SURABAYA | ARTIK.ID - Pemerintah Kota Surabaya telah memfinalisasi rencana penambahan sekolah negeri dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, Rencana ini telah disetujui oleh DPRD Kota Surabaya dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan R-APBD Kota Surabaya 2025.
Baca Juga: Fraksi partai Gerindra DPRD kota Surabaya :Dukung Ekonomi Kreatif tingkatkan daya saing masyarakat.
"KUA-PPAS ini telah kami masukkan dan alhamdulillah nota kesepahamannya telah ditandatangani dan akan dilanjutkan oleh Banggar DPRD Surabaya. Kami akan menambah sekolah baru di wilayah padat penduduk, seperti di wilayah Sawahan," ujar Eri di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya beberapa waktu lalu.
Baca Juga:
- PAD Kota Surabaya Naik ke 1,4 Triliun, Bapenda Dorong Persiapan yang Optimal
- Sekolah Baru di Surabaya, Baktiono Blak-blakan Masih Kurang, Reni Astuti Sebut Perlu Kajian Mendalam
- APBD 2025 Surabaya Naik ke 11,920 Triliun, Reni Astuti Minta Optimalisasi PAD dari Sektor Non PKB
- Sengketa Akses Jalan Sekolah Petra, Warga Manyar Tolak Iuran 25 Juta Per Bulan
Eri juga menyampaikan bahwa koordinasi dengan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) negeri dan swasta sedang berlangsung untuk menentukan wilayah yang ideal untuk penambahan sekolah negeri.
"Kami sedang berkoordinasi dengan MKKS negeri dan swasta untuk memastikan wilayah yang kekurangan sekolah, karena jumlah siswa yang akan masuk lebih besar sehingga tidak bisa ditampung," jelasnya.
Wakil DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti, menekankan pentingnya memperhatikan data lulusan. Menurutnya, penambahan sekolah dasar (SD) harus memperhatikan sebaran usia penduduk, sedangkan untuk SMP perlu melihat jumlah lulusan SD dan mempertimbangkan keberadaan sekolah swasta.
"Oleh karena itu, kajian mendalam terkait rencana penambahan sekolah harus benar-benar disosialisasikan dan melibatkan penyelenggara sekolah swasta," ujar Reni.
Reni menjelaskan bahwa data yang diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada Pansus RPJPD menunjukkan perlunya penambahan sekolah baru. Data ini akan menentukan wilayah penambahan sekolah yang akan dibahas lebih lanjut dalam buku putih pada pembahasan APBD selanjutnya.
Reni menegaskan bahwa penambahan sekolah harus dikaji secara mendalam untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan mengurangi disparitas kualitas pendidikan.
"Keberadaan sekolah swasta juga harus disertakan," ungkap Reni.
Menurutnya, penambahan sekolah harus mempertimbangkan wilayah dengan pertumbuhan penduduk, seperti wilayah Medayu yang banyak terdapat perumahan baru namun minim sekolah.
Baca Juga: Eri Cahyadi Buka Kembali Jalan Penghubung Bulak Banteng danTambak Wedi yang Ditutup Sejak 2018
"Sistem zonasi bertujuan untuk memudahkan, tapi jika di suatu wilayah tidak ada sekolah negeri maupun swasta, itu justru menyulitkan," tambahnya.
Reni juga berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian terhadap keberadaan SMA yang sebarannya belum merata.
"Seringkali kita menghadapi situasi di mana seorang anak tidak bisa sekolah karena di wilayah tersebut tidak ada SMA negeri maupun swasta," imbuhnya.
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono, menyoroti jumlah sekolah yang ada saat ini. Ia mengungkapkan bahwa Surabaya memiliki 460 SD Negeri dan 63 SMP Negeri.
"Banyak siswa SMP yang akhirnya ditampung oleh sekolah swasta," ujarnya.
Untuk SMA, hingga saat ini belum ada penambahan sekolah baru karena kewenangan tersebut telah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi. Jumlah SMA di Surabaya hanya 22, sedangkan SMK Negeri hanya 12.
Baca Juga: Eri Cahyadi Buka Kembali Jalan Penghubung Bulak Banteng danTambak Wedi yang Ditutup Sejak 2018
"Untuk penambahan SD dan SMP, kita harus didukung semua pihak sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang wajib belajar 12 tahun, dan sekolah negeri wajib gratis serta kualitasnya terus ditingkatkan agar SDM Surabaya semakin baik," kata Baktiono.
Baktiono berharap jumlah SMP di Surabaya bisa mencapai lebih dari 100 pada tahun 2025-2045, mengingat peningkatan signifikan dari 37 SMP pada tahun 2002 menjadi 63 saat ini.
“Jadi meningkat hampir 80 persen, dan peran sekolah swasta juga penting dalam mencerdaskan kehidupan pendidikan di Kota Surabaya, tidak boleh dimonopoli sekolah negeri saja,” ujarnya.
Ia menyebut bahwa pada tahun 2016-2017, SMA dan SMK pernah ditarik ke APBD dan waktu itu berjalan lancar, tidak ada keluhan terkait biaya sekolah karena ada bantuan dari pemerintah kota.
"Setelah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, sekolah SMA-SMK menjadi berbayar," pungkasnya. (diy)
Editor : Fudai
