JAKARTA | ARTIK.ID - Perkumpulan Advokasi Hukum Indonesia Hebat (PAHIH) melontarkan pujian untuk Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Senator asal Jawa Timur itu disebut sebagai figur alternatif non partai politik yang paling populer di kalangan masyarakat.
Baca Juga: LaNyalla Bilang Kembali ke Demokrasi Pancasila Bukan Kembali ke Orde Baru
Ketua Umum PAHIH, Bambang Sripujo Soekarno Sakti, menuturkan berdasarkan survei internal lembaganya, LaNyalla menduduki peringkat pertama figur non partai politik paling populer di kalangan masyarakat akar rumput.
"Pak LaNyalla adalah figur populer, bahkan mengalahkan perolehan suara Partai Gerindra dan Perindo. Itu dari hasil survei internal kami," tutur Bambang, saat menemui LaNyalla di Lantai VIII Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Kamis (8/12/2022).
Menurut Bambang, bangsa ini memerlukan figur alternatif dalam pemilihan Presiden 2024 mendatang. Oleh karenanya, LaNyalla dianggap sosok ideal sebagai figur alternatif yang perlu diusung oleh partai politik.
"Untuk jadi Presiden dan Wakil Presiden sementara ini butuh partai. Pak LaNyalla figur alternatif non partai. Harus mendapatkan kendaraan politik," ujar Bambang.
Pada kesempatan itu, Bambang menegaskan jika lembaganya mendukung penuh gagasan LaNyalla untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli.
Baca Juga: LaNyalla Kritik Defisit APBN yang Selalu Ditutup dengan Hutang Luar Negeri
"Ini sejalan dengan pemikiran kami dan memang begitulah para founding fathers kita merancang bangsa ini agar menjadi hebat. Pak Nyalla memahami betul keinginan founding fathers kita," terang Bambang.
LaNyalla mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan PAHIH. Menurutnya, sejauh ini apa yang dilakukannya untuk kebaikan bangsa saja. Tidak ada orientasi pribadi.
"Saya sering tegaskan bahwa saya tidak berpikir next election, tapi saya berpikir tentang next generation. Karena itu yang saya curahkan semata-mata untuk kebaikan bangsa," ujarnya.
Pria yang pernah menjadi Ketua Umum PSSI itu melanjutkan, pengembalian UUD 1945 ke naskah asli perlu dilakukan setelah empat kali melalui amandemen pada 1999-2002.
Baca Juga: Melanggar Kode Etik, LaNyalla Minta BK Berhentikan Fadel Sebagai Anggota DPD RI
"Nyatanya, setelah amandemen sistem kita malah semakin porak poranda. Sistem demokrasi kita menjadi liberal. Sistem ekonomi kota menjadi kapitalistik. Bukan ini yang diinginkan oleh para pendiri bangsa," tegas LaNyalla.
Oleh karenanya, LaNyalla juga meminta kepada PAHIH untuk terus meresonansikan gagasan kembali kepada UUD 1945 agar menjadi konsensus nasional.
Pada kesempatan itu Bambang didampingi Donny Try Istiqomah dan San Salvator. Sementara Ketua DPD RI didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung) dan Fachrul Razi (Aceh), Staf Khusus Ketua DPD RI Togar M Nero dan Kepala Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media (PHM), Mahyu Darma.
(ara)
Editor : Fuart
