JAKARTA - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat mengusulkan pemangkasan anggaran federal sebesar US$163 miliar, yang secara tajam akan mengurangi belanja untuk sektor pendidikan, perumahan, dan riset medis pada tahun depan, sembari meningkatkan alokasi untuk pertahanan dan keamanan perbatasan.
Baca Juga: Diplomasi Xi Jinping Menyebar ke Seluruh Dunia Sudutkan AS sebagai Penindas yang Tak Bisa Dipercaya
Pemerintah menyatakan bahwa anggaran yang diusulkan akan menaikkan belanja untuk keamanan dalam negeri hampir 65% dibandingkan tingkat anggaran 2025 yang telah disahkan, seiring upaya Trump memperketat penanganan imigrasi ilegal.
Belanja diskresioner non-pertahanan yang tidak mencakup program besar seperti Jaminan Sosial dan Medicare serta pembayaran bunga atas utang negara akan dipangkas sebesar 23%, ke level terendah sejak tahun 2017, menurut pernyataan dari Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB).
Rencana tersebut juga akan memangkas lebih dari US$2 miliar dari anggaran Layanan Pendapatan Internal (IRS) dan mengurangi anggaran National Institutes of Health (NIH) serta Centers for Disease Control and Prevention (CDC) lebih dari 40%.
Ini adalah anggaran pertama yang diajukan Trump sejak kembali menjabat, yang mencerminkan janjinya untuk memperbesar anggaran keamanan perbatasan dan mengurangi birokrasi federal. Pemangkasan tajam terhadap belanja domestik menuai kritik dari Partai Demokrat di Kongres, sementara beberapa anggota Partai Republik justru meminta peningkatan anggaran untuk sektor pertahanan dan lainnya.
"Di momen kritis ini, kita membutuhkan anggaran bersejarah yang mengakhiri pendanaan bagi kemunduran kita, mengutamakan rakyat Amerika, dan memberikan dukungan luar biasa bagi militer serta keamanan dalam negeri," kata Direktur OMB Russ Vought dikutip dari Reuters.
Vought, yang sebelumnya berkiprah di lembaga konservatif Heritage Foundation, dikenal sebagai arsitek dari Project 2025, sebuah peta jalan untuk memperkecil peran pemerintah federal. Meskipun Trump sempat menolak proyek ini selama kampanye, kini Vought diangkat sebagai kepala kebijakan anggaran.
Namun, dengan beban utang pemerintah federal yang membengkak hingga US$36 triliun, sejumlah pengamat fiskal dan konservatif anggaran khawatir rencana Trump untuk memperpanjang pemotongan pajak tahun 2017 akan memperparah defisit.
Rancangan anggaran ini merupakan “skinny budget”, yaitu garis besar prioritas pemerintah yang menjadi acuan awal bagi anggota Partai Republik di Kongres untuk menyusun rancangan undang-undang pengeluaran.
Senator Partai Republik Susan Collins, yang merupakan ketua utama komite anggaran di Senat, menyampaikan tanggapannya dengan hati-hati.
“Permintaan ini datang terlambat ke Kongres, dan sejumlah rincian penting masih belum jelas. Namun, berdasarkan peninjauan awal saya, saya memiliki keberatan serius,” ujar Collins dari Maine.
Ia menyoroti kekhawatiran bahwa anggaran pertahanan terlalu rendah dan mengkritisi pemangkasan program bantuan pemanas untuk warga berpenghasilan rendah.
"Pada akhirnya, Kongres yang memegang kendali anggaran," tegasnya.
Kementerian Luar Negeri, Pendidikan Terpukul
Proposal anggaran ini menyerukan pemangkasan US$50 miliar untuk Kementerian Luar Negeri, yang juga akan mengintegrasikan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).
Baca Juga: Putaran Ketiga Negosiasi Nuklir Iran-AS di Muscat Berakhir, Ada Tanda-tanda Kemajuan
IRS juga akan mengalami pemangkasan sebesar US$2,49 miliar. Seorang pejabat Gedung Putih menyebut langkah ini sebagai upaya mengakhiri “politisasi penegakan pajak” yang dilakukan di masa Presiden Joe Biden. Namun, analis independen memperingatkan bahwa pemotongan ini bisa menurunkan kemampuan pengumpulan pajak dan memperburuk defisit.
OMB juga menyerukan pemotongan besar pada program misi bulan NASA dan lembaga penegak hukum federal seperti FBI dan Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, sebagaimana telah dilaporkan sebelumnya oleh Reuters.
Proposal ini juga melanjutkan janji Trump untuk membubarkan atau sangat mengurangi Departemen Pendidikan, dengan pemangkasan sekitar 15% dari anggarannya. Sementara itu, Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan akan kehilangan hampir setengah dari anggaran yang diawasi, termasuk program bantuan perumahan.
“Zaman Donald Trump berpura-pura menjadi populis sudah berakhir,” kecam pemimpin mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, dalam pernyataannya.
“Kebijakannya adalah serangan total terhadap rakyat pekerja,” imbuhnya.
Meski pemerintah menyebut anggaran ini akan menaikkan belanja pertahanan diskresioner sebesar 13%, Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, Senator Roger Wicker dari Mississippi, mengatakan bahwa jumlah itu masih berada di tingkat yang ditetapkan oleh pemerintahan Biden, dan secara riil setara dengan pemotongan akibat inflasi.
Pejabat Gedung Putih menyatakan mereka percaya bahwa anggota Partai Republik di Kongres akan menambahkan belanja pertahanan dalam proses pengesahan rancangan undang-undang pemotongan pajak, dengan skema pemungutan suara yang menghindari filibuster Senat.
Baca Juga: China Pertimbangkan Pelonggaran Tarif Impor dari AS, Sinyal Meredanya Ketegangan Perang Dagang
“Kami pikir Kongres akan bersama kami setelah kami berdiskusi lebih lanjut,” kata Vought dalam wawancara dengan Fox Business.
Pengeluaran pemerintah AS untuk tahun fiskal 2024 yang berakhir pada 1 Oktober mencapai US$6,8 triliun, menurut Kantor Anggaran Kongres (CBO).
Meskipun DPR dan Senat biasanya membuat banyak perubahan terhadap proposal anggaran Gedung Putih, Trump memiliki pengaruh politik yang kuat di Partai Republik dan berpeluang besar mendapatkan sebagian besar permintaannya.
Partai Republik menargetkan pengesahan rancangan undang-undang pemotongan pajak sebelum 4 Juli, sembari berusaha menjembatani perbedaan internal terkait pemangkasan anggaran federal untuk mendanai rencana tersebut. Mereka juga perlu mempertimbangkan tekanan ekonomi akibat kenaikan tarif yang diberlakukan Trump, yang mengganggu perdagangan global.
Gedung Putih juga mengajukan tambahan US$500 juta untuk belanja diskresioner dalam rangka memperkuat keamanan perbatasan dan mendukung rencana deportasi massal Trump, serta US$766 juta untuk pengadaan teknologi keamanan perbatasan. Dana juga disiapkan untuk mempertahankan 22.000 agen patroli perbatasan dan merekrut lebih banyak petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan.
Pemerintah saat ini juga sedang menyusun paket rescission terpisah, untuk secara hukum membukukan pemangkasan yang telah dilakukan oleh Departemen Efisiensi Pemerintahan, ujar seorang pejabat anggaran.
Beberapa senator Partai Republik telah mendesak agar proses ini dilakukan, sesuai hukum, karena pemerintahan Trump menahan dana yang sebelumnya telah disetujui oleh Kongres. (red)
Editor : Fudai
