JAKARTA | ARTIK.ID - Terkait isu Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, yang saat ini mendampingi prabowo sebagai cawapres di pemilu 2024 mendapat pembelaan dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah.
Menurutnya, tidak adil jika hanya Gibran yang disalahkan karena mencalonkan diri sebagai cawapres
Baca Juga: Gibran Tampil Memukau di Debat Cawapres, Jangan Lupa Coblos A.A.Gede Sayang Suparta
Hal itu disampaikan dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk 'Suhu Politik Pasca Putusan MK' secara daring di Jakarta, Sabtu (28/10/2023).
"Kalau orang memilih Pak Mahfud, orang memilih Anies, kenapa orang enggak boleh memilih Gibran?" kata Fahri.
Fahri juga menolak istilah 'melanggengkan kekuasaan' yang sering dilekatkan pada Gibran. Sebab dalam sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia, rakyatlah yang berhak menentukan siapa yang akan memimpin negara ini.
Fahri mengatakan, tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapapun yang ingin maju sebagai calon pemimpin, termasuk anak-anak pejabat.
"Apakah hak warga negara harus dipotong karena dia adalah anak pejabat dalam demokrasi yang pada dasarnya nominasi oleh rakyat dan pemilihan oleh rakyat," ujarnya.
Baca Juga: Menhan Prabowo Resmikan Lima Titik Sumber Air Bersih di Kuningan
Dirinya mencontohkan, bahwa tidak semua anak pejabat bisa menang dalam pemilihan umum. Dia menyebutkan nama-nama seperti keponakan Jusuf Kalla di Makassar, anak Ma'ruf Amin di Tangerang Selatan, dan lain-lain, yang kalah dalam kontestasi politik.
"Ada banyak anak pejabat pada masa lalu yang dikalahkan oleh rakyat. Keponakan Pak JK (di Makassar) kalah sama kotak kosong, anak Ma’ruf Amin di Tangerang (Selatan) dikalahkan. Kan kalah, jadi akhirnya jangan kemudian takut bertarung," katanya.
Selain itu, Fahri juga menuding bahwa sebenarnya masalah utama bukanlah Gibran, melainkan sistem politik yang bermasalah di Indonesia.
Fahri mengatakan, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo adalah akibat dari ketidaksempurnaan sistem yang menyebabkan krisis kaderisasi.
Baca Juga: Prabowo Kritik Kinerja DJP dan Bea Cukai, Usul Pembentukan Badan Penerimaan Negara
"Itu terjadi karena ketidaksempurnaan sistem, akhirnya nyari orang," tutur Fahri.
Sistem yang dimaksud Fahri antara lain adalah masalah kaderisasi di partai-partai politik dan penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang dinilai tidak demokratis.
(ara)
Editor : Fuart
