SURABAYA - DPRD Surabaya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD 2025 dalam jumlah besar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran sekaligus memastikan penggunaan APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, mengatakan pembahasan terkait SILPA APBD 2025 akan dilakukan melalui rapat-rapat komisi bersama OPD terkait. Evaluasi difokuskan pada penyebab tingginya sisa anggaran, baik karena program yang tidak terlaksana maupun karena adanya efisiensi setelah target program tercapai.
Pernyataan tersebut disampaikan Syaifuddin usai rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Rabu (8/7/2026).
Menurutnya, kondisi SILPA APBD 2025 masih berada dalam batas yang wajar. Meski demikian, DPRD tetap perlu melakukan pendalaman terhadap OPD yang memiliki sisa anggaran cukup besar untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
“Dalam kaitan SILPA APBD 2025 itu masih dalam situasi yang wajar. Tetapi nanti kita akan kaji di rapat-rapat komisi terhadap OPD yang memiliki sisa anggaran tinggi. Kita lihat apa penyebabnya, apakah karena program yang gagal dilaksanakan atau memang merupakan sisa dari program yang sudah tercapai,” ujar Syaifuddin.
Syaifuddin menegaskan setiap rupiah dalam APBD harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, DPRD Kota Surabaya akan menelaah capaian program yang dijalankan OPD, termasuk kesesuaian antara target, hasil pelaksanaan, serta dampaknya bagi warga.
Ia menekankan bahwa anggaran daerah merupakan uang rakyat yang harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.
“Uang APBD adalah uang rakyat, sehingga harus dimanfaatkan betul untuk kepentingan masyarakat. Hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas,” katanya.
Selain itu, DPRD Surabaya juga akan menelusuri program-program yang berulang kali gagal direalisasikan. Jika ditemukan kegiatan yang terus dianggarkan tetapi tidak dapat dilaksanakan, DPRD akan memberikan peringatan kepada OPD terkait.
“Kalau memang akibat program yang gagal, tentu akan kita beri warning. Jangan sampai program dianggarkan berulang-ulang tetapi tidak bisa dilaksanakan. Harus jelas output dan outcome-nya,” tegas Syaifuddin Zuhri.
Menanggapi rencana evaluasi tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menyatakan siap memberikan seluruh penjelasan yang dibutuhkan DPRD. Sekretaris Daerah Surabaya, Lilik Arijanto, mengatakan data pendukung terkait komposisi SILPA APBD 2025 telah disiapkan untuk pembahasan bersama legislatif.
Menurut Lilik, DPRD sebagai representasi masyarakat membutuhkan penjelasan rinci mengenai komponen pembentuk SILPA agar pembahasan dapat berlangsung secara transparan.
“Teman-teman DPRD selaku wakil masyarakat Kota Surabaya membutuhkan penjelasan-penjelasan itu. Data-data sudah ada dan sudah kami siapkan untuk menjawab semuanya,” ujarnya.
Lilik menjelaskan besarnya SILPA APBD 2025 turut dipengaruhi oleh saldo dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dana tersebut memiliki mekanisme penggunaan khusus dan hanya dapat dimanfaatkan oleh unit yang berstatus BLUD, seperti rumah sakit, puskesmas, dan Dinas Perhubungan.
Kondisi itu, lanjutnya, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan nilai SILPA tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“BLUD itu hanya bisa dimanfaatkan oleh OPD yang memiliki BLUD. Karena itu, SILPA tahun ini memang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.
Evaluasi yang dilakukan DPRD Surabaya diharapkan dapat memastikan seluruh anggaran daerah digunakan secara efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kota Surabaya.
Editor : Fudai
