SURABAYA – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, melontarkan kritik keras terhadap imbauan Pemerintah Kota yang meminta warga menolak dan melaporkan juru parkir liar (jukir liar).
Ia menilai pendekatan ini bisa memicu konflik sosial jika tidak diiringi sistem perlindungan yang konkret.
Baca Juga: 4.000 Paket Daging Kurban dari Cak YeBe, Wartawan hingga Petugas Damkar Dapat Bagian
“Kami mendukung pelibatan warga, tapi jangan asal imbau. Warga bukan tameng. Command Center 112 dan aplikasi Wargaku harus responsif dalam hitungan menit, bukan berjam-jam apalagi berhari-hari,” tegas Yona pada Warta Artik.id Selasa (17/06).
Menurutnya, memposisikan warga sebagai pelapor tanpa jaminan keselamatan dan mekanisme tindak lanjut yang jelas sama saja menempatkan mereka dalam risiko.
Terlebih, banyak jukir liar beroperasi dengan cara intimidatif dan diduga terafiliasi jaringan tertentu.
“Jukir liar itu bukan aktor tunggal. Mereka seringkali berada dalam zona abu-abu hukum, bahkan terorganisir. Menyerahkan persoalan ini ke tangan warga tanpa backup yang kuat justru bisa memicu kekerasan,” tuturnya.
Cak YeBe menuntut Satpol PP tak hanya hadir sebagai simbol, tapi bertindak sebagai ujung tombak penegakan perda di lapangan.
“Satpol PP harus aktif, bukan sekadar formalitas. Jangan bebani warga dengan tanggung jawab yang mestinya jadi tugas aparat,” tandas sekaligus owner YeBe trans itu.
Baca Juga: Komisi A DPRD Surabaya Usulkan Rusun ala Pasar Rumput Jakarta
Komisi A akan segera memanggil Satpol PP dalam rapat kerja untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan jukir liar. Ia menolak penertiban yang bersifat musiman atau reaktif.
“Penertiban harus konsisten dan berkelanjutan. Bukan sekadar muncul saat viral, lalu lenyap tanpa jejak. Harus ada strategi jangka panjang dan pola kerja yang sistematis,” tambahnya.
Cak YeBe juga menyoroti pentingnya peran aparat wilayah seperti lurah dan camat dalam membangun tata kelola parkir yang tertib dan adil.
“Jangan biarkan dinas teknis bekerja sendiri. Lurah, camat, hingga RT/RW harus aktif turun tangan. Edukasi dan pengawasan harus bersifat struktural,” katanya.
Baca Juga: Cak YeBe Sebut Seleksi Terbuka Sekda Kota Surabaya, Tidak Untuk Panggung Sandiwara Belaka
"Peringatan keras: tanpa dukungan sistem, imbauan hanya akan jadi jargon kosong yang berpotensi memecah masyarakat bawah.
Kalau tidak disiapkan dengan infrastruktur dan perlindungan, imbauan ini bukan solusi, tapi bisa jadi bumerang,” pungkas Cak YeBe. (Rda)
Editor : rudi
