JAKARTA | ARTIK.ID - Indonesia berencana untuk menghentikan ekspor gas alam cair (LNG) pada tahun 2025 dan mengalihkan seluruh produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pada Selasa (30/05/2023).
Baca Juga: Luhut Jawab Kekhawatiran Masyarakat Terkait Dampak Lingkungan Hilirisasi Nikel
Menurut Arifin, langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi dan meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi, termasuk pipa gas, terminal LNG, dan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
"Kami akan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan nasional, khususnya untuk sektor industri, transportasi, dan kelistrikan. Kami juga akan mendorong pengembangan industri hilir gas bumi, seperti petrokimia, pupuk, dan baja," kata Arifin.
Indonesia saat ini merupakan salah satu produsen dan eksportir LNG terbesar di dunia, dengan kapasitas produksi mencapai 76,1 juta ton per tahun.
Namun, sebagian besar produksi LNG Indonesia dijual ke pasar internasional dengan kontrak jangka panjang yang mengikat. Sementara itu, konsumsi gas bumi dalam negeri masih rendah, hanya sekitar 4.500 BBTUD pada tahun 2020.
Arifin mengatakan bahwa pemerintah akan menegosiasikan ulang kontrak-kontrak LNG yang ada dengan mitra asing agar lebih fleksibel dan sesuai dengan kepentingan nasional.
Ia juga mengharapkan agar perusahaan-perusahaan migas nasional, seperti Pertamina dan PGN, dapat berperan lebih aktif dalam pengembangan dan pemasaran gas bumi di dalam negeri.
Baca Juga: Industri Kelapa Sawit di Indonesia Semrawut dari Hulu Hingga Hilir
"Kami berharap agar industri gas bumi Indonesia dapat lebih mandiri dan berdaya saing di masa depan. Kami juga berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam kita," ujar Arifin.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan megatakan hal serupa.
"Bertahun-tahun kita ekspor LNG, padahal ternyata sekarang kita butuh," ujar Luhut saat ditemui awak media di Hotel Mulia, Jakarta.
Pemerintah akan segera melakukan studi. Setelah hasil studi keluar, Luhut mengatakan pihaknya sudah tidak mau ekspor LNG.
Baca Juga: Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Lingkar Luar Jakarta Rampung pada Akhir 2023
"Kita ndak mau lagi, sudah kita siapkan laporan ke Presiden," ungkap Luhut.
Dia menjelaskan, kontrak ekspor LNG yang sedang berjalan akan tetap dilakukan. Namun, dia menegaskan ekspor LNG harus disetop.
"Kita mau gunakan (untuk) domastik supaya harga gas itu bisa USD 6 per mmbtu, atau mungkin kalau bisa kita tekan lagi cost di well-nya," papar Luhut.
(diy)
Editor : Fuart
