JAKARTA | ARTIK.ID - Deklarasi mengembalikan UUD 1945 naskah asli untuk kemudian disempurnakan lewat adendum disampaikan dalam Forum Silaturahmi Purnawirawan dan Rakyat Jawa Barat, Rabu (14/9/2022), di Cimahi, Kabupaten Bandung.
Deklarasi itu disampaikan melalui Sikap dan Pernyataan Forum Purnawirawan dan Rakyat Jawa Barat, yang dibacakan Ketua Umum Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI) Kolonel TNI Purn Sugeng Waras. Sikap itu ditandatangani Tokoh Masyarakat Jabar Ceu Popong Otje Djundjunan, Laksamana Purn TNI Slamet Subianto, serta Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Baca Juga: LaNyalla Mahmud Mattalitti Dorong Partisipasi Publik dalam Mewujudkan Indonesia Emas
"Kami Forum Purnawirawan dan Rakyat Jawa Barat menyatakan sikap untuk tetap memegang teguh dan mempedomani Pancasila sebagai Filsafat hidup Bangsa Indonesia dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945, atau yang asli," tutur Sugeng Waras.
Terkait empat kali amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002, menurutnya harus diamandemen kembali untuk dibatalkan.
"UUD 1945 harus diberlakukan kembali seutuhnya, diawali mulai dan Pembukaan, Batang Tubuh, serta Penjelasannya, untuk kemudian disempurnakan melalui Adendum,” paparnya.
"Pembahasan, Perumusan, Kesepakatan, Perumusan dan Penetapan tersebut harus dilakukan secepatnya secara seksama tepat, jujur, benar, adil, beradab dan bermartabat," imbuhnya.
Sugeng Waras menjelaskan, sikap ini dibuat untuk mengembalikan Keutuhan serta Martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sepenuhnya berdaulat.
Sementara itu, salah satu nara sumber di acara tersebut, pemerhati Konstitusi, Hatta Taliwang, menilai bahwa Indonesia memang harus segera diselamatkan. "Yang pertama adalah yang sesuai dengan yang sering diungkapkan oleh pak Nyalla bahwa kedaulatan rakyat kita semakin tergerus setelah naskah UUD 1945 asli diubah sebanyak 4 kali. Ini saya bilang seperti tanda tanda awal kehancuran Indonesia," ujar Hatta.
Baca Juga: Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti Tinjau Venue PON di Medan
Yang kedua lahirnya presiden boneka di Indonesia akibat penerapan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR. “Akibatnya presiden hanya bisa diusung koalisi partai, padahal banyak putra putri bangsa yang sangat layak menjadi presiden,” ujar Hatta.
Dan tanda-tanda yang ketiga adalah ekonomi semakin rusak dan kita semakin dikuasai oleh para oligarki. Serta yang keempat adalah yang paling mengerikan dimana saat itu karena Konstitusi 2002 telah mengubah Pasal 6 UUD 1945 dengan menghapus kata “Asli” pada
kalimat; ‘Presiden Indonesia ialah Orang Indonesia Asli’. "Lama-lama kita menjadi seperti negara Singapura," ujarnya.
Nara sumber lain, Kepala Staf Angkatan Laut ke-19 Laksamana TNI Purn Slamet Subianto juga senada dengan Ketua DPD dan Hatta Taliwang. Kata dia, Indonesia harus bersatu melakukan perubahan untuk bergerak ke depan.
Slamet menegaskan, Indonesia saat ini sengaja dipecah belah dan Indonesia menjadi karut marut karena Indonesia tidak pernah berpegang pada tujuan bernegara.
Baca Juga: Ketua DPD RI Usulkan Parlemen Beranggotakan Unsur Non Partai untuk Penguatan Demokrasi
“Untuk itu kita harus kembali ke UUD 45 naskah asli dan kita harus bersatu dengan bersandar kepada Pancasila kita," katanya.
Dalam acara tersebut, Ketua DPD RI didampingi Senator asal Jawa Barat Eni Sumarni, Senator asal Lampung Bustami Zainudin, Senator asal Sulsel Andi Ichsan, Senator asal Aceh Fahrul Razi, dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin.
Sementara di tempat acara juga hadir Kepala Staf Angkatan Laut ke-19, Laksamana TNI Purn Slamet Subianto, Sekretaris Umum DHD 45 Jabar Mayjen TNI Robby Win Kadir, Ketua PEPABRI Kota Cimahi Brigjen TNI Purn Kun Priambodo, Ketua Umum FPPI Kolonel TNI Purn Sugeng Waras. Hadir juga beberapa tokoh dan narasumber seperti Rizal Fadilah, Alfian Tanjung dan Hatta Taliwang.
(ara)
Editor : Fuart
