JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengemukakan pandangannya, bahwa penting sekali bagi kader PDIP memahami cara berpikir kritis-dialektis ala Presiden pertama RI, Sukarno atau Bung Karno.
Menurutnya, pemahaman tersebut menjadi bekal utama agar kader memiliki visi ke depan tanpa kehilangan kedekatan dengan rakyat.
Pesan itu disampaikan saat membuka kegiatan penguatan organisasi bagi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) pengurus daerah se-Indonesia di Sekolah Partai, Jakarta, Kamis (16/4/2026), yang digelar secara hybrid.
Dalam arahannya, Megawati mengingatkan kader untuk bekerja maksimal di lapangan dan menjauhi praktik korupsi. Ia meminta seluruh kader turun langsung ke masyarakat agar benar-benar memahami dinamika kehidupan rakyat.
“Saya akan memberikan peringatan keras kepada kader yang tidak mau bekerja secara maksimal di lapangan. Dilarang korupsi. Turun ke bawah rasakan denyut kehidupan rakyat. Di situlah kalian akan memahami politik sebagai kehidupan,” tegasnya.
Megawati juga menyoroti situasi global, khususnya ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran di kawasan Selat Hormuz, yang berpotensi berdampak pada kondisi ekonomi nasional. Ia menginstruksikan kepala daerah dan pimpinan dewan dari PDIP untuk mengambil langkah antisipatif melalui kebijakan penghematan anggaran.
Ia menekankan pentingnya menentukan skala prioritas dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pangan, tetap terpenuhi. Selain itu, program padat karya diminta untuk diperkuat guna menjaga daya beli masyarakat.
Megawati mengaku menerima laporan dari masyarakat, khususnya kaum ibu, terkait kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal tersebut, menurutnya, menjadi sinyal bahwa kader tidak boleh pasif dan harus aktif membantu masyarakat di tingkat akar rumput.
Ia pun mendorong kader untuk berinovasi dalam membantu rakyat, salah satunya melalui program ketahanan pangan keluarga serta sosialisasi pola konsumsi makanan bergizi dengan biaya terjangkau untuk menekan angka stunting.
Di sisi lain, Megawati mengingatkan posisi PDIP saat ini sebagai penyeimbang di luar kabinet pemerintahan. Ia meminta kader tetap disiplin, tidak melanggar hukum, dan menjaga integritas.
Selain membahas isu eksternal, Megawati juga mengulas tata kelola organisasi partai. Ia menjelaskan peran masing-masing KSB, mulai dari ketua yang bertugas merangkul dan menggerakkan anggota hingga ke tingkat bawah, sekretaris yang mengelola operasional partai, hingga bendahara yang bertanggung jawab atas keuangan.
Ia menegaskan larangan keras bagi bendahara untuk mencampur keuangan pribadi dengan dana organisasi. Menurutnya, pengelolaan keuangan harus transparan dan sesuai aturan.
“Kalau Bendahara, uang jangan dikekep sendiri. Kita punya tabungan-tabungan dana abadi. Ketua harus bisa mengguyubkan orang-orangnya. Sekretaris itu tanggung jawab jalannya partai,” ujarnya.
Megawati juga mencontohkan dirinya yang tidak pernah terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan partai karena hal tersebut merupakan kewenangan bendahara.
Lebih lanjut, ia mewajibkan pengurus daerah untuk rutin menggelar rapat minimal satu kali dalam sepekan, yakni setiap hari Selasa, dengan sistem absensi yang disiplin. Kantor sekretariat juga harus aktif melayani masyarakat, termasuk bagi yang ingin bergabung atau membuat KTA.
“Bikin kebiasaan rapat. Yang satu cari masalahnya apa, yang kedua cari solusinya. Jadi ini terus berjalan,” katanya.
Menurut Megawati, seluruh penguatan ini bertujuan membangun partai yang kokoh secara ideologis sekaligus mampu memenangkan hati rakyat. Ia menegaskan bahwa kemenangan tidak hanya diukur dari hasil pemilu, tetapi dari kehadiran nyata partai di tengah masyarakat.
“Kemenangan bagi kita bukan sekadar kemenangan elektoral. Kemenangan bagi kita adalah ketika rakyat merasakan kehadiran partai dan keadilan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan seluruh peserta wajib mengikuti proses kaderisasi secara menyeluruh. Kader tidak hanya dituntut hadir secara fisik, tetapi juga menunjukkan pemahaman melalui tugas-tugas kepemimpinan dan manajerial.
Ia menjelaskan, materi pelatihan mencakup ideologi, geopolitik, Pancasila, hingga narasi pembebasan rakyat tertindas serta penguatan kapasitas kepemimpinan.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut Sekolah Partai sebagai ruang pelembagaan ideologi sekaligus pusat pembentukan semangat perjuangan kader.
Ia berharap seluruh peserta menjadikan pelatihan ini sebagai momentum untuk menguatkan komitmen dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, sekaligus menjaga kepercayaan publik sebagai modal menuju Pemilu 2029.
“Jadikan pelatihan ini sebagai momentum membangkitkan energi perjuangan. Resapi setiap materi agar menjadi pedoman dalam bertindak. Kepercayaan rakyat adalah kunci pemenangan,” pungkasnya.
Editor : Fudai
