SURABAYA – Pemkot Surabaya mengeluarkan Kebijakan Yang Cukup Dinamis Disaat Daya Ekonomi Masyarakat Melemah, Dengan Mengadakan Program BPJS Ketenagakerjaan untuk Driver Ojek Online Kota Surabaya.
Menanggapi Hal Itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, mendorong percepatan realisasi program pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi ribuan driver ojek online di Kota Surabaya.
Baca Juga: Imam Syafi'i : Anggaran RS Eka Candrarini tidak rasional dengan target pendapatan yang diturunkan.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat evaluasi triwulan pertama bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya pada warta Artik.id Rabu (07/05).
Dalam rapat tersebut, dibahas rencana pemberian BPJS Ketenagakerjaan, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), kepada sekitar 24.000 pengemudi ojek online.
Hingga saat ini, proses verifikasi data telah mencapai sekitar 16.730 orang, dan sisanya masih dalam tahap pendataan.
“Yang sudah berkomunikasi dengan Disnaker baru tiga operator, yaitu GRAB, GOJEK, dan MAXIM. Saya harap ke depan bisa diperluas lagi, karena ada juga ojek online khusus perempuan, seperti Si Cek Perempuan, yang konsumennya ibu-ibu dan anak sekolah. Mereka juga butuh perlindungan,” tutur imam.
Imam menjelaskan,anggaran program ini berasal dari bagi hasil cukai rokok, dengan total sekitar Rp5 miliar. Meski premi BPJS per orang relatif kecil, namun secara keseluruhan anggaran yang dibutuhkan cukup besar karena jumlah penerima manfaat yang tinggi.
Baca Juga: Bimtek Jurnalis Dewan Surabaya Tetap Khidmat di Tengah Hujan Lebat.
“Hubungan antara driver dan aplikator bukan hubungan pekerja dan pemberi kerja, tapi kemitraan. Jadi saat THR kemarin, banyak dari mereka yang kesulitan. BPJS Ketenagakerjaan ini penting, agar mereka lebih tenang ketika sakit atau mengalami kecelakaan di jalan,” imbuhnya.
Selain menanggung risiko kecelakaan dan kematian, Imam juga menekankan bahwa program ini mencakup santunan kematian dan beasiswa bagi anak-anak peserta yang meninggal dunia.
Imam berharap pelaksanaan program ini tidak berlarut-larut, mengingat saat ini sudah memasuki bulan Mei. Ia menilai percepatan program ini sangat dibutuhkan oleh para pengemudi ojek online yang selama ini merasa kurang mendapat perhatian.
Baca Juga: Komisi D DPRD Surabaya : Dorong Masyarakat Segera Laporkan Gejala TBC untuk Cegah Penyebaran.
“Setelah RT, RW, LPMK, dan Kader Surabaya Hebat mendapat perhatian, kini giliran para pengemudi ojek online. Untuk saat ini mungkin fokus pada roda dua dulu, nanti kalau anggaran mencukupi, bisa diperluas ke pengemudi roda empat,” pungkasnya. (Rda).
Editor : rudi