JAKARTA - Pemerintah Indonesia merespons serius dinamika politik dan ekonomi global, menyusul kebijakan tarif impor yang kembali digaungkan oleh Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.
Langkah tersebut memicu kekhawatiran terjadinya ketegangan dagang baru di tengah upaya pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi.
Baca juga: Prabowo Subianto Tanggapi Tarif 32 Persen dari AS Lewat Wawancara Khusus Bersama 7 Media Nasional
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan khusus kepada jajaran kabinet terkait sikap Indonesia dalam menghadapi perkembangan global ini.
“Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia tentu tidak bisa lepas dari dampak kebijakan tersebut, meskipun bukan pihak yang terlibat langsung. Karena itu, Presiden mengingatkan agar seluruh elemen pemerintah bersikap cermat dan hati-hati demi menjaga stabilitas dalam negeri,” ujarnya saat dikutip dari Bisniscom pada Minggu (6/4/2025).
Prasetyo menambahkan, Presiden Prabowo secara tegas meminta para pejabat negara untuk tidak mengeluarkan pernyataan atau opini pribadi terkait kebijakan tarif Amerika Serikat, guna menghindari polemik yang bisa memperkeruh situasi.
“Bapak Presiden meminta kami semua menahan diri agar tidak membuat komentar yang justru berpotensi menimbulkan kegaduhan. Namun, untuk pejabat teknis seperti Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Luar Negeri, tetap diberikan ruang untuk menyampaikan pernyataan resmi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” jelasnya.
Lebih lanjut, Istana menegaskan bahwa pemerintah terus memantau secara ketat perkembangan kebijakan tersebut, sembari menyiapkan langkah antisipasi guna melindungi kepentingan nasional, khususnya dalam sektor ekonomi.
Baca juga: Prabowo Subianto Tanggapi Tarif 32 Persen dari AS Lewat Wawancara Khusus Bersama 7 Media Nasional
Sementara itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga menegaskan bahwa pemerintah telah merespons kebijakan tarif resiprokal AS secara serius. Ia menyebutkan bahwa pemerintah sedang menghitung secara rinci potensi dampaknya terhadap perekonomian nasional.
“Pemerintah tengah melakukan kajian mendalam terkait dampak kebijakan tersebut, sekaligus menyiapkan strategi untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional,” kata Hasan saat dihubungi Bisnis pada Jumat (4/4/2025).
Selain itu, Hasan mengungkapkan bahwa Indonesia juga telah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk membuka jalur komunikasi langsung dengan pemerintah AS. Langkah diplomasi ini ditempuh untuk memastikan kepentingan perdagangan Indonesia tetap terlindungi di tengah ketidakpastian global.
“Pemerintah tidak tinggal diam. Selain negosiasi, upaya perbaikan di dalam negeri juga terus dilakukan, salah satunya dengan penyederhanaan regulasi untuk memperkuat daya saing produk-produk Indonesia di pasar global,” imbuhnya.
Baca juga: Rupiah Tembus Rp17.000 per Dolar AS, Catat Rekor Terendah Sepanjang Sejarah
Hasan menambahkan, pemerintah menyadari bahwa kebijakan tarif yang diterapkan Amerika Serikat menjadi perhatian banyak negara, termasuk Indonesia yang memiliki hubungan dagang strategis dengan Negeri Paman Sam.
“Penyederhanaan aturan dan perbaikan iklim usaha dalam negeri menjadi salah satu fokus utama agar produk Indonesia mampu bersaing di tengah tantangan perdagangan global yang semakin kompleks,” pungkas Hasan. (red)
Editor : Fudai