SURABAYA - Momentum Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 dimanfaatkan Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, untuk memberikan sejumlah catatan evaluatif terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kota Pahlawan.
Politisi Partai Gerindra Surabaya yang akrab disapa Cak Yebe itu menilai berbagai inovasi dan program yang telah dijalankan Pemerintah Kota Surabaya patut diapresiasi. Namun, menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, mulai dari layanan administrasi kependudukan (adminduk), pengelolaan sampah, penataan pedagang kaki lima (PKL), Program Kampung Pancasila, hingga tata kelola parkir.
“Pemkot memang sudah bergerak cepat dalam digitalisasi layanan, tetapi yang harus dipastikan adalah apakah layanan itu benar-benar dirasakan masyarakat sampai tingkat bawah. Jangan sampai bagus di sistem, tetapi warga masih kesulitan di lapangan,” tutur Yona usai mengikuti upacara HJKS ke-733 di Balai Kota Surabaya, Minggu (31/5/2026).
Layanan administrasi kependudukan melalui Balai RW dan aplikasi Klampid New Generation (KNG) merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Meski demikian, tingkat pemanfaatannya dinilai masih perlu ditingkatkan agar menjangkau lebih banyak warga, terutama masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan berbasis digital.
“Masih ada warga yang belum terlayani secara optimal. Karena itu, sosialisasi harus benar-benar menyentuh masyarakat yang belum paham teknologi agar mereka juga bisa menikmati kemudahan layanan yang disediakan pemerintah,”ungkapnya.
Cak Yebe menegaskan, keberhasilan pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh sistem yang baik, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi dan peningkatan kapasitas operator maupun petugas pelayanan di tingkat kelurahan dan RW.
“Jangan sampai pelayanan cepat hanya terjadi di pusat kota. Warga di kampung-kampung juga harus mendapatkan kualitas pelayanan yang sama,” tegasnya.
Selain adminduk, persoalan kebersihan dan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian. Ia mendukung Program Suroboyo ASRI sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Namun, semangat tersebut harus dibarengi dengan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif.
“Kami mendukung Program Suroboyo ASRI, tetapi faktanya dalam beberapa waktu terakhir masih ditemukan penumpukan sampah di sejumlah titik yang perlu segera ditangani,” ujarnya.
Cak YeBe mengaku menerima berbagai laporan terkait penumpukan sampah rumah tangga di kawasan permukiman maupun depo sampah. Bahkan, di beberapa lokasi, sampah disebut meluber hingga ke area pelataran depo.
“Kami menjumpai langsung adanya sampah yang meluber di pelataran depo. Pemkot harus memastikan jumlah Tonk Bin mencukupi dan mengatur kembali jadwal pengambilan sampah agar tidak terjadi overload,” katanya.
Di bidang penegakan peraturan daerah, Cak YeBe mengapresiasi pendekatan humanis yang dilakukan Satpol PP dalam melakukan penertiban.juga mengingatkan agar setiap penertiban dibarengi dengan konsep penataan yang jelas dan berkelanjutan.
“Penertiban tidak boleh berhenti pada pengosongan lokasi. Masyarakat harus tahu kawasan yang ditertibkan akan difungsikan untuk apa dan apa manfaatnya bagi warga,” bebernya.
Selain itu,Cak YeBe menyarankan kawasan yang telah ditertibkan tidak boleh dibiarkan kosong karena berpotensi kembali ditempati aktivitas lama. Penataan PKL harus menjadi bagian dari kebijakan yang terintegrasi sehingga tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga tetap memberikan ruang ekonomi bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti Program Kampung Pancasila yang selama ini digagas untuk memperkuat kerukunan dan harmoni sosial di tengah masyarakat. program tersebut memiliki semangat yang baik, tetapi perlu indikator keberhasilan yang terukur.
“Harus ada ukuran apakah keamanan lingkungan meningkat, konflik sosial berkurang, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” jelasnya.
Tak kalah penting, persoalan parkir juga dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.digitalisasi sistem parkir harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan juru parkir (jukir) di lapangan.
“Jukir harus dibekali SOP pelayanan, kemampuan komunikasi, etika, dan sikap melayani yang baik. Jangan hanya dituntut setor, tetapi tidak diberikan pembinaan yang memadai,”tandasnya.
Menutup evaluasinya, Cak Yebe menegaskan bahwa peringatan HJKS ke-733 harus menjadi momentum refleksi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.keberhasilan pembangunan kota tidak hanya diukur dari infrastruktur dan teknologi, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Momentum Hari Jadi Surabaya harus menjadi refleksi bersama. Kota ini tidak cukup hanya terlihat modern, tetapi juga harus benar-benar menghadirkan pelayanan publik yang adil, manusiawi, merata, dan dirasakan seluruh warga Surabaya,” pungkasnya. (rda)
Editor : rudi
