BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendorong penguatan Program Prioritas Kesehatan Banyuwangi melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di bidang kesehatan. Langkah ini dilakukan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal dan mampu menjawab persoalan kesehatan yang paling mendesak di daerah.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan seluruh sumber daya yang dimiliki pemerintah maupun mitra kesehatan harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan kesehatan yang menjadi prioritas. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang cepat, berkualitas, dan mudah dijangkau.
"Saya sudah bertemu dengan stakeholder daerah. Saya minta untuk saling memperkuat konsolidasi dan kolaborasi untuk memastikan semua sumber daya yang ada fokus pada problem kesehatan yang paling penting dan paling mendesak," kata Ipuk, Kamis (2/7/2026).
Ipuk menjelaskan, keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah pusat maupun daerah menuntut seluruh pihak bekerja lebih efektif. Karena itu, kolaborasi antarinstansi dan fasilitas layanan kesehatan perlu diperkuat untuk mempermudah akses masyarakat.
"Maka kita semua harus saling kolaborasi, saling terhubung untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan," ujarnya.
Sebelumnya, Ipuk telah menggelar pertemuan dengan ratusan pemangku kepentingan sektor kesehatan. Pertemuan tersebut dihadiri kepala puskesmas, direktur rumah sakit pemerintah dan swasta, pimpinan klinik, rektor perguruan tinggi kesehatan, organisasi profesi kesehatan, serta unsur BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam kesempatan itu, Ipuk memaparkan sejumlah Program Prioritas Kesehatan Banyuwangi yang menjadi fokus pemerintah daerah pada 2026. Program tersebut meliputi peningkatan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit tidak menular, pengendalian tuberkulosis dan HIV, penguatan pelayanan kesehatan primer, kesehatan jiwa remaja, hingga perlindungan kelompok rentan.
"Kami berharap semua pihak bisa mendukung pada program prioritas kesehatan daerah tersebut dalam program kegiatan masing-masing," katanya.
Khusus kepada pimpinan rumah sakit pemerintah maupun swasta, Ipuk meminta komitmen untuk menerapkan kebijakan Zero Penolakan Pasien Gawat Darurat. Ia juga mendorong integrasi layanan antara rumah sakit dan puskesmas agar sistem rujukan berjalan lebih cepat dan efisien.
"Sehingga ada koneksi antara puskesmas dan rumah sakit supaya ketika pasien perlu dirujuk bisa cepat dan efisien. Karena hampir semua rumah sakit dan klinik telah menyediakan layanan BPJS Kesehatan," ujarnya.
Ipuk juga mengajak perguruan tinggi dan organisasi profesi kesehatan terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Menurutnya, kalangan akademisi dapat berkontribusi melalui riset, inovasi, pengabdian kepada masyarakat, serta pendampingan terhadap berbagai program kesehatan.
"Kami berharap kampus bisa memperkuat kolaborasi melalui riset, inovasi, pengabdian masyarakat, dan pendampingan program kesehatan," katanya.
Sementara kepada para kepala puskesmas, Ipuk meminta agar pelayanan promotif dan preventif semakin diperkuat. Posyandu didorong menjadi pusat deteksi dini berbagai persoalan kesehatan masyarakat.
Saat ini Banyuwangi memiliki lebih dari 2.300 Posyandu yang didukung lebih dari 13.000 kader kesehatan. Keberadaan jaringan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.
"Kunjungan rumah harus diperkuat. Ibu hamil risiko tinggi, bayi, balita, lansia, penderita TB, HIV, hipertensi, dan diabetes harus dipantau secara aktif," ujar Ipuk.
Ia juga meminta para camat lebih aktif menggerakkan pemerintah desa, kelurahan, Posyandu, PKK, tokoh agama, serta tokoh masyarakat agar turut mendukung agenda pembangunan kesehatan di Banyuwangi.
"Saya juga minta Camat aktif menggerakkan desa, kelurahan, Posyandu, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk mendukung agenda kesehatan," imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Banyuwangi Suyanto Waspotondo Tondo menilai dukungan seluruh stakeholder menjadi faktor penting dalam keberhasilan program kesehatan daerah. Ia menyampaikan apresiasi atas kontribusi berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam peningkatan layanan kesehatan.
"Kami berterima kasih atas semua kontribusi yang telah diberikan oleh pemangku kesehatan daerah," ujar Suyanto yang akrab disapa Yayan.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menargetkan tahun 2026 menjadi momentum konsolidasi pelayanan kesehatan yang lebih terarah, efisien, dan melibatkan seluruh elemen.
"Pemkab berharap tahun 2026 adalah tahun konsolidasi pelayanan kesehatan Banyuwangi. Tahun ketika kita bekerja lebih fokus, lebih efisien, lebih kolaboratif," pungkasnya. (diy)
Editor : Fudai
