SURABAYA | ARTIK.ID - Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Ashri Yuanita Haqie, menyoroti minimnya minat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya dalam menangani pengadaan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan satu orang ASN harus menangani beberapa kontrak tanpa tunjangan tambahan.
"Akhirnya tidak ada yang mau," kata Ashri saat diwawancarai pada Selasa (16/7).
Baca Juga: Ketua Komisi B Serap Aspirasi Warga,Surabaya Harus Bebas dari Banjir dan Kegelapan
Ashri menjelaskan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa saat ini memungkinkan satu ASN menangani beberapa kontrak, termasuk kontrak yang dilakukan secara langsung (OS).
Menurut Ashri, kesejahteraan ASN perlu dipertimbangkan terkait dengan hasil kinerja mereka.
Baca Juga: Serap Aspirasi Bertema Ideologi, Abdul Ghoni Teguhkan Komitmen Kebangsaan di Mulyorejo
"Bagaimana kita bisa menuntut hasil maksimal jika kesejahteraan mereka menurun? Mereka merasakan perbedaannya. Dulu satu ASN menangani satu kontrak dengan tunjangan, sekarang tidak ada, seharusnya ada pengurangan pengeluaran yang dialihkan? Ini kemana larinya untuk apa? Tentunya untuk value yang lebih tinggi!!!, sebab kontrak yang ditangani juga beresiko tinggi," ujarnya.
Ashri menambahkan, banyak ASN di berbagai dinas, terutama di Administrasi Perlengkapan (AP), yang enggan menangani pengadaan barang dan jasa karena sistem yang tidak menguntungkan.
Baca Juga: Manipulasi Data Domisili di Rumah Ibadah Marak, DPRD Surabaya Angkat Bicara
"Harapannya, paling tidak tunjangan ASN tidak dihapus, jangan sampai kesejahteraan mereka dikurangi. Hal ini dapat berimbas pada hasil kinerja yang berakibat pada masyarakat Kota Surabaya," pungkas Ashri. (diy)
Editor : Fudai
