SURABAYA - Persoalan drainase menjadi sorotan utama dalam kegiatan reses Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto di RW 02 Kelurahan Krembangan Utara, Jumat (22/5). Warga berharap adanya perbaikan saluran air guna mengantisipasi genangan yang kerap terjadi saat musim hujan.
Dalam dialog bersama warga, masyarakat RW 02 menyampaikan keluhan terkait kondisi saluran drainase yang dinilai sudah perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Di wilayah RW 02, khususnya terkait perbaikan drainase. Aspirasi saya yang pertama adalah perbaikan saluran got agar tidak terjadi genangan air,” ujar salah satu warga.
Menanggapi hal tersebut, Achmad Nurdjayanto menegaskan bahwa persoalan drainase akan menjadi perhatian karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan lingkungan warga. Namun, ia menjelaskan bahwa penanganan saluran tersebut membutuhkan koordinasi lintas wilayah karena drainase melintasi beberapa RW.
“Persoalan drainase akan kami coba komunikasikan terlebih dahulu karena menyangkut beberapa RW yang dilintasi. Maka harus ada koordinasi agar keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama, bukan hanya salah satu pihak saja,” jelas politisi muda Partai Golkar Surabaya itu.
Selain persoalan infrastruktur, warga juga menyampaikan aspirasi lain terkait kebutuhan fasilitas les bahasa Inggris serta bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP).
Salah satu warga RW 03 mengusulkan agar program les bahasa Inggris dapat memanfaatkan gedung sekolah dasar (SD) yang ada di wilayahnya sebagai lokasi kegiatan belajar masyarakat.
“Jika berkenan, di wilayah kami terdapat sekolah dasar yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan les bahasa Inggris,” kata warga.
Sementara itu, terkait bantuan PIP, warga mengeluhkan perubahan status desil yang menyebabkan bantuan pendidikan tidak lagi diterima meskipun sebelumnya sudah menjadi penerima manfaat.
Menjawab keluhan tersebut, Achmad memastikan aspirasi warga akan diteruskan kepada fraksi Golkar DPRD Surabaya untuk dilanjutkan ke Komisi D DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial agar dilakukan peninjauan ulang data penerima bantuan.
“Nanti akan kami sampaikan ke Komisi D selaku mitra kerja Dinas Pendidikan maupun Dinas Sosial agar dapat dilakukan tinjauan lapangan ulang supaya data yang dihasilkan benar-benar valid dan bantuan tepat sasaran,” pungkasnya. (rda)
Editor : Fudai
