SURABAYA - Sehari setelah aksi penolakan pengosongan kantor Dewan Kesenian Surabaya (DKS), Pemerintah Kota Surabaya memasang kamera CCTV baru di dekat sekretariat DKS. Kamera tersebut diketahui mengarah langsung ke area kantor DKS dan memicu kritik dari sejumlah seniman serta akademisi.
Pengurus DKS, Paksi, mengatakan kamera CCTV itu dipasang pada Senin (11/5), bertepatan dengan aksi demonstrasi seniman Surabaya di depan Balai Kota Surabaya.
“Sebelum massa aksi berangkat dari Kantor DKS, CCTV-nya belum ada. Sepulang dari Balai Kota, sudah ada CCTV baru yang menghadap ke kantor DKS,” ujar Paksi, Selasa (12/5).
Pemasangan CCTV tersebut menuai sorotan dari Bambang Budiono, akademisi ilmu sosial dan politik di Surabaya. Dosen Universitas Airlangga yang akrab disapa Bambud itu menilai pemasangan kamera tersebut merupakan bentuk represi terhadap aktivitas kesenian dan kebudayaan di DKS.
“Secara tidak langsung, pemasangan CCTV itu menjadi bentuk teror psikologis bagi teman-teman di DKS,” katanya.
Bambud kemudian membandingkan situasi itu dengan konsep penjara Panoptikon yang diperkenalkan Jeremy Bentham pada abad ke-18. Dalam konsep tersebut, seseorang merasa terus diawasi tanpa mengetahui siapa yang mengawasinya.
“Konsepnya mirip panoptikon. Pemkot bisa memantau gerak-gerik para seniman, sementara seniman tidak tahu siapa yang mengawasi mereka. Ini bentuk pengawasan satu arah,” ujarnya.
Menurut Bambud, dampak paling terasa dari pemasangan CCTV itu adalah tekanan psikologis terhadap para seniman. Ia menilai kondisi tersebut dapat mengganggu kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat.
“Ketika seniman merasa terus diawasi, secara sosial maupun psikologis mereka akan merasa tertekan. Situasi itu bisa mengancam ruang kebebasan berekspresi,” terangnya.
Ketua DKS, Chrisman Hadi, juga menilai pemasangan CCTV itu sebagai bentuk kepanikan Pemerintah Kota Surabaya menghadapi penolakan dari kalangan seniman.
“Sepertinya Wali Kota Surabaya sedang panik menghadapi gerakan rakyat dan gerakan seniman yang menolak pengosongan kantor DKS, sampai memasang CCTV untuk memantau aktivitas di sekretariat,” kata Chrisman.
Sementara itu, sesepuh DKS, Prof Hotman Siahaan, menyesalkan langkah yang dinilainya represif dan intimidatif tersebut.
“Itu menunjukkan Pemkot Surabaya belum memahami bahwa kekuasaan seharusnya mengabdi pada kepentingan publik,” ujar Prof Hotman.(diy)
Editor : Fudai
