Baca Juga: Pengobatan Alat Vital Bali, Terapi Tradisional Haji Otong, Cucu Hajah Mak Erot, Terbukti di Tempat
SURABAYA | ARTIK.ID - Dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Surabaya mengenai penyampaian pandangan umum Fraksi atas nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2025, seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum mereka dalam bentuk berkas tanpa dibaca.
Baca Juga: Pimpinan DPRD Kota Surabaya Resmi Mengambil Sumpah, Komisi akan Dibentuk Sesuai Kesepakatan
Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, pada Rabu (31/7), menyatakan kepada wartawan bahwa penetapan APBD tersebut harus dilakukan maksimal satu bulan sebelum pos anggaran berakhir.
"Satu bulan sebelum pos anggaran berakhir," ujarnya.
Pilihan Redaksi:
- Mengalami Kenaikan Anggaran 600 Milyar, DLH Surabaya Fokus Perindah Kota dan SNI Taman
- Tanggapi Kericuhan Sidang di Komisi B DPRD Surabaya, PT SIER Jelaskan Alasan Ketidakhadiran
- Direktur PT Sier Tidak Hadir, Rapat Raperda APBD 2025 Komisi B DPRD Kota Surabaya Ditunda
- Soroti Reklamasi Pantai Kenjeran, Baktiono Sebut Ada Pulau Bawean yang Lebih Menjanjikan
- Kajian Reklamasi PSN Pantai Kenjeran Belum Matang, PII Jatim Menduga Itu Hanya Reng-rengan
Pernyataan serupa disampaikan oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang menjelaskan bahwa dalam aturan, APBD tahun 2025 harus ditetapkan paling lambat pada bulan November.
"Beberapa daerah lain selain Surabaya ada yang menetapkan APBD pada bulan Agustus atau September. Namun, untuk Surabaya biasanya pada tanggal sepuluh November," ujar Eri Cahyadi.
Menurut Eri Cahyadi, di daerah-daerah lain, proses pembahasan di DPRD biasanya lebih cepat, dengan pengesahan APBD untuk tahun berikutnya rata-rata dilakukan pada bulan Agustus atau September.
Eri Cahyadi menambahkan, Surabaya biasanya menetapkan sesuai momen sepuluh November, jadi insyaallah sesuai aturan tersebut Surabaya tidak akan melebihi bulan November."
"Jika penetapan dilakukan lebih dari bulan November, itu salah. Namun, jika dilakukan sebelum bulan November, itu benar," tambahnya.
Baca Juga: Eri Cahyadi Buka Kembali Jalan Penghubung Bulak Banteng danTambak Wedi yang Ditutup Sejak 2018
Ketua Fraksi Partai Golkar, Pertiwi Ayu Krisna (FOTO: Fuday)
Ketua Fraksi Partai Golkar, Pertiwi Ayu Krisna, mengapresiasi peningkatan APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.
"Namun, apakah peningkatan tersebut benar-benar mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi dan sosial masyarakat, termasuk pengangguran, kemiskinan, serta tingginya harga bahan pokok akibat inflasi," kata Ayu Krisna.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti tujuh prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya tahun 2025.
Prioritas tersebut mencakup pengurangan kemiskinan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengurangan stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan rasio Gini.
Baca Juga: Menghadapi Kotak Kosong, Harus Membuktikan Seberapa Kuat Eri Cahyadi di Mata Warga Surabaya
"Semua ini diharapkan dapat tercapai melalui program-program yang disusun berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Namun, perlu dicatat apakah postur anggaran dalam nota keuangan APBD tahun 2025 cukup untuk mencapai tujuh agenda prioritas pembangunan tersebut," paparnya.
Pertiwi Ayu Krisna juga menyoroti tema RKPD Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2025, yaitu "Penguatan Kapasitas Surabaya untuk Akselerasi Ekonomi Eksklusif dan Berkelanjutan melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Strategis
“Tema bagus, kami Fraksi golkar hanya menanyakan program prioritas kaitannya saja dengan program pembangunan yang telah di tetapkan,” pungkasnya (diy)
Editor : Fudai
