SURABAYA | ARTIK.ID - Komisi A DPRD Kota Surabaya memberikan dukungan bersyarat terhadap proyek reklamasi pulau buatan di kawasan Kenjeran, Surabaya. Proyek Strategis Nasional (PSN) ini direncanakan akan dibangun 100 meter dari bibir pantai.
Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Kota Surabaya pada Kamis (10/7). Ketua Komisi A dari Fraksi Partai Golkar, Arif Fathoni, menjelaskan bahwa pihaknya telah mendengarkan masukan dan kekhawatiran masyarakat pesisir yang akan terdampak proyek tersebut.
Baca juga: Muhammad Syaifuddin, Anggota Komisi A DPRD kota Surabaya, Soroti Peran Penting Perda Ekonomi Kreatif
"Meskipun kami mendukung PSN ini, namun itu demi kemakmuran masyarakat Surabaya, kami ingin memastikan bahwa badan usaha yang menjalankan proyek ini memperhatikan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan," ujar Arif Fathoni.
Baca Juga:
- Komisi C DPRD Kota Surabaya Tolak PSN Pembangunan Pulau Buatan di Kenjeran
- Warga Surabaya Keluhkan Mahalnya Retribusi Kebersihan, Ini Tanggapan Dirut PDAM Surya Sembada
- Gressia FC Gresik Juarai Pertiwi Kajati Cup, Kalahkan Persikoba Putri Kota Batu dengan Skor 2-1
- Kualitas Air dan Retribusi Tidak Berbanding Lurus, BEM Unipra Minta Audiensi dengan PDAM Surabaya
Fathoni menekankan bahwa proyek ini tidak boleh hanya memberikan dampak positif bagi investor, tetapi juga bagi masyarakat Kota Surabaya.
Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya Meminta Hasil Audit YKP
"Kami tidak ingin industrialisasi ini hanya memberikan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar, atau masyarakat sekitar tidak menikmati kesejahteraan dan kemaamuran dengan adanya proyek sebesar 72 triliun ini," tegasnya.
Fathoni juga mengingatkan PT Granting Jaya selaku operator PSN untuk memberikan perhatian khusus kepada nelayan yang terdampak. Ia mengusulkan beberapa langkah konkrit, seperti:
- Pemberian fasilitas modernisasi kapal nelayan
- Bimbingan teknis pengelolaan dan pengolahan hasil tangkapan ikan
- Pembangunan permukiman nelayan yang mudah diakses
- Pembentukan koperasi nelayan dengan skema kepemilikan saham
- Fasilitasi akses kredit perbankan bagi nelayan
Apa lagi PT Granting Jaya sendiri mengakui bahwa kapal nelayan kita itu sudah ketinggalan 30 tahun dari negara lain. Maka dari itu hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi PT Granting Jaya.
Baca juga: M.saifuddin anggota komisi A DPRD kota Surabaya, Tancap Gas menjaring aspirasi masyarakat.
"Kami ingin memastikan bahwa proyek ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Surabaya, khususnya nelayan yang mata pencahariannya bergantung pada laut," pungkas Fathoni.
Kalau kemudian nelayan ada kesulitan soal pemberian kredit dari perbankan, maka PT Granting Jaya harus memfasilitasi itu dengan baik. Termasuk salah satunya adalah membentuk kooperasi di mana para nelayan harus diberikan saham di kooperasi tersebut sehingga uang bergulir dari masyarakat untuk masyarakat. (diy)
Editor : Fudai