SURABAYA | ARTIK.ID - Terkait rencana penambahan sekolah di Surabaya, Wakil DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti, Rabu (17/7), menekankan pentingnya memperhatikan data lulusan. Menurutnya, jika ingin menambah sekolah dasar (SD), hal pertama yang harus diperhatikan adalah sebaran usia penduduk di wilayah tersebut. Sementara untuk SMP, perlu dilihat jumlah lulusan SD dengan tetap memperhatikan keberadaan sekolah swasta.
Oleh karena itu, kajian mendalam terkait rencana penambahan sekolah harus benar-benar disosialisasikan dan melibatkan penyelenggara sekolah swasta.
Baca Juga: The Secret Of Archipelago, Sebuah Pameran Seni di Surabaya yang Mengangkat Kekayaan Budaya Nusantara
"Kemarin, terkait dengan penambahan sekolah ini, data yang diberikan oleh teman-teman Dinas Pendidikan kepada Pansus RPJPD dihitung bahwa memang diperlukan penambahan sekolah baru," kata Reni.
Baca Juga:
- APBD 2025 Surabaya Naik ke 11,920 Triliun, Reni Astuti Minta Optimalisasi PAD dari Sektor Non PKB
- Eri Cahyadi Sebut Dana PKB akan Dialokasikan untuk Perbaikan Infrastruktur Jalan
- Komisi B DPRD Kota Surabaya Tinjau Lokasi Tukar Guling Aset Pemkot dengan PT MCA dan PT SMI
- ASN Tidak Sejahtera, Ashri Yuanita Sebut Pemkot Surabaya Perlu Perbaikan Sistem
- Raperda Narkotika Siap Disahkan, Pansus DPRD Kota Surabaya Landai-landai Saja
Data tersebut akan menentukan wilayah penambahan sekolah yang akan dibahas lebih lanjut dalam buku putih pada pembahasan APBD selanjutnya.
Reni menegaskan bahwa penambahan sekolah harus dikaji secara mendalam agar memberikan solusi terhadap aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Selain itu, disparitas kualitas pendidikan juga harus diperhatikan.
"Keberadaan sekolah swasta juga harus disertakan," ungkap Reni.
Menurutnya, penambahan sekolah harus mempertimbangkan wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk, seperti wilayah Medayu yang banyak terdapat perumahan baru namun minim sekolah.
Wakil DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti (FOTO: Fuday)
"Sistem zonasi itu bertujuan untuk memudahkan, tapi jika di suatu wilayah tidak ada sekolah negeri maupun swasta, itu justru menyulitkan," tambahnya.
Reni juga berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian terhadap keberadaan SMA yang sebarannya belum merata.
Baca Juga: Bankjatim Gelar JConnect Run 2024, Promosikan Gaya Hidup Sehat dengan Libatkan Ribuan Pelari
"Seringkali kita menghadapi situasi di mana seorang anak tidak bisa sekolah karena di wilayah tersebut tidak ada SMA negeri maupun swasta ," imbuhnya.
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono (FOTO: Fuday)
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono, blak-blakan terkait soal penambahan sekolah tersebut, dirinya mengatakan bahwa saat ini terdapat 460 SD Negeri di Surabaya dan 63 SMP Negeri.
"Akhirnya banyak siswa SMP yang menumpuk, ditampung oleh sekolah swasta," ujarnya.
Sementara untuk SMA, hingga saat ini belum ada penambahan sekolah baru karena kewenangan tersebut sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi. Jumlah SMA di Surabaya hanya 22, sedangkan SMK Negeri hanya ada 12..
"Untuk yang memang sudah menjadi kewenangngan kita saat ini, maka harus didukung semua pihak, yakni untuk penambahan SD dan SMP, sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang wajib belajar 12 tahun, dan sekolah negeri wajib gratis dan kualitasnya terus ditingkatkan agar SDM Surabaya semakin baik,” kata Baktiono.
Baca Juga: Eri Cahyadi Buka Kembali Jalan Penghubung Bulak Banteng danTambak Wedi yang Ditutup Sejak 2018
Dirinya berharap jumlah SMP di Surabaya bisa mencapai lebih dari 100 pada tahun 2025-2045, mengacu pada peningkatan yang signifikan dari dari 20 tahun yang lalu, yakni 37 SMP pada tahun 2002 menjadi 63 saat ini.
“Jadi meningkat hampir 80 persen, dan yang paling penting di sini bahwa peran sekolah swasta juga penting dalam mencerdaskan kehidupan pendidikan di Kota Surabaya, tidak boleh dimonopoli sekolah negeri saja,” ujar Baktiono.
Ia menyebut bahwa SMA dan SMK pernah ditarik ke APBD pada tahun 2016-2017, dan saat itu tidak ada keluhan terkait biaya sekolah baik negeri maupun swasta karena ada bantuan dari pemerintah kota.
"Setelah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, sekolah SMA-SMK menjadi berbayar," pungkasnya. (diy)
Editor : Fudai
