Surabaya - Muhammad Saifuddin, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Layak Huni,mengungkapkan ada permintaan pembangunan rusunami dimasukkan dalam Raperda tersebut.
Mengingat, antrian permintaan perumahan yang mencapai 14.000 orang. Salah satu topik penting yang dibahas adalah rencana penggantian Rusunawa (rumah susun sewa) menjadi Rusunami (rumah susun milik).
Baca Juga: M saifuddin : Pemkot Surabaya "LUPA" efisiensi anggaran inpres nomor 1 tahun 2025.
"Konsep Rusunami ini berbeda dengan Rusunawa, karena memberikan hak milik kepada penghuni, sementara Rusunawa hanya berbasis sewa,"tuturnya pada warta Artik.id (kamis (06/03).
Saifuddin menjelaskan, pansus sedang merumuskan skema pembayaran Rusunami, dengan perkiraan harga sekitar 300 juta rupiah, dan opsi pembayaran dicicil. Pemerintah beralasan bahwa pemeliharaan Rusunawa terlalu mahal, sehingga melibatkan pihak swasta dalam pembangunan Rusunami. Ada sembilan lokasi tanah kosong yang akan disiapkan untuk pengembang.
"Pembangunan Rusunami akan dimulai akhir tahun ini di daerah Sememi dan Tambak wedi, Suramadu yang menawarkan pemandangan laut. Proyek ini sudah menarik perhatian masyarakat, dengan lebih dari 600 orang mendaftar untuk tinggal di sana. Meskipun Rusunawa yang ada masih berfungsi, program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi penghuni Rusunawa untuk pindah ke Rusunami dan meningkatkan status sosial mereka," Tambah bang Udin (sapaan akrabnya).
Lilik Arijanto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP). menjelaskan, pihaknya sedang menjalankan program pembangunan rumah susun di beberapa lokasi strategis, termasuk pusat kota. Program ini bekerja sama dengan Badan Layanan Umum (BLU) untuk menyediakan solusi perumahan yang terjangkau bagi masyarakat.
Menurut Lilik, pemilihan rumah susun sebagai solusi perumahan dinilai lebih praktis meskipun biaya pembangunannya lebih tinggi.
Baca Juga: Yona bagus widyatmoko : Apresiasi dan Harapan untuk periode ke 2 Eri cahyadi-armuji pimpin Surabaya.
"Kami arahkan program ini untuk menyediakan rumah susun yang layak huni dan terjangkau dengan kapasitas yang lebih besar untuk menarik minat masyarakat untuk tinggal di rumah susun," ujarnya.
Pihaknya juga mencatat bahwa permintaan sangat tinggi, dengan sekitar 30 hingga 40 persen dari total permintaan di kawasan rusun yang sudah ada. Saat ini, antrean pendaftar rumah susun mencapai sekitar 12.000 orang.
Lilik menambahkan bahwa survei dan verifikasi data telah dilakukan, dengan memisahkan pendaftar berdasarkan kategori Gamis (keluarga miskin) dan Pramis (pra miskin). Meskipun ada beberapa perubahan dalam kriteria, pemerintah tetap berkomitmen untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal dengan harga terjangkau.
Baca Juga: DPRD Surabaya : Gelar Rapat Perdana Pansus Raperda Hunian Layak, akibat antrean panjang MBR.
"Program ini bertujuan untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah agar dapat memperoleh rumah layak tanpa terbebani biaya sewa yang semakin mahal. Jika mereka terpaksa keluar dari rumah, harus ada alternatif perumahan yang lebih terjangkau.
Dinas DPRKPP terus berupaya mempercepat realisasi pembangunan rumah susun ini untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang belum memiliki rumah," tambah Lilik.
"Selain itu, pemerintah kota Surabaya juga akan memberikan subsidi silang antara Rusunawa dan Rusunami untuk meringankan beban masyarakat," pungkas Saifuddin. (Rda)
Editor : rudi
