SURABAYA | ARTIK.ID - Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya berkunjung ke Universitas WR. Supratman (Unipra), perihal Audensi terkait Retribusi Pelayanan Kebersihan, yang di ajukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) pada Rabu, 24 Juli 2024.
Audensi tersebut berlangsung pada senin (29/7/2024), di pukul 15.00 - 17.30 WIB di ruang pertemuan Lt 2 gedung rektorat Universitas WR. Supratman, dengan diikuti oleh perwakilan dari DLH, Mahasiswa yang tergabung di BEM, dan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
Baca Juga: Mengalami Kenaikan Anggaran 600 Milyar, DLH Surabaya Fokus Perindah Kota dan SNI Taman
Wakil Rektor 1 Unipra, Bambang Sutedjo mengapresiasi aksi BEM Unipra yang telah turut mengawal isu retribusi kebersihan dengan Pihak yang berkepentingan demi masyarakat Surabaya.
Pilihan Redaksi:
- Soroti Reklamasi Pantai Kenjeran, Baktiono Sebut Ada Pulau Bawean yang Lebih Menjanjikan
- Direktur PT Sier Tidak Hadir, Rapat Raperda APBD 2025 Komisi B DPRD Kota Surabaya Ditunda
- Festival Memengan Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Ajak Anak Bermain di Luar
- PT Granting Jaya Sosialisasi Pulau Buatan Kenjeran, Forum LPMK Pesisir Surabaya Buka Suara
- Desa Cendono Pasuruan Gelar Cendono Carnival 2024 dengan Tema Pelestarian Budaya
"Baguslah dari keluhan masyarakat ditindaklanjuti dari pihak-pihak yang berkepentingan sehingga nanti masyarakat juga clear, tidak ada yang merasa di rugikan bahkan kalau memang peningkatan partisipasi masyarakat untuk pembayaran retribusi itu lebih baik," jelasnya.
Sementara Presiden BEM Unipra, Ach. Fawait selakumenjelaskan, ketidaksesuaian dengan tanggal yang di ajukan oleh BEM di tanggal 31 Juli 2024.
"Pertemuan audiensi yang semula hari Rabu 31 Juli 2024 dimajukan oleh pihak DLH pada hari ini, Senin 29 Juli 2024 dan juga bertempat di kampus UNIPRA, DLH mengirimkan delegasinya untuk menemui kami yang terdiri dari kepala sub bagian keuangan dan staff staff nya," ujarnya.
Untuk audiensi kali ini, Fawait mengatakan bahwa pihaknya merasa menemukan titik terang terkait permasalah retribusi kebersihan ini.
"DLH membuka pos pengaduan bagi masyarakat yang merasa keberatan dengan nominal retribusi kebersihan yang sudah di tetapkan kepada wajib retribusi," lanjutnya.
Baca Juga: BEM Unipra Surabaya Minta Audiensi DLH untuk Klarifikasi Retribusi Kebersihan yang Dipungut PDAM
Ia pun sempat membahas, terkait ketidaksesuaian tarif retribusi kebersihan yang dipungut oleh DLH kota Surabaya.
"Untuk tarif retribusi dengan yang sudah ditetapkan di perda No. 7 tahun 2023, DLH menyampaikan bahwa itu adalah sebuah kesalahan pada sistem, dan DLH meminta Wajib Retribusi yang tarifnya tidak sesuai untuk melapor kepada kantor DLH," tuturnya.
Staf di bidang Retribusi dari Siti Rohmiati mengatakan, bahwa terkait mekanisme penarikan retribusi kebersihan melalui 2 tahapan.
"Mekanismenya kami menarik retribusi kebersihan itu kan ada 2 melalui pelanggan PDAM dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)," ungkapnya.
Baca Juga: BEM Unipra Surabaya Minta Audiensi DLH untuk Klarifikasi Retribusi Kebersihan yang Dipungut PDAM
Ia juga menambahkan, terkait jumlah pelanggan yang di pungut oleh PDAM dan yang bukan pelanggan PDAM.
"Tahun 2024 ini angka pastinya saya tidak hafal iya, sekitar 612 ribu untuk yang pelanggan PDAM, dan yang bukan pelanggan PDAM sekitar 400 yang wajib Retribusi," tambahannya.
Selain dari pada itu, Rohmiati pun merespon berbagai temuan yang dilakukan oleh Mahasiswa terkait penarikan retribusi kebersihan yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daera dan Retribusi Daerah.
"Gapapa nanti untuk temuannya itu kasihkan ke saya nanti kita tindak lanjuti dimana aja nanti teman-teman kami yang di DLH biar survey di lapangan," tuturnya.
Editor : Fudai
