JAKARTA - Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) mengungkap adanya praktik penyelundupan timah dalam skala besar dari Indonesia ke Malaysia.
Ketua Umum AETI, Harwendro Adityo Dewanto, pada Rabu (1/10) menyampaikan bahwa jumlah timah yang diselundupkan mencapai sekitar 1.000 ton per bulan atau setara 12.000 ton per tahun. Jika dikonversi dalam bentuk batangan, nilainya diperkirakan mencapai Rp45–47 triliun.
Baca juga: Presiden Prabowo Apresiasi Guru dan Kepala Sekolah Rakyat sebagai Garda Terdepan Pendidikan
Harwendro menyebut, informasi tersebut diperoleh langsung dari pihak Malaysia yang mengaku menerima pasokan timah ilegal asal Indonesia. Ia menilai praktik penyelundupan itu berlangsung terstruktur, sistematis, dan sulit terdeteksi.
Sebelumnya, pada Munas PKS, Senin (29/9), Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap bahwa hampir 80 persen hasil timah dari Bangka Belitung (Babel) diselundupkan ke luar negeri.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk “perampokan sistemik” akibat kelengahan para elite selama bertahun-tahun.
“Mulai 1 September lalu, saya sudah memerintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai untuk melakukan operasi besar-besaran menutup tambang ilegal yang merugikan negara,” tegas Prabowo.
Baca juga: Presiden Prabowo Pimpin Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi HUT RI ke 80
Melalui operasi itu, pemerintah berhasil menutup sekitar 80 persen aktivitas penambangan dan peleburan timah ilegal di Babel. Presiden juga mengungkapkan bahwa hingga kini, 1.000 tambang ilegal berhasil dihentikan operasinya.
Prabowo memperkirakan langkah penertiban tersebut mampu menyelamatkan penerimaan negara sebesar Rp22 triliun pada periode September–Desember 2025. Sementara pada 2026, potensi tambahan pemasukan bisa mencapai Rp45 triliun.
Lebih lanjut, pemerintah juga akan memperluas operasi terhadap sektor pertambangan lainnya, termasuk nikel, batu bara, dan bauksit.
Baca juga: Sri Mulyani Sebut APBN 2026 Jadi Instrumen Penting Wujudkan Asta Cita Presiden
“Tambang ilegal harus ditutup atau diambil alih untuk negara. Konstitusi sudah jelas, kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Prabowo menegaskan, hanya dengan menghentikan kebocoran dan mengamankan sumber daya alam, Indonesia dapat benar-benar mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. (red)
Editor : Fudai