SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya melakukan perubahan mendasar dalam kebijakan Beasiswa Pemuda Tangguh. Jika pada tahun-tahun sebelumnya beasiswa lebih menitikberatkan pada aspek prestasi, kini arah kebijakan diperluas untuk menjangkau warga Surabaya kategori miskin dan pramiskin.
Kepala Bidang Kepemudaan Disbudporapar Surabaya, Erringgo Perkasa, menjelaskan bahwa perubahan regulasi ini bertujuan agar manfaat beasiswa tidak terputus dan semakin tepat sasaran.
“Mulai regulasi terbaru, beasiswa tidak hanya untuk anak berprestasi, tetapi untuk warga Surabaya yang benar-benar membutuhkan. Baik kuliah di perguruan tinggi negeri maupun swasta, semuanya kami fasilitasi,” tutur Erringgo pada Warta Artik.id Rabu (15/01/26).
Ia menegaskan, dukungan Pemkot Surabaya tidak terbatas pada pendidikan formal di kampus. Warga yang menempuh pendidikan di lembaga kursus serta pengembangan minat dan bakat juga masuk dalam skema pembiayaan.
“Intinya, program ini tidak berhenti di satu jalur pendidikan saja. Justru kami perluas agar menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan,” jelasnya.
Saat ini, Pemkot Surabaya tetap menyalurkan beasiswa ke 15 perguruan tinggi negeri (PTN) yang telah bekerja sama. Selain itu, Pemkot juga menggandeng 29 perguruan tinggi swasta (PTS) melalui nota kesepahaman (MoU).
Erringgo mengungkapkan, Pemkot telah melakukan pendekatan langsung dengan para rektor kampus swasta. Salah satu kesepakatan penting adalah penghapusan uang gedung bagi mahasiswa miskin-pramiskin asal Surabaya.
“Kami minta agar uang gedung digratiskan. Pemkot menanggung biaya pendidikan hingga Rp2,5 juta per semester dan memberikan uang saku Rp300 ribu. Alhamdulillah, kampus swasta menyambut baik kebijakan ini,” katanya.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan wujud nyata komitmen Pemkot Surabaya dalam menghadirkan keadilan akses pendidikan, tanpa membedakan status kampus negeri atau swasta.
Sejak 2022 hingga saat ini, tercatat 5.908 mahasiswa PTN telah menerima manfaat beasiswa. Sementara untuk 2026, Pemkot Surabaya menargetkan 23.820 penerima, yang mencakup mahasiswa PTN, PTS, serta peserta lembaga kursus dan minat bakat.
Terkait mahasiswa lama di PTN, Erringgo menyebut terdapat 2.437 mahasiswa, dengan 1.775 di antaranya memiliki UKT di atas Rp2,5 juta. Untuk mengatasi selisih biaya tersebut, Pemkot telah berkoordinasi dengan sejumlah kampus.
“Di UTM Trunojoyo, misalnya, UKT yang mencapai Rp3 juta kami komunikasikan agar ada dukungan penyesuaian. Di ITS juga ada mekanisme banding UKT bagi mahasiswa yang kondisi ekonominya menurun,” ungkapnya.
Erringgo menambahkan, Peraturan Wali Kota (Perwali) yang baru memberikan fleksibilitas lebih luas. Jika masih terdapat kekurangan pembiayaan, kekosongan tersebut dapat ditutup melalui kerja sama dengan mitra beasiswa lainnya, sesuatu yang sebelumnya tidak dimungkinkan.
“Regulasi baru ini memang kami siapkan agar lebih adaptif dan berpihak kepada mahasiswa. Prinsipnya, tidak boleh ada yang terhenti pendidikannya karena keterbatasan biaya,” pungkasnya.
Editor : rudi
