SURABAYA – Penanganan banjir akibat pasang air laut atau banjir rob di Kota Surabaya dinilai masih belum optimal. DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota Surabaya mempercepat penguatan sistem pengendalian banjir rob, terutama di kawasan pesisir dan wilayah dataran rendah yang rawan tergenang.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, mengatakan sejumlah titik di Surabaya masih berpotensi mengalami genangan ketika air laut pasang. Kondisi itu dinilai terjadi karena belum tersedianya infrastruktur pengendalian banjir rob yang memadai dan terintegrasi.
“Setiap kali terjadi pasang laut, sejumlah kawasan di Surabaya berpotensi mengalami genangan karena belum adanya sistem pengendalian banjir rob yang memadai,” kata Aning kepada media, Kamis (23/6/2026).
Menurut dia, penanganan banjir rob Surabaya tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan drainase biasa. Pemkot Surabaya perlu menyusun pemetaan wilayah rawan serta menentukan titik-titik darurat yang harus menjadi prioritas dalam program jangka pendek maupun jangka menengah.
DPRD Dorong Pemetaan Titik Rawan Banjir Rob Surabaya
Aning menilai pembangunan tanggul laut atau sea wall dalam skala besar memang dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ancaman banjir rob Surabaya. Namun, proyek tersebut membutuhkan anggaran besar sehingga sulit direalisasikan apabila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kota Surabaya.
Karena itu, Komisi C DPRD Surabaya mendorong pemerintah kota menyiapkan langkah alternatif yang dapat dilakukan secara bertahap. Salah satunya melalui pembangunan bozem, rumah pompa, serta pintu air di titik-titik yang kerap terdampak pasang air laut.
Langkah tersebut, kata Aning, dapat dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Sistem Pengendalian Banjir yang tengah digagas. Regulasi itu diharapkan menjadi dasar bagi Pemkot Surabaya untuk menyusun kebijakan pengendalian banjir secara lebih terarah.
“Jika pembangunan tanggul dinilai terlalu mahal, maka strategi alternatifnya adalah memperbanyak bozem, rumah pompa, dan pintu air di titik-titik darurat pasang laut,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir rob Surabaya perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan pola pengerjaan bertahap, pemerintah kota dinilai dapat memperkuat perlindungan kawasan rawan genangan tanpa harus menunggu proyek tanggul laut skala besar terealisasi.
Normalisasi Saluran Jadi Kunci Penanganan Banjir Rob Surabaya
Selain pembangunan infrastruktur baru, DPRD Surabaya juga menyoroti pentingnya normalisasi saluran air. Aning menyebut kapasitas drainase, sungai kecil, maupun badan air di sejumlah wilayah Surabaya berkurang akibat sedimentasi.
Pendangkalan saluran dinilai dapat memperlambat aliran air dan mengurangi daya tampung ketika hujan deras terjadi bersamaan dengan pasang air laut. Kondisi itu membuat risiko banjir rob Surabaya semakin besar, terutama di kawasan yang memiliki elevasi rendah.
Menurut Aning, perhatian pemerintah kota tidak seharusnya hanya difokuskan pada pembangunan box culvert. Perawatan saluran eksisting melalui pengerukan sedimen juga harus menjadi agenda utama dalam pengendalian banjir.
“Kondisi ini cukup memprihatinkan. Saat ini Surabaya tercatat hanya memiliki satu unit vacuum excavator untuk pengerukan sedimen,” katanya.
Ia menilai keterbatasan alat berat tersebut membuat proses normalisasi saluran berjalan lambat. Dengan wilayah Surabaya yang luas dan banyaknya saluran yang membutuhkan pengerukan, satu unit vacuum excavator dinilai belum cukup untuk mendukung percepatan penanganan sedimentasi.
Pemkot Surabaya Diminta Tambah Alat Pengerukan
Komisi C DPRD Surabaya mendesak Pemkot Surabaya menambah sarana dan prasarana pengerukan sedimen dalam penganggaran mendatang. Penambahan armada dinilai penting agar normalisasi saluran dapat dilakukan lebih luas dan rutin.
Selain pengadaan alat, Pemkot Surabaya juga diminta mengembangkan inovasi teknologi pembersihan saluran. Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat pengerukan sekaligus menjaga kapasitas drainase di tengah ancaman hujan berintensitas tinggi dan pasang air laut.
Aning menyebut Surabaya saat ini perlu berada dalam kondisi siaga terhadap dua potensi bencana hidrometeorologi, yakni banjir akibat curah hujan tinggi dan banjir rob akibat pasang laut. Kedua faktor itu dapat memperparah genangan apabila sistem drainase dan pengendalian air belum diperkuat.
“Tanpa adanya penambahan sarana pengerukan dan normalisasi saluran secara menyeluruh, target mewujudkan Surabaya bebas banjir hanya akan menjadi mimpi,” pungkasnya. (mar)
Editor : Amar
