SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan alokasi anggaran untuk Dinas Sosial (Dinsos) pada tahun 2026 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
Kenaikan tersebut dipicu oleh adanya sejumlah penambahan program, salah satunya pembangunan Rumah Ilmu Arek Suroboyo.
Baca Juga: APBD Surabaya 2026 Naikkan Anggaran Sosial, Imam Syafi’I Dorong Pemkot Fokus ke Warga Miskin
Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Mia Santi Dewi, menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 di gedung DPRD Surabaya, Kamis (16/10).
“Untuk tahun ini ada peningkatan anggaran, termasuk tambahan Rumah Ilmu Arek Suroboyo,” ujar Mia.
Mengenai isu lambatnya serapan anggaran tahun berjalan, Mia menegaskan bahwa prosesnya masih berlangsung. Menurutnya, beberapa kegiatan baru akan terealisasi pada Oktober dan November 2025.
“Anggaran tahun 2025 belum selesai, masih berjalan sesuai jadwal,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi’i menjelaskan bahwa Pemkot melalui Dinsos akan kembali mengalokasikan anggaran untuk program permakanan bagi lansia tunggal miskin pada tahun 2026.
Sebanyak 544 lansia akan menerima makanan setiap hari dengan nilai Rp15.000 per porsi, total anggarannya mencapai Rp3,7 miliar.
“Program permakanan ini cukup baik dan akan dilanjutkan tahun depan. Setiap lansia akan tetap menerima makanan setiap hari,” ujar Imam.
Selain itu, Pemkot juga akan mengambil alih penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga miskin yang sebelumnya menjadi kewenangan Kementerian Sosial. Sebanyak 2.728 warga miskin akan menerima bantuan sebesar Rp200.000 per bulan.
Baca Juga: DPRD Apresiasi Peluncuran Sitalas, Dorong Pemkot Surabaya Wujudkan Kota Layak Anak yang Nyata
Imam sempat mengusulkan agar BLT diganti dengan program permakanan, karena jika dihitung dengan nilai Rp15.000 per hari, nilainya bisa lebih besar, yakni Rp450.000 per bulan. Namun, ia menyebut kebijakan tersebut belum bisa diterapkan karena keterbatasan anggaran dan mekanisme.
Dalam rapat yang sama, Imam juga mengungkapkan adanya rencana bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang akan masuk jenjang Taman Kanak-Kanak (TK).
Program ini digagas karena pendidikan TK kini menjadi syarat wajib sebelum masuk SD, sementara biaya bulanan sering menjadi beban tambahan bagi keluarga tidak mampu.
“Sekitar 7.000 anak dari keluarga miskin akan dibantu pembebasan biaya bulanan TK. Saat ini masih dibahas lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan,” jelasnya.
Selain itu, Imam juga menyoroti adanya pos anggaran yang dinilai kurang mendesak, seperti peningkatan biaya perawatan Taman Makam Pahlawan, terutama pembangunan 221 kijing kuburan dengan nilai lebih dari Rp3 juta per unit.
Baca Juga: Pejabat Publik Tersulut Kritik, AMI Ingatkan Armuji Etika Demokrasi
“Kalau tidak mendesak, sebaiknya dialihkan ke program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat miskin. Bukan kami menolak, tapi bisa ditunda dulu,” tegasnya.
Berdasarkan data per Oktober 2025, jumlah keluarga miskin di Surabaya mencapai 23.572 KK atau 64.705 jiwa, sementara keluarga pramiskin tercatat 88.545 KK atau 285.783 jiwa. Namun, Imam menilai angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Saya yakin masih banyak warga miskin yang tidak terdata, mungkin karena pindah alamat atau administrasi tidak sesuai. Perlu verifikasi ulang agar bantuan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
DPRD Surabaya, lanjut Imam, membuka akses bagi warga yang merasa berhak namun belum terdata sebagai penerima bantuan.
“Silakan melapor ke Komisi D DPRD Surabaya. Kami akan bantu agar bisa diverifikasi ulang oleh Dinas Sosial,” pungkasnya. (diy)
Editor : Fudai
