SURABAYA - Isu pungutan liar dalam kegiatan wisuda di SMPN 1 Surabaya sempat membuat heboh. Menanggapi keluhan dari masyarakat, Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Abdul Ghoni Mukhlas Niam, turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah tersebut pada Senin (29/4/2025).
Baca Juga: Dari Sekolah Hingga Drainase, Aspirasi Warga Pakal dan Benowo di Serap Agus Mashuri
Hasilnya? Ghoni memastikan tidak ada pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Kegiatan wisuda, kata dia, murni digagas oleh para wali murid sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan anak-anak mereka menempuh pendidikan di jenjang SMP.
“Sekolah tidak memungut biaya apa pun. Ini murni inisiatif dari para orang tua,” tegas Ghoni setelah bertemu dengan pihak sekolah dan perwakilan dari Dewan Pendidikan Jawa Timur.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut sudah diklarifikasi bersama kepala sekolah dan perwakilan dewan pendidikan. Semua sepakat bahwa wisuda digelar secara gotong royong dan tidak memaksa siapa pun untuk ikut serta.
“Selama dilakukan secara transparan dan sukarela, ini adalah contoh gotong royong yang positif,” ujar Ghoni.
Meski begitu, ia tetap memberi catatan penting. Menurutnya, semangat kebersamaan jangan sampai berubah menjadi beban, terutama bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu.
Baca Juga: Serap Aspirasi Bertema Ideologi, Abdul Ghoni Teguhkan Komitmen Kebangsaan di Mulyorejo
“Sekolah harus tegas menekankan bahwa partisipasi sifatnya sukarela. Jangan sampai siswa merasa tertekan hanya karena tidak mampu,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan oleh Ali Yusa dari Dewan Pendidikan Jawa Timur, yang turut hadir dalam sidak tersebut. Ia menilai pentingnya komunikasi yang terbuka antara sekolah, komite, dan wali murid dalam merancang kegiatan seperti ini.
Menurut Ali, kegiatan pendukung wisuda seperti santunan, doa bersama, pentas seni, hingga buku kenangan adalah hal yang wajar. Namun, semua itu harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan seluruh pihak yang terlibat.
“Informasi yang kami terima, sempat beredar biaya hingga Rp1.150.000 per siswa. Ini bisa jadi masalah kalau tidak dijelaskan sejak awal secara terbuka,” ungkapnya.
Baca Juga: Komisi D DPRD Surabaya Soroti Layanan Kesehatan dan BPJS, Desak Dinkes Lebih Pro Rakyat
Ali pun mengingatkan bahwa esensi wisuda seharusnya tidak bergeser. Bukan ajang pamer atau pemborosan, melainkan momen sederhana untuk merayakan perjuangan dan kebersamaan.
“Mari kemas wisuda secara sederhana, tapi penuh makna. Jangan sampai jadi beban, apalagi memicu gaya hidup konsumtif,” tutupnya. (RED)
Editor : Fudai
