SURABAYA – Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Surabaya mendorong manajemen RSUD dr Mohamad Soewandhie untuk segera menerapkan sistem antrean obat real-time berbasis aplikasi mobile. Langkah digitalisasi ini dinilai mendesak guna mengatasi persoalan klasik berupa lamanya waktu tunggu pelayanan farmasi yang kerap dikeluhkan oleh pasien.
Dorongan integrasi sistem antrean obat real-time tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ais Shafiyah Asfar, pada Rabu (15/7/2026). Menurutnya, transparansi dan efisiensi pelayanan obat di rumah sakit milik pemerintah kota ini harus ditingkatkan dengan meniru keberhasilan fasilitas kesehatan daerah lain.
"Kami mendorong agar diterapkan sistem pemantauan waktu tunggu berbasis aplikasi seperti di RSUD BDH. Dengan begitu, proses pelayanan dapat dipantau secara real-time dan jauh lebih transparan," ujar Ais.
Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Farmasi
Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengingatkan pihak manajemen rumah sakit mengenai kewajiban memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sesuai aturan, batas maksimal waktu penyiapan obat nonracikan adalah 15 menit, sementara untuk obat racikan dibatasi paling lama 30 menit.
Dalam praktiknya, pemenuhan target waktu tersebut dilaporkan masih sering meleset dari ketentuan yang ada. Dampaknya, sejumlah warga di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Surabaya memilih untuk mencari pengobatan ke rumah sakit lain yang lokasinya relatif lebih jauh demi menghindari antrean panjang.
"Saya menerima cukup banyak keluhan dari masyarakat, khususnya warga Dapil 1. Karena merasa pelayanan di RSUD dr Soewandhie belum optimal, mereka justru memilih berobat ke RSUD lain yang jaraknya lebih jauh," urai Ais menambahkan.
Respons Pemerintah Kota dan Sidak Wali Kota
Kritik dan masukan dari legislatif ini sejalan dengan langkah responsif yang diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya. Belum lama ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD dr Mohamad Soewandhie setelah menerima laporan dari masyarakat.
"Jadi kami habis menerima aduan di hotline terkait pelayanan Rumah Sakit Soewandhie," ungkap Eri Cahyadi pascasidak.
Dalam inspeksi mendadak tersebut, Wali Kota mengevaluasi secara menyeluruh alur pelayanan farmasi, efisiensi penataan sistem antrean pasien, hingga kapasitas ruang di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Pembenahan teknis di lapangan kini sedang diupayakan agar kualitas layanan sejalan dengan harapan publik.
Melalui sinergi evaluasi ini, DPRD Surabaya berharap RSUD dr Soewandhie mampu melakukan perbaikan total performa internalnya. Penerapan sistem antrean obat real-time diharapkan menjadi solusi konkret agar rumah sakit rujukan ini kembali mendapatkan kepercayaan penuh dari warga Kota Pahlawan.
Editor : Amar
