SURABAYA – Viral sebuah video yang menampilkan seorang pegawai Pemerintah Kota Surabaya diduga asyik bermain judi online jenis slot saat jam kerja memantik keprihatinan publik.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau Cak Yebe, angkat bicara dan menegaskan pentingnya ketegasan pemerintah daerah dalam menjaga kedisiplinan aparatur.
Baca Juga: Kekosongan Direksi Hambat Kinerja BUMD, DPRD Surabaya Minta Percepatan
“Kami minta siapa pun pegawai pemkot, baik ASN maupun non-ASN, yang terbukti melanggar disiplin kerja harus ditindak tegas oleh Wali Kota,” tutur politisi Gerindra tersebut, Sabtu pada Warta Artik.id (29/11).
Cak Yebe menyebut, penindakan tidak boleh berhenti pada fakta bahwa video itu viral. Baginya, inti persoalan adalah integritas pemerintahan. Sekalipun video tersebut berasal dari masa lalu, selama terdapat unsur pelanggaran disiplin, sanksi tetap wajib dijatuhkan.
“Mau video itu tahun lalu sekalipun. Kalau ada indikasi pelanggaran di jam kerja, harus diproses. Ini bagian dari menciptakan good governance,” tegasnya.
Ia menambahkan, aktivitas judi online di lingkungan kerja bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga merusak mental dan produktivitas aparatur. Karena itu, sanksi berat bahkan hingga pemberhentian dengan tidak hormat perlu dipertimbangkan bila terbukti.
“Kalau terbukti bermain judi online, termasuk slot, sanksinya harus tegas. Ini contoh buruk bagi pegawai lain,” imbuhnya.
Baca Juga: Monitor Mati, Cuaca Ekstrem Mengintai, DPRD Surabaya Desak Mitigasi Diperketat Hingga Kelurahan
Cak Yebe mendorong pengawasan berlapis sebagai langkah pencegahan. Ia meminta Wali Kota melibatkan organisasi perangkat daerah yang berwenang, mulai dari Satpol PP hingga Inspektorat, untuk melakukan razia atau inspeksi mendadak di jam kerja.
“Pengawasan harus diperkuat. Satpol PP dan Inspektorat bisa melakukan razia berkala agar disiplin benar-benar ditegakkan,” jelasnya.
Tak hanya pelaku, atasan langsung turut berpotensi dievaluasi jika terbukti membiarkan pelanggaran terjadi. pengawasan berjenjang sangat penting agar kedisiplinan berjalan dari hulu ke hilir.
“Kadisper, kaban, atau kasat yang anggotanya melanggar juga bisa ikut dievaluasi,” tandasnya.
Baca Juga: Bayang-Bayang Dolly Kembali Menguat, DPRD Surabaya Pasang Alarm Bahaya Untuk Generasi Muda
Ia menyarankan, penindakan tidak boleh hanya terfokus pada lingkungan pemkot. Kelurahan, kecamatan, dan Sekretariat DPRD juga harus tersentuh kebijakan serupa agar budaya disiplin terbentuk di seluruh lini pemerintahan.
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi A DPRD Surabaya akan memanggil Satpol PP dan Inspektorat untuk mengevaluasi sistem pengawasan yang berjalan, berharap langkah ini menjadi momentum perbaikan besar.
“Kami akan memanggil Kasatpol PP dan Inspektorat. Ini harus menjadi perhatian serius Wali Kota agar kita memiliki aparatur yang produktif, profesional, dan berintegritas,” pungkasnya. (Rda)
Editor : rudi
