JAKARRTA - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada Rabu malam (2/4) waktu setempat, resmi mengumumkan kenaikan tarif impor terhadap sejumlah negara mitra dagang. Langkah ini langsung memicu respons keras dari berbagai negara, termasuk China dan Prancis, serta memantik gelombang demonstrasi di dalam negeri.
China Balas dengan Tarif Setara dan Pembatasan Ekspor
China menjadi salah satu negara yang paling vokal menanggapi kebijakan Trump. Pemerintah Beijing menanggapi pengenaan tarif impor tambahan dari AS dengan menetapkan tarif balasan sebesar 34 persen untuk seluruh barang asal AS yang masuk ke China. Langkah ini diambil setelah AS memberlakukan dua gelombang tarif, masing-masing sebesar 20 persen dan 34 persen.
Baca Juga: Sri Mulyani Soroti Dampak Perang Dagang Akibat Kebijakan Tarif Impor Trump
"Tarif tambahan ini akan berlaku mulai 10 April 2025," ujar pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan China yang dikutip dari Reuters, Jumat (4/4).
Selain tarif, China juga membatasi ekspor beberapa jenis logam tanah jarang (rare earth elements) ke AS—mulai dari samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, hingga yttrium. Pembatasan ini efektif per 4 April 2025.
Menurut Kementerian Perdagangan China, kebijakan tersebut bertujuan melindungi keamanan nasional dan memenuhi kewajiban internasional terkait non-proliferasi.
Tak berhenti di sana, China juga memasukkan 16 entitas asal AS dalam daftar kontrol ekspor, melarang mereka mengakses barang-barang dengan penggunaan ganda (dual-use).
Menambahkan 11 perusahaan AS, termasuk Skydio Inc. dan BRINC Drones, ke dalam daftar “entitas tidak dapat diandalkan”, menyusul dugaan keterlibatan dalam penjualan senjata ke Taiwan.
Meluncurkan investigasi anti-dumping terhadap impor tabung CT medis dari AS dan India dan menangguhkan sementara impor sorgum, unggas, dan tepung dari tiga perusahaan AS.
Selain China, di Eropa, Prancis mengambil pendekatan yang berbeda namun tegas. Presiden Emmanuel Macron dan Menteri Ekonomi Eric Lombard meminta perusahaan-perusahaan besar Prancis untuk menunjukkan patriotisme ekonomi dengan menangguhkan investasi di AS hingga situasi tarif lebih jelas.
“Investasi baru, termasuk yang diumumkan dalam beberapa minggu terakhir, harus ditangguhkan sementara sampai ada kejelasan dari pihak AS,” kata Macron pada Kamis (3/4), seperti dilansir AFP.
Baca Juga: Elon Musk Hadir Langsung pada Pengujian Starlink di Puskesmas Terpencil Denpasar, Hasilnya Fantastis
Menteri Ekonomi Eric Lombard menambahkan bahwa membuka pabrik di AS saat ini akan menguntungkan pihak yang justru memberlakukan tarif tidak adil.
Ia menegaskan bahwa respons terhadap kebijakan AS seharusnya dikordinasikan di tingkat Uni Eropa, dan tidak harus selalu berupa tarif balasan, namun bisa melalui instrumen ekonomi lainnya.
Gelombang Demonstrasi Melanda AS, Kritik Tajam ke Trump dan Elon Musk
Sementaram di dalam negeri AS, kebijakan tarif yang diumumkan Trump memicu demonstrasi besar-besaran di berbagai kota. Ribuan orang turun ke jalan pada Rabu (5/2), menentang serangkaian kebijakan Presiden Trump, termasuk:
- Peningkatan tarif impor,
- Pengetatan kebijakan imigrasi,
- Pencabutan hak kelompok transgender,
- Serta usulan pemindahan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza.
Demonstrasi yang tersebar di Philadelphia, California, Minnesota, Texas, Wisconsin, dan negara bagian lainnya juga mengecam peran Elon Musk yang kini menjabat sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).
Akses Musk terhadap data warga AS, termasuk informasi jaminan sosial, memicu kekhawatiran publik. Di Jefferson City, Missouri, para pengunjuk rasa membawa poster bertuliskan: "Mengapa Elon punya info Jaminan Sosialmu???"
Baca Juga: Elon Musk Kembeli Bermanuver, Ancam Bongkar Kejahatan Hakim Brasil Usai Pemblokiran
Gerakan protes ini diorganisir secara daring melalui tagar #buildtheresistance dan #50501, merujuk pada 50 aksi protes di 50 negara bagian dalam satu hari.
Dilansir dari CNBC Indonesia, Seorang demonstran di Columbus, Ohio, Margaret Wilmeth, mengatakan bahwa dirinya khawatir dengan arah demokrasi di AS.
“Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kami tidak tinggal diam,” ujarnya, dikutip dari The Associated Press.
Di Alabama, ratusan orang juga melakukan aksi menentang kebijakan yang dianggap menargetkan kelompok LGBTQ+. “Presiden tidak memiliki hak menentukan jenis kelamin seseorang,” kata Pendeta Julie Conrady dari Unitarian Universalist. (red)
Editor : Fudai
