SURABAYA – Komisi D DPRD Kota Surabaya terus menunjukkan komitmennya terhadap prinsip kesetaraan dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kota Surabaya.
Pertemuan yang dipimpin sekretaris komisi D DPRD Surabaya Arjuna Riski membahas urgensi dukungan setara bagi para atlet disabilitas agar sejajar dengan atlet yang bernaung di bawah KONI.
Baca Juga: Polemik SPPG di Villa Bukit Mas DPRD Surabaya: Utamakan Dialog, Cari Jalan Tengah
Muhammad Abdullah Ibrahim, Bendahara II NPCI Surabaya, mengungkapkan bahwa meskipun dukungan dari Pemkot sudah ada, namun masih jauh dari kata cukup. Ia menyoroti masih lebarnya kesenjangan antara NPCI dan KONI dalam hal pembinaan, pengembangan atlet, serta pemberian apresiasi.
“Di tingkat nasional, PON dan PEPARNAS sudah disetarakan sejak era Presiden Jokowi. Tapi di daerah, ketimpangan masih nyata. Kami hanya ingin diperlakukan setara,” tegasnya pada Warta Artik.id Rabu (08/10).
Ibrahim menyebut, Surabaya memiliki atlet-atlet disabilitas berprestasi di berbagai cabang olahraga seperti atletik, renang, dan judo, bahkan hingga menembus ajang Paralimpiade. Namun potensi besar ini bisa terhambat jika pembinaan tak diperkuat dari level kota.
Menanggapi hal itu, Yanuar Hermawan, Kabid Olahraga Disbudporapar, menegaskan komitmen pemerintah kota. Menurutnya, posisi KONI, KORMI, dan NPCI secara hukum memang setara, dan arah kebijakan ke depan juga menekankan pada inklusivitas.
“Kami ingin menjadikan Surabaya sebagai kota inklusi, termasuk dalam bidang olahraga. Dukungan sudah kami berikan, tapi kami akui masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi nominal maupun fasilitas,” ujarnya.
Anggota Komisi D, Johari Mustawan, memberikan dukungan penuh agar perhatian terhadap NPCI tidak hanya sebatas wacana. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengawal penganggaran melalui APBD 2026, serta mendorong adanya sekretariat tetap bagi NPCI.
Baca Juga: Musda VI PKS Surabaya: Pengurus Baru Resmi Dilantik, Bung Tomo Serukan Konsolidasi Total
“NPCI bukan sekadar organisasi olahraga, tapi simbol inklusi sosial. Kalau kita ingin Surabaya benar-benar menjadi kota yang memanusiakan semua warganya, kesetaraan ini harus nyata,” tandasnya.
Tak hanya soal anggaran, pentingnya fasilitas sekretariat bagi NPCI.
"Saat ini, sekretariat NPCI masih numpang di rumah ketua di daerah Simotambaan. Harusnya ada fasilitas resmi yang bisa digunakan untuk koordinasi rutin. Meski kecil, ruang ini penting untuk menunjang aktivitas organisasi," tambahnya
Legislator dari Partai PKS itu menyebut RDP ini menjadi langkah penting dalam menegaskan arah kebijakan Surabaya menuju kota yang ramah dan adil bagi semua, tanpa kecuali.
Baca Juga: Johari Mustawan: Pembinaan Siswa di Masa Ramadan Perlu Panduan dan Pengawasan.
Dukungan konkret dari DPRD dan Pemkot terhadap NPCI adalah sinyal positif menuju keadilan olahraga yang sesungguhnya.
"Para atlet disabilitas Surabaya bukan hanya punya tempat untuk berlatih dan berkembang, tetapi juga peluang lebih besar untuk terus mengharumkan nama kota di kancah nasional hingga internasional," pungkas Johari. (Rda)
Editor : rudi
