SURABAYA – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, mengingatkan bahwa kebijakan larangan siswa SMP membawa kendaraan bermotor harus dibarengi langkah konkret dari pemerintah kota (Pemkot) Surabaya, khususnya dalam penyediaan transportasi publik yang memadai untuk pelajar.
Ia menilai, kebijakan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya sudah berada di jalur yang tepat demi keselamatan pelajar. Namun, tanpa dukungan fasilitas transportasi yang cukup, aturan tersebut berisiko tidak berjalan efektif di lapangan.
“Anak memang tidak boleh membawa kendaraan sendiri, tapi juga harus menyiapkan solusi. Siswa perlu alternatif yang aman dan mudah dijangkau,”tutur Ajeng pada Warta Artik.id Rabu (08/04).
Ajeng juga menyoroti keterbatasan armada bus sekolah yang saat ini tersedia. Sejak 2023, tercatat hanya sekitar sembilan unit bus yang disiapkan untuk melayani pelajar di Surabaya. Jumlah itu dinilai belum mampu menjawab kebutuhan siswa di berbagai wilayah.
“Kapasitasnya masih sangat terbatas. Dengan luas wilayah dan jumlah pelajar yang besar, sembilan bus jelas belum mencukupi,” tegasnya.
Srikandi Politisi DPRD Surabaya yang akrab disapa Mbake Arek-Arek Suroboyo itu pun, mendorong Pemkot Surabaya untuk segera menambah armada sekaligus memperluas jangkauan layanan bus sekolah agar bisa menjangkau kawasan-kawasan yang selama ini belum terlayani.
Penyediaan transportasi yang layak bukan hanya soal kenyamanan, tetapi bagian penting dari perlindungan siswa. Tanpa itu, potensi pelanggaran akan tetap terjadi karena keterbatasan pilihan.
“Kalau fasilitasnya belum siap, siswa bisa saja tetap nekat membawa motor. Ini yang harus diantisipasi,” ungkapnya.
Ajeng berharap, Pemkot tidak berhenti pada kebijakan larangan semata, tetapi juga menghadirkan sistem transportasi pelajar yang terintegrasi, aman, dan merata di seluruh penjuru kota.
“Intinya, keselamatan siswa harus ditopang dengan kebijakan yang utuh, aturan tegas dan fasilitas yang benar-benar siap,” pungkasnya.
Editor : rudi
