SURABAYA – Komisi A DPRD Kota Surabaya memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya sepanjang Tahun Anggaran 2025.
Penilaian positif atas kinerja Dispendukcapil Surabaya ini disampaikan dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2025 di Gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (15/7/2026).
Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Rio Pattiselanno, mengungkapkan bahwa efektivitas program pelayanan publik ini terukur jelas dari penyerapan anggaran yang optimal.
"Penyerapan anggaran sudah berada di atas 80 persen. Ini menunjukkan program-program yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Rio.
Menurut Rio, salah satu bukti nyata keberhasilan kinerja Dispendukcapil Surabaya adalah menyusutnya antrean warga di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola.
Kondisi ini dipicu oleh optimalisasi aplikasi Klampid New Generation (KNG) yang memudahkan pengurusan dokumen kependudukan secara daring.
Langkah digitalisasi ini dinilai membawa perubahan besar karena masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pelayanan untuk mendapatkan dokumen birokrasi.
Selain mengapresiasi layanan daring, legislatif mendukung penuh target Pemerintah Kota Surabaya dalam mempercepat kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) hingga 80-90 persen pada akhir 2026.
Namun, Rio mengingatkan agar Dispendukcapil memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi horizontal. Hal ini penting agar IKD bisa diterima penuh di sektor perbankan maupun BUMN yang saat ini masih mewajibkan KTP fisik.
“Harapannya setelah ada koordinasi, layanan perbankan maupun instansi lainnya mulai menerima IKD sebagai identitas resmi,” lanjutnya.
Di sisi lain, DPRD Surabaya juga mendukung penuh rencana integrasi data publik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal menuju program smart city. Sistem ini diklaim meniru keberhasilan Social Security Number di Amerika Serikat untuk memangkas birokrasi.
Komisi A juga menyoroti pentingnya program jemput bola di tingkat kelurahan yang terus berjalan beriringan dengan platform digital. Kombinasi ini dinilai inklusif bagi warga yang belum melek teknologi.
Rio memastikan akan terus mengawal target IKD dan integrasi NIK tersebut demi menjaga kinerja Dispendukcapil Surabaya yang prima.
“Kami berharap Dispendukcapil terus menghadirkan inovasi sehingga pelayanan administrasi kependudukan di Surabaya semakin modern, mudah diakses, dan menjadi rujukan bagi daerah lain,” pungkas Rio. (mar)
Editor : Fudai
