SURABAYA - Komisi D DPRD Kota Surabaya menerima audiensi dari Pimpinan Daerah (PD) Aisyiyah Surabaya pada Kamis (28/8).
Dalam kesempatan itu, Aisyiyah memaparkan sejumlah program yang berpotensi disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, serta pemberdayaan perempuan.
Baca Juga: Nasib Tragis Pengamen Surabaya, Lutfiyah Dorong Ruang Ekspresi dan Pemberdayaan
Pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan dari beberapa dinas terkait, yakni Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Dispendik), Dinas Sosial (Dinsos), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (DP3PPKB).
Sekretaris PD Aisyiyah Surabaya, Sofifah, menjelaskan pihaknya memiliki empat majelis yang siap berkolaborasi dengan instansi pemerintah. Ia menilai, program yang dijalankan Aisyiyah sejalan dengan kebutuhan masyarakat kota.
“Alhamdulillah, dinas-dinas menyambut baik gagasan kami. Harapannya, kolaborasi ini dapat memberi manfaat nyata dan membantu menyelesaikan berbagai persoalan di Surabaya,” ungkapnya, Jumat (29/8/2025).
Dalam bidang pendidikan, Aisyiyah menawarkan pengembangan jaringan Taman Kanak-Kanak melalui program parenting bersama Dispendik. Di sektor kesehatan, mereka menyiapkan program penanggulangan TBC, pencegahan stunting, serta edukasi terkait pernikahan dini.
Baca Juga: Cerita di Balik Lahirnya Monumen Kapal Selam Surabaya sebagai Ikon Wisata Maritim
Sementara pada aspek sosial, Aisyiyah siap bekerja sama dalam pengelolaan panti asuhan, pendataan identitas anak yang belum tercatat di Dispendukcapil, hingga pembinaan lansia melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Usia Lanjut (LKSU).
“Kami memiliki SDM, tetapi masih terbatas dari sisi pendanaan. Karena itu, dukungan Komisi D sangat kami harapkan agar kerja sama ini bisa berjalan konsisten, baik dari tenaga maupun fasilitas,” tambah Sofifah.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi D DPRD Surabaya, Zuhrotul Mar’ah, menilai perlunya dibuat nota kesepahaman (MoU) antara Aisyiyah dan Pemkot Surabaya.
Baca Juga: Miris! Anak Jadi Korban Kekerasan, Lutfiyah Desak Standarisasi Ketat Untuk Daycare di Surabaya
Ia menyebut banyak program Aisyiyah yang relevan dengan program pemerintah, terutama dalam bidang kesehatan dan pemberdayaan perempuan.
“Surabaya tidak bisa dibangun hanya oleh pemerintah, butuh kolaborasi semua pihak. Dengan adanya MoU, kerja sama antara Aisyiyah dan Pemkot akan lebih berkelanjutan dan tidak berhenti hanya pada audiensi,” tegas Zuhrotul Mar’ah. (mar)
Editor : Natasya
