artik.id skyscraper
artik.id skyscraper

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Minta Dukungan Penuh Lintas Sektor Selesaikan Dinamika Sosial Kepemilikan Lahan

avatar Mohammad
  • URL berhasil dicopy

PALANGKA RAYA - Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Ferdinan Adinoto, S.SiT., M.Si., menghadiri kegiatan Reses Komisi II DPR RI bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN RI, Ossy Dermawan, yang berlangsung di Aula Jaya Tingang, Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya.

Kegiatan ini mengangkat tema “Optimalisasi Peran Kepala Daerah sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria dalam Penataan Ruang dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah”, yang menjadi fokus penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.

Dalam forum tersebut, Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya turut berperan aktif sebagai bagian dari pelaksana teknis di lapangan yang berhubungan langsung dengan kebijakan pertanahan dan reforma agraria.

Kehadiran Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya menjadi wujud komitmen dalam mendukung sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penyelesaian persoalan pertanahan serta penataan ruang yang terintegrasi.

Pada kesempatan itu, Ferdinan Adinoto menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan tugas, termasuk tantangan administrasi, keterbatasan data, serta dinamika sosial masyarakat terkait kepemilikan lahan.

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya juga menyoroti pentingnya dukungan lintas sektor dalam mengatasi konflik pertanahan, yang seringkali melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda.

"Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya menekankan perlunya percepatan digitalisasi layanan pertanahan guna meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat," kata Ferdidnan, Jumat 24 April 2025.

Dalam diskusi tersebut, Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya mengusulkan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait untuk mempercepat penyelesaian permasalahan agraria.

Wakil Menteri ATR/BPN RI, Ossy Dermawan, dalam arahannya menyampaikan bahwa reforma agraria harus dijalankan secara terstruktur dan berkeadilan, serta melibatkan peran aktif pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan.

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya menyambut baik arahan tersebut dan siap mendukung implementasi kebijakan reforma agraria secara optimal di wilayah Kota Palangka Raya.

Kegiatan reses ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyerap aspirasi daerah sekaligus memperkuat kolaborasi dalam rangka penataan ruang dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, transparan, dan berkeadilan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Editor :