SURABAYA - Anggota komisi A DPRD Kota Surabaya, Muhammad Saifuddin, mengkritik acara seremonial bertajuk Silaturahmi dan Tasyakuran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya yang akan digelar di Balai Kota Surabaya pada Sabtu (1/3/2025) sore ini.
Ia menilai pemerintah kota (Pemkot) Surabaya tidak selaras dengan kebijakan efisiensi anggaran yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Baca Juga: Yona bagus widyatmoko : Apresiasi dan Harapan untuk periode ke 2 Eri cahyadi-armuji pimpin Surabaya.
"Sore hari ini Wali Kota akan mengadakan acara tasyakuran yang sepertinya besar-besaran, ini berbanding terbalik dengan penerapan Instruksi Presiden yang mengamanatkan efisiensi anggaran dan penghapusan kegiatan seremonial," ujar bang udin, sapaan akrabnya Sabtu (1/3/2025).
Sekretaris BPOKK DPD Partai Demokrat Jawa Timur itu menyoroti kebiasaan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang sering menggelar acara seremonial menggunakan anggaran daerah.
"alokasi dana untuk kegiatan seperti ini seharusnya dikurangi atau bahkan dihentikan jika tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,"ungkapnya.
Baca Juga: DPRD Surabaya : Gelar Rapat Perdana Pansus Raperda Hunian Layak, akibat antrean panjang MBR.
"Terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan nanti, secara tidak langsung Wali Kota Surabaya justru tidak patuh terhadap Inpres tersebut, yang di dalamnya mencantumkan instruksi untuk menghapus kegiatan seremonial," tegasnya.
"Pemkot Surabaya berencana meminjam dana sebesar Rp5,6 triliun dari lembaga pembiayaan dan perbankan untuk pembangunan infrastruktur kota, seperti Penerangan Jalan Umum (PJU), pembenahan kampung, pembangunan Underpass Taman Pelangi, Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), diversi Gunungsari, dan proyek lainnya," tambahnya.
Baca Juga: Tubagus Lukman Amin : Serap Aspirasi Warga Putat Jaya Terkait Kesehatan, SDM, dan Pendidikan.
"Daripada uang itu dihabiskan untuk seremonial, lebih bijak jika dialokasikan untuk pembangunan kota. Kalau perlu, jangan sampai pemerintah kota berutang hanya demi pembiayaan infrastruktur yang sebenarnya bisa dikelola dengan lebih baik," pungkas Saifuddin.
Ramai berita ini tersebar ,Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut. (Rda)
Editor : rudi
