SURABAYA | ARTIK.ID - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti, Rabu (17/7) menyatakan, bahwa penyusunan APBD 2025 melalui kebijakan umum anggaran (KUA) bukan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS ). Menurutnya, terdapat peningkatan postur anggaran dari 11,4 triliun pada tahun 2023 menjadi 11,920 triliun pada tahun 2025.
"Peningkatan anggaran tersebut otomatis menambah belanja dan juga pendapatan. Kenaikan belanja ini sesuai dengan tema pembangunan 2025 yang berfokus pada pengembangan SDM dan pertumbuhan ekonomi," ujar Reni.
Baca Juga: The Secret Of Archipelago, Sebuah Pameran Seni di Surabaya yang Mengangkat Kekayaan Budaya Nusantara
Ia menjelaskan bahwa masalah kesejahteraan akan terus diperkuat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, penanganan kemiskinan, ekonomi inklusif untuk pelaku usaha mikro, serta penguatan investasi yang berdampak pada pengurangan pengangguran juga menjadi fokus utama.
Baca Juga:
- Eri Cahyadi Sebut Dana PKB akan Dialokasikan untuk Perbaikan Infrastruktur Jalan
- Komisi B DPRD Kota Surabaya Tinjau Lokasi Tukar Guling Aset Pemkot dengan PT MCA dan PT SMI
- ASN Tidak Sejahtera, Ashri Yuanita Sebut Pemkot Surabaya Perlu Perbaikan Sistem
- Raperda Narkotika Siap Disahkan, Pansus DPRD Kota Surabaya Landai-landai Saja
- Pengurus PII Sebut Komisi A DPRD Kota Surabaya Tergesa-gesa Mendukung PSN di Pesisir Pantai Kenjeran
- Komisi C DPRD Kota Surabaya Tolak PSN Pembangunan Pulau Buatan di Kenjeran
"Infrastruktur juga akan tetap berjalan dengan melanjutkan beberapa pekerjaan yang belum selesai di tahun 2023," tambahnya.
Baca Juga: Bankjatim Gelar JConnect Run 2024, Promosikan Gaya Hidup Sehat dengan Libatkan Ribuan Pelari
Reni juga menyoroti sektor pendapatan yang mengalami perubahan, terutama dengan adanya peningkatan pada pajak kendaraan bermotor yang sharingnya lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Dengan adanya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), ini membawa angin segar bagi Pemerintah Kota Surabaya sehingga pendapatan mengalami kenaikan sekitar 1,2 triliun," jelas Reni.
Baca Juga: Eri Cahyadi Buka Kembali Jalan Penghubung Bulak Banteng danTambak Wedi yang Ditutup Sejak 2018
Namun, ia tetap berharap pemerintah kota tidak hanya mengandalkan kenaikan di sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tetapi juga bisa mengoptimalkan sektor-sektor pendapatan daerah yang belum optimal, seperti potensi parkir yang masih besar.
"Sektor lain perlu diintensifkan lagi, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang juga harus memberikan kinerja keuangan atau tambahan pendapatan, serta kontribusi untuk PAD Kota Surabaya," tutup Reni. (diy)
Editor : Fudai
