JAKARTA - Kuala Lumpur menjadi saksi pertemuan penting para Menteri Keuangan ASEAN, Rabu (9/4), di tengah situasi global yang memanas akibat perang dagang yang kian meruncing. Pertemuan tersebut berlangsung di bawah keketuaan Malaysia, dalam suasana penuh kehati-hatian, saat dunia menghadapi ketegangan akibat kebijakan dagang baru dari Amerika Serikat.
Agenda diawali dengan sesi retreat para Menteri Keuangan yang secara khusus membahas kebijakan Liberation Day Tariff — kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menerapkan tarif resiprokal terhadap lebih dari 60 negara mitra dagang. Negara-negara tersebut dinilai AS telah menikmati surplus perdagangan atau dianggap memanfaatkan pasar Amerika secara tidak adil.
Baca juga: Penerimaan Pajak Mulai Pulih, Sri Mulyani Optimistis Kondisi Fiskal Terjaga
Langkah Amerika ini mengguncang tatanan perdagangan dunia berbasis aturan atau rule-based system, seperti yang diusung oleh WTO dan Bretton Woods Institutions, sistem yang justru dibentuk oleh Amerika sendiri pasca Perang Dunia II untuk mendorong kemajuan ekonomi global bersama.
Namun, dalam perjalanannya, sistem ini dianggap Trump menyebabkan relokasi industri manufaktur dari AS ke luar negeri dan memicu pengangguran dalam negeri.
Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dalam unggahannya di akun Facebook, Jumat (11/4), menjelaskan bahwa kebijakan proteksionisme Amerika Serikat memaksa negara-negara mitra dagang untuk melakukan negosiasi bilateral secara langsung dengan Washington.
Di sisi lain, Tiongkok (RRT) tidak tinggal diam. Negeri Tirai Bambu itu melakukan aksi balasan dengan menerapkan tarif tandingan terhadap produk-produk dari Amerika. Perang tarif ini terus bereskalasi, hingga akhirnya Amerika menaikkan tarif impor terhadap produk China hingga mencapai 125%.
Baca juga: Trump Ancam Naikkan Tarif Impor China Jadi 50%, Beijing Siap Balas Tantangan
“Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dan guncangan besar dalam perekonomian global. Diperkirakan, langkah-langkah tersebut akan memperlemah pertumbuhan ekonomi dunia dan menambah tekanan inflasi secara global,” ungkap Sri Mulyani.
Dalam forum ASEAN tersebut, seluruh Menteri Keuangan negara anggota memaparkan kondisi ekonomi terkini di negaranya masing-masing, dampak kebijakan Presiden Trump, serta strategi mitigasi risiko dan upaya negosiasi dengan Amerika Serikat.
Sri Mulyani menegaskan, dengan kekuatan ekonomi ASEAN yang kini mencapai US$3 triliun dan populasi lebih dari 650 juta jiwa, kawasan Asia Tenggara memiliki potensi besar untuk mempererat kerja sama demi menjaga stabilitas dan memperkuat ekonomi regional.
“Indonesia terus memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui berbagai langkah deregulasi, penghapusan hambatan perdagangan dan investasi, serta melakukan diplomasi dan negosiasi untuk melindungi kepentingan nasional dan dunia internasional,” tegas Sri Mulyani.
Baca juga: Sri Mulyani Pilih Jalan Damai Hadapi Tarif Tinggi Trump, Siap Beri Diskon Pajak Impor Produk AS
Menurutnya, upaya ini sejalan dengan amanat konstitusi, bahwa Indonesia harus berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
“Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk menyiapkan langkah-langkah konkret menghadapi gejolak perekonomian global tersebut,” pungkas Sri Mulyani. (diy)
Editor : Fudai