SURABAYA – Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Lutfiyah, menyoroti persoalan klasik keterbatasan daya tampung sekolah negeri di Kota Pahlawan, setiap ajaran baru karena jumlah sekolah negeri yang ada saat ini tidak cukup untuk menampung seluruh lulusan CIS (Calon Peserta Didik Baru) di Surabaya.
"Realitanya, sekolah negeri belum bisa mengakomodasi semua siswa. Maka harus ada solusi bagi mereka yang tidak tertampung," tutur Lutfiyah.
Baca Juga: Konflik Agraria di Surabaya Kian Marak, DPRD Desak BPN dan MA Bertindak Proaktif
Ia mendorong adanya kolaborasi aktif antara sekolah swasta dengan Pemerintah Kota Surabaya, khususnya Dinas Pendidikan, agar siswa dari keluarga tidak mampu yang terpaksa bersekolah di swasta tetap bisa mendapat bantuan pendidikan yang setara dengan siswa sekolah negeri.
"Kami harapkan sekolah swasta bisa diajak bekerjasama. Anak-anak dari keluarga tidak mampu yang masuk sekolah swasta tetap harus mendapat bantuan dari pemerintah," tambahnya.
Baca Juga: Hunian Terjangkau Kian Dekat, PT YEKAPE Siapkan Kawasan Baru di Wonorejo
Tak hanya itu, Srikandi Politisi Partai Gerindra itu juga menyarankan agar Pemkot Surabaya mulai memetakan wilayah yang minim atau belum memiliki sekolah negeri untuk segera dibangunkan fasilitas pendidikan baru.
Pembangunan bisa memanfaatkan lahan milik pemkot dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau melalui bantuan dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK).
Baca Juga: Eri Irawan Desak YKP Harus Lincah dan Berani, Bukan Hanya Bangun Rumah!
"Jika ada bantuan dari pusat, segera ditangkap. Pembangunan sekolah negeri baru sangat diperlukan di daerah-daerah yang masih kosong," tegasnya.
"Seluruh stakeholder pendidikan, baik kepala sekolah negeri maupun swasta, serta Dinas Pendidikan, harus terus berkomunikasi dan menjalin kerja sama demi memastikan tidak ada anak Surabaya yang putus sekolah karena alasan biaya atau keterbatasan tempat," pungkasnya. (Rda)
Editor : Fudai
