JAKARTA | ARTIK.ID - Industri kelapa sawit di Indonesia menghadapi berbagai masalah yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pelaku usaha.
Menurut Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, industri ini semrawut dari hulu hingga hilir.
Baca Juga: Luhut Sakit, Erick Thohir Gantikan Tugas-tugasnya
"Hulunya ini yang semrawut. Akibat hulunya semrawut, ya hilirnya semrawut," kata Luhut padakonferensi pers di Kantor Kemenko Marves, Jumat (23/06/2023).
Salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian data luas perkebunan sawit yang berdampak pada penerimaan pajak negara.
Selain itu, ada juga masalah pelanggaran hukum dalam pengelolaan lahan sawit, terutama yang berada di kawasan hutan.
Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan KCJB yang Diberinama WHOOSH
Luhut mengatakan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku usaha yang tidak melaporkan informasi perkebunan sawit secara akurat dan transparan. Ia juga mengimbau agar semua pihak yang terlibat dalam industri sawit bersinergi untuk meningkatkan tata kelola dan kualitas produk.
Indonesia tidak memiliki data yang menyeluruh mengenai luas kelapa sawit. Awalnya dia berasumsi luas kelapa sawit di Indonesia hanya 14,4 juta hektare, namun setelah BPKP melakukan audit ditemukan 16,8 juta hektare lahan sawit.
Tak hanya itu, ditemukan 3,3 juta hektare lahan sawit yang berada di kawasan hutan. Bahkan, Luhut menduga lahan tersebut dimiliki oleh pejabat negara.
Baca Juga: Luhut Jawab Kekhawatiran Masyarakat Terkait Dampak Lingkungan Hilirisasi Nikel
Terkait hal itu, Luhut meminta perusahaan kelapa sawit untuk melapor ke pemerintah mengenai luas perkebunan hingga daftar perizinan. Periode lapor mulai 3 Juli-3 Agustus 2023.
(diy)
Editor : Fuart
