JAKARTA – Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap kesejahteraan anggota legislatif, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyampaikan pendapatnya bahwa tunjangan sebesar Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI merupakan hal yang masuk akal.
Pernyataan tersebut menuai beragam reaksi dari masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi dan kesenjangan sosial.
Baca Juga: Prabowo Berkomitmen Hapus Outsourcing, Politikus PDI-P Sebut Perlu Revisi Regulasi
Menurut Adies, besarnya tanggung jawab dan beban kerja yang diemban oleh anggota legislatif menjadi dasar utama perlunya tunjangan tersebut.
Ia menegaskan bahwa kesejahteraan anggota dewan harus dijaga agar mereka dapat bekerja secara optimal dan tidak mudah tergoda oleh praktik korupsi.
Tunjangan perumahan diberikan pada anggota DPR RI diluar gaji pokok dan tunjangan lainnya karena mereka tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas.
"Saya kira make Sense (masuk akal) lah kalau Rp. 50 juta perbulan. itu untuk anggota Kalau untuk pimpinan enggak dapat soalnya dapat rumah dinas," kata adies di komplek parlemen Senayan ,Jakarta selasa (19/08).
Baca Juga: IMF dan Bank Dunia Ramal Ekonomi RI Tumbuh 4,7%, Istana Sebut Tak Masalah, yang Penting Optimis
Namun, di sisi lain, banyak kalangan masyarakat sipil yang mempertanyakan urgensi dan kewajaran nominal tersebut, terutama di tengah kebutuhan mendesak akan peningkatan layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk masyarakat bawah.
Aktivis dari Koalisi Pro Rakyat, Dina Marlina, menilai pernyataan tersebut tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat saat ini.
“Saat banyak warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, usulan atau pembenaran tunjangan puluhan juta justru menunjukkan adanya jurang kepentingan antara elite dan rakyat,” tegasnya.
Baca Juga: Penerimaan Pajak Mulai Pulih, Sri Mulyani Optimistis Kondisi Fiskal Terjaga
Sebagai lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat, DPR RI diharapkan mampu menunjukkan empati dan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat, terutama di masa sulit seperti sekarang.
"Transparansi anggaran, efisiensi belanja negara, dan penguatan program pro rakyat menjadi sorotan utama yang terus didorong oleh publik," Pungkasnya. (Rda)
Editor : rudi
