SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wirawati, menyoroti molornya pembangunan SMP Negeri Tambak Wedi yang berujung pada pemutusan kontrak proyek. Ia menilai keterlambatan tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola pembangunan sarana pendidikan yang berpotensi mengganggu hak belajar siswa.
Ajeng mengungkapkan, persoalan pembangunan sekolah yang tidak selesai tepat waktu mengalami keterlambatan akibat perencanaan dan pengawasan yang kurang matang.
“Dinas Pendidikan menangani banyak urusan penting, mulai dari guru, sistem penerimaan murid baru, hingga pembangunan sekolah. Karena itu harus ada SDM yang benar-benar kompeten di bidang pembangunan agar persoalan seperti ini tidak terus berulang,” tutur Ajeng pada Warta Artik.id Rabu (07/01/26).
Ia juga menyoroti alasan teknis pemenang tender, Menurutnya, persoalan tersebut harus tetap ada pendampingan karena dinas pendidikan bukan dinas pembangunan.
“Karena bukan dinas pembangunan, adpem mestinya tetap mendampingi proses pembangunan. Yang paling dirugikan adalah anak-anak, karena mereka kehilangan kesempatan belajar tepat waktu,” tegasnya.
Srikandi Politisi Gerindra Surabaya itu menyebut, keterlambatan pembangunan SMPN Tambak Wedi berpotensi mengurangi daya tampung Penerimaan Siswa Baru di Kota Surabaya Karena itu, ia meminta Pemkot Surabaya segera menyiapkan langkah mitigasi agar layanan pendidikan gratis tetap berjalan.
“Kami ingin memastikan tidak ada hak siswa yang terabaikan. Pendidikan gratis dan berkualitas harus tetap terjamin meski ada proyek yang bermasalah,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, memastikan Pemkot tidak tinggal diam. Dispendik saat ini tengah menyiapkan konsolidasi bersama tim teknis untuk menghitung ulang skema pembangunan yang paling memungkinkan.
“Kami akan segera melakukan konsolidasi, menghitung ulang langkah yang harus diambil, lalu menyiapkan pemilihan vendor baru dengan spesifikasi yang kuat, tepat, dan efisien,” jelas Febrina.
Ia menargetkan proses konsolidasi rampung dalam waktu maksimal tiga bulan. Jika pembangunan dapat dimulai sekitar pertengahan tahun, Febrina berharap lantai satu gedung sekolah sudah bisa difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar, terutama bagi siswa kelas VII.
“Tidak harus menunggu satu tahun penuh. Yang penting anak-anak bisa segera bersekolah dengan aman, meskipun pembangunan masih berjalan,” pungkasnya.
Editor : rudi
