JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI telah memulai tahapan awal pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2024. Hal itu ia sampaikan usai Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/8/2025).
Menurut Sri Mulyani, tahun 2024 menjadi periode yang penuh tantangan. Kondisi global dipengaruhi oleh meningkatnya konflik geopolitik yang mengganggu rantai pasok serta mendorong naiknya biaya logistik.
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut APBN 2026 Jadi Instrumen Penting Wujudkan Asta Cita Presiden
Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok serta gelaran pemilu di 70 negara (super election) turut menambah ketidakpastian pasar. Sementara itu, fenomena El Nino menyebabkan harga sejumlah komoditas pangan dunia, termasuk beras, melonjak tinggi.
“Meski dalam situasi penuh tekanan, APBN kita tetap menjadi instrumen yang bisa diandalkan untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas perekonomian dari berbagai guncangan,” ujarnya.
Baca Juga: Spring Meetings 2025, Sri Mulyani dan Menkeu Arab Saudi Bahas Peran IMF dan Stabilitas Ekonomi Dunia
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPR RI atas kerja sama yang terjalin dalam proses pembahasan RUU P2 APBN.
“Atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota Badan Anggaran yang telah memberikan dukungan sehingga pembahasan dapat berjalan lancar, konstruktif, dan substantif,” imbuhnya.
Baca Juga: Soal Tarif Trump, Sri Mulyani Dijadwalkan Bertemu Menteri Keuangan AS
Sri Mulyani menegaskan, masukan dari DPR RI akan menjadi bahan penting untuk memastikan APBN tetap berkelanjutan (sustainable) sebagai penopang pembangunan nasional. Pemerintah, katanya, berkomitmen menindaklanjuti berbagai rekomendasi dan catatan yang telah disampaikan guna memperkuat pengelolaan keuangan negara. (red)
Editor : Fudai
