya. Ini menyangkut rasa aman warga. Kampung terang, warga nyaman,” kata Buleks.
Baca Juga: Eri Irawan Usulkan Alokasi 5% APBD untuk Transportasi Publik Kota Surabaya
Selain itu, pembiayaan alternatif juga akan dimanfaatkan untuk mendukung proyek strategis seperti pelebaran Jalan Wiyung dan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). Keduanya diharapkan mampu meredakan kemacetan dan membuka akses antarwilayah secara lebih efisien.
“Mobilitas yang lancar akan mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan otomatis mengurangi kemiskinan,” ucapnya.
Meski fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur, Fraksi PDIP memastikan program sosial dan kerakyatan tidak akan dikorbankan. Budi menegaskan, anggaran perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) tetap menjadi prioritas dan tidak akan mengalami pengurangan seperti yang sempat diwacanakan.
Baca Juga: Abdul Malik , Sekolah Rakyat bentuk keseriusan pemerataan kualitas pendidikan di kota Surabaya.
“Kami pastikan tidak ada pemotongan Rp 16 miliar untuk Rutilahu. Justru kami ingin ke depan ditambah agar makin banyak warga yang merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Fraksi PDIP juga menegaskan komitmennya terhadap layanan dasar seperti pendidikan gratis untuk SD-SMP negeri, beasiswa SMA/SMK dan perguruan tinggi, serta perlengkapan sekolah gratis. Begitu pula dengan jaminan kesehatan semesta (UHC) yang tetap dijamin hingga akhir 2025.
“Pembangunan infrastruktur dan keberpihakan sosial harus berjalan beriringan. Itu komitmen kami,” pungkasnya. (Rda)
Editor : Fudai
