Baca Juga: Pengobatan Alat Vital Bali, Terapi Tradisional Haji Otong, Cucu Hajah Mak Erot, Terbukti di Tempat
SURABAYA | ARTIK.ID - Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya untuk membahas Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2024, Pada Rabu (31/7).
Baca Juga: The Secret Of Archipelago, Sebuah Pameran Seni di Surabaya yang Mengangkat Kekayaan Budaya Nusantara
Dalam rapat tersebut, Tjutjuk Supariono, anggota Komisi D dari Fraksi PSI, menegaskan bahwa perubahan anggaran PAK dan pengurangan dana tidak akan mempengaruhi kinerja layanan BDH.
"Perubahan anggaran PAK dan pengurangan dana itu tidak mempengaruhi kinerja pelayanan dari BDH," kata Tjutjuk.
Pilihan Redaksi:
- Eri Cahyadi Tetapkan APBD 2025 November, Fraksi Golkar Pertanyakan Kekuatan Ekonomi Surabaya
- Direktur PT Sier Tidak Hadir, Rapat Raperda APBD 2025 Komisi B DPRD Kota Surabaya Ditunda
- Mengalami Kenaikan Anggaran 600 Milyar, DLH Surabaya Fokus Perindah Kota dan SNI Taman
- Tanggapi Kericuhan Sidang di Komisi B DPRD Surabaya, PT SIER Jelaskan Alasan Ketidakhadiran
- Soroti Reklamasi Pantai Kenjeran, Baktiono Sebut Ada Pulau Bawean yang Lebih Menjanjikan
Tjutjuk juga menyoroti soal Dinas Kesehatan,terkait penambahan target pendapatan yang diberikan kepada Puskesmas di Kota Surabaya.
Ia khawatir target tersebut bisa mempengaruhi kualitas layanan kesehatan, dengan fokus lebih pada pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) daripada layanan kepada masyarakat.
"Kami berharap agar Dinas Kesehatan dapat memastikan bahwa layanan tidak terganggu oleh target-target tersebut," ujar Tjutjuk.
Dalam rapat tersebut, juga dibahas beberapa isu seperti program satu tenaga kesehatan (nakes) untuk satu RW, dan satu ambulans untuk satu kelurahan.
Tjutjuk menyatakan pentingnya penjelasan lebih rinci mengenai penerapan dan anggaran program-program yang dipaparkan dalam sidang bersama Komisi D, yang akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya dengan Dinas Kesehatan.
Baca Juga: Bankjatim Gelar JConnect Run 2024, Promosikan Gaya Hidup Sehat dengan Libatkan Ribuan Pelari
"Kami ingin memperjelas dan merinci anggaran-anggaran itu dalam pertemuan lanjutan dengan Dinas Kesehatan," ungkap Tjutjuk.
Tjutjuk juga menekankan bahwa pembahasan ini tidak terkait dengan anggaran 2025, akan tetapi PAK.
Dia menyebut akan terus melakukan pemantauan terhadap progres pembangunan rumah sakit Surabaya Timur agar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Dan untuk pemotongan anggaran itu dikarenakan karena mayoritas nakes sudah pindah ke P3K.
"Jadi kita malah bersukur, nakes kita yang semula outsorsing jadi P3K," ujarnya.
Baca Juga: Eri Cahyadi Buka Kembali Jalan Penghubung Bulak Banteng danTambak Wedi yang Ditutup Sejak 2018
Sementara itu Direktur Utama BDH Surabaya, dr. Betty, menjelaskan bahwa PAK ini melibatkan pemanfaatan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dan rasionalisasi terkait pengadaan alat kesehatan.
Ia menjelaskan bahwa penyesuaian gaji dilakukan berdasarkan realisasi kebutuhan dan jumlah tenaga kesehatan yang beralih status dari outsourcing menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"Terkait P3K, kami menyesuaikan dengan realisasi kebutuhan. Setelah jumlahnya pasti, maka dilakukan penyesuaian di PAK ini," ujar dr. Betty.
Terkait penambahan fasilitas, sudah direncanakan sejak awal tahun kemarin anggarannya dan itu sudah terealisasi.
"Realisasinya tahun ini, sudah tahun ini," pungkasnya. (diy)
Editor : Fudai
