SURABAYA — Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menyindir keras Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran kecamatan Kota Surabaya yang dianggap bungkam atau takut menyampaikan kondisi sebenarnya terkait persoalan narkoba dan masalah sosial di Surabaya.
Baca Juga: Baru 2 Persen Sekolah Dapat MBG, Imam Syafi'i Soroti Ketimpangan di Surabaya
Dalam rapat kerja di Gedung Lt 3 DPRD Surabaya Selasa (25/11), Imam menegaskan, tanpa keterbukaan, pemerintah kota tidak akan mampu mengambil langkah strategis.
“Kalau Panjenengan tidak ngomong apa adanya, kita tidak bisa tahu apa yang harus dilakukan. Jangan sampai data yang disampaikan dipoles-poles,” tuturnya.
Menurutnya, beberapa OPD cenderung menyampaikan laporan yang aman, bukan laporan yang akurat. Hal itu, katanya, membuat masalah semakin “menggunung seperti gunung es.”
Ia mencontohkan kasus 15 pelajar positif narkoba yang hasil screening-nya belum diungkap secara detail, termasuk tindak lanjut asesmen maupun penanganannya.
“Saya minta dibuka apa adanya. Kalau datanya tidak jelas, kita tidak bisa evaluasi,” ujarnya.
Imam menilai apa yang terjadi di masyarakat jauh lebih mengkhawatirkan dibandingkan data resmi yang disampaikan OPD. Ia mengungkapkan bahwa 153 kelurahan berstatus zona kuning dan 24 kelurahan masuk zona merah, namun respons OPD dinilai belum sebanding dengan ancamannya.
“Surabaya ini sudah darurat. Kalau OPD masih takut bicara, kapan kita bisa selesaikan?” katanya.
Baca Juga: Imam Syafi’i Sindir Wali Kota Surabaya: Menegakkan Perda atau Menakuti Warga?
Legislator Senior Partai Nasdem Surabaya itu menyarankan, bahwa rapat di DPRD bukan tempat untuk pencitraan, melainkan forum untuk menyampaikan fakta, meski pahit.
“Kalau rapat di Pemkot mau ngomong baik-baik, monggo. Tapi kalau di sini, bicara apa adanya. Tidak ada yang perlu ditutupi,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan,OPD tidak perlu takut dikritik, karena tujuan kritik adalah perbaikan layanan publik.
Baca Juga: Kuota Beasiswa Diperluas,Nilai Bantuan Dipangkas, Imam Syafi'i Minta Pemkot Tak Lepas Tangan
minimnya optimalisasi anggaran, terutama setelah Perda P4GN dan Perwali tentang pencegahan narkoba disahkan. Menurutnya, ketidakjujuran data membuat anggaran sulit diarahkan tepat sasaran.
“Kalau datanya tidak benar, anggarannya pasti salah sasaran. Padahal ini perang melawan narkoba, bukan main-main,” tandasnya.
Imam menutup dengan seruan agar semua pihak, terutama kecamatan dan OPD, menjadi ujung tombak dalam memberikan informasi faktual.
“Jangan takut. Kalau ada masalah, buka saja. Kita prioritaskan penyelesaiannya,” pungkasnya. (Rda)
Editor : rudi
