SURABAYA | ARTIK.ID - Musyawarah Daerah (Musda) II Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkopindo dan Pertapin Provinsi Jawa Timur, Sabtu (27/7) di PrimeBiz Hotel Surabaya menyoroti permasalahan tumpang tindih proyek yang marak terjadi di Jawa Timur, terutama dalam sektor pelanggan dan e-katalog.
Ketua DPD Perkopindo Jawa Timur, Amirul Santoso mengungkapkan, bahwa kondisi ini telah menghambat efisiensi pelaksanaan proyek dan menimbulkan berbagai permasalahan di lapangan.
Baca Juga: Perkuat Jejaring, Kadin Kembali Gelar 'Jatim Open Golf Tournament 2024'
Oleh karena itu, ke depan, Perkopindo perlu meningkatkan sinergi antara SDM anggotanya dan menjalin kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah.
Pilihan Redaksi:
- KAI Tutup 127 Perlintasan Sebidang Ilegal, Kecelakaan Turun Drastis
- PT Granting Jaya Sosialisasi Pulau Buatan Kenjeran, Forum LPMK Pesisir Surabaya Buka Suara
- Komisi B DPRD Kota Surabaya Tinjau Lokasi Tukar Guling Aset Pemkot dengan PT MCA dan PT SMI
"Kami berharap ketua terpilih nantinya bisa membimbing anggota Perkopindo untuk siap bersaing sehingga semua anggota dapat berkontribusi dalam berbagai kegiatan konstruksi di Jawa Timur," ujarnya.
Menurut Santoso, masalah tumpang tindih yang terjadi di lapangan harus segera diatasi dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemda, karena merekalah yang memiliki kebijakan.
"Banyak teman-teman di daerah yang mengeluh karena hal ini, seperti di Bojonegoro, di mana mereka sering berbenturan dengan pengembang dari luar daerah," ungkapnya.
Bendahara Umum DPP Perkopindo dan Pertapin, Ahmad Syahroni, menjelaskan bahwa peran Perkopindo dan Pertapin sebagai asosiasi selama ini tetap terjaga dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diamanahkan oleh pemerintah.
"Dengan kepengurusan baru ini, kita harus mampu menyesuaikan dan benar-benar memaksimalkan peran sesuai dengan perubahan regulasi saat ini. Peran kita dalam menjaga kompetensi anggota sangat penting," kata Syahroni.
Baca Juga: Festival Memengan Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Ajak Anak Bermain di Luar
Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan akan rutin dilakukan agar selaras dengan tujuan pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.
Karena dua asosiasi kita ini adalah asosiasi terakreditasi, kami memiliki kewenangan untuk membentuk lembaga sertifikasi, baik lembaga sertifikasi badan usaha maupun lembaga sertifikasi produksi.
"Dua hal ini kami harapkan menjadi motor pelayanan sertifikasi bagi anggota," ungkapnya.
Jadi, keduanya harus berjalan secara seimbang. Sebagai asosiasi, kita juga harus selalu memberikan informasi terkini terkait perubahan regulasi agar anggota dapat bersaing secara maksimal dalam proses konstruksi saat ini.
Baca Juga: Khofifah Indar Parawansa Dorong Koperasi Terus Beradaptasi dengan Ekonomi Digital
"Saya berharap acara ini berjalan lancar, dari pemilihan ketua hingga penyusunan program, sesuai dengan arah kebijakan dan program umum Dewan Pimpinan Pusat," ujarnya.
Senada dengan itu, Jumi'an, Ketua terpilih DPD Pertapin, mengatakan bahwa dalam 100 hari ke depan dirinya akan segera melakukan konsolidasi dengan semua anggota terkait apa yang harus dilakukan ke depan.
"Untuk meningkatkan kualitas SDM, kami akan mengadakan pelatihan-pelatihan dan pembekalan materi agar anggota dapat mengikuti perkembangan terbaru di dunia konstruksi," ujarnya.
Selain itu, Jumi'an mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi-evaluasi untuk menyempurnakan kekurangan yang ada saat ini. (red)
Editor : Fudai
