SURABAYA – Komisi A DPRD Kota Surabaya mulai mengawal perkembangan data jumlah penduduk yang disebut telah menembus sekitar 3 juta jiwa. Data tersebut akan menjadi salah satu bahan pembahasan untuk melihat peluang penambahan jumlah kursi DPRD Surabaya pada Pemilu mendatang.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya untuk mendapatkan kepastian mengenai angka terbaru tersebut.
“Agenda terdekat memang kami akan memanggil Dispendukcapil. Update jumlah penduduk saat ini adalah 3.008.000,” kata politisi Gerindra Surabaya yang akrab disapa Cak Yebe, Rabu (16/9).
Menurut Cak Yebe, pembaruan data kependudukan perlu mendapat pengawalan serius. Sebab, pada pembaruan data sebelumnya sempat terjadi penurunan jumlah penduduk secara signifikan, yang menurutnya berkaitan dengan proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kalau tidak ada anomali, insya Allah dalam kontestasi Pileg ada peluang. Tetapi terkait penambahan jumlah kursi bisa atau tidak, memang banyak komponen yang harus dipertimbangkan. Tidak semudah itu bergeser,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembahasan mengenai jumlah penduduk tidak cukup hanya melihat angka administratif. Pemerintah juga perlu memastikan keberadaan warga yang tercatat dalam sistem kependudukan, termasuk melakukan rekonfirmasi terhadap penduduk yang datanya masih perlu diperbarui.
“Ketika dia melakukan rekonfirmasi, datang ke kelurahan lalu kemudian diblokir, berarti mengurangi updating penduduk,” tuturnya.
Karena itu, Komisi A berharap jumlah penduduk yang belum terkonfirmasi dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan begitu, angka kependudukan yang menjadi dasar pembahasan politik dan pemerintahan dapat semakin mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Potensinya tidak boleh lebih dari dua persen. Ini yang kami kawal, supaya angka tiga juta minimal itu kita pegang,”ungkapnya.
Cak Yebe menyebut komunikasi terkait perkembangan data juga telah dilakukan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dispendukcapil Surabaya. Setelah data dinyatakan lebih stabil, pihaknya akan mendorong pembentukan desk bersama sejumlah lembaga.
“Kalau sudah tiga juta, minggu depan saya hadirkan beliau di ruangan kami. Kami langsung persiapkan untuk bikin desk, supaya yang diinginkan semua partai politik di Surabaya dengan melakukan penambahan lima kursi itu ada peluang,” jelasnya.
Namun, ia menekankan bahwa penambahan lima kursi DPRD Surabaya belum dapat dianggap sebagai keputusan final. Masih terdapat sejumlah aspek yang harus dihitung, termasuk konsekuensi anggaran, kebutuhan ruang kerja, hingga fasilitas pendukung anggota DPRD.
“Ini kaitannya bukan sekadar kursi nambah lima, tetapi rentetan dari lima kursi ini juga harus kita kaji,” katanya.
Selain jumlah kursi, Komisi A turut membuka kemungkinan pembahasan mengenai penyesuaian daerah pemilihan (dapil). Kajian tersebut nantinya tidak hanya mengacu pada jumlah penduduk, tetapi juga memperhatikan kondisi geografis dan keterhubungan antarwilayah.
“Saya lebih senang bahasanya penyusunan dapil, bukan pemekaran dapil, tapi penyesuaian dapil,” ujar Cak Yebe.
Ia mencontohkan Dapil 5 yang saat ini mencakup sembilan kecamatan. Menurutnya, penataan wilayah pemilihan perlu memperhatikan aspek geografis sehingga hubungan antara calon legislatif dan masyarakat yang diwakilinya tetap memiliki keterkaitan wilayah.
“Ini yang dibilang disesuaikan secara geografis, konteksnya bahwa caleg itu berbasis pada wilayahnya,” jelasnya.
Untuk menjaga konsistensi data, Komisi A juga berencana melakukan pengawalan secara berkala setelah desk lintas lembaga terbentuk. Langkah tersebut dinilai penting agar pembaruan data tidak berhenti pada satu momentum pemilu.
“Setiap enam bulan kami akan berkunjung ke Dirjen Dukcapil. Ini arahan dari KPU RI,” katanya.
Cak Yebe menargetkan desk pengawalan data kependudukan tersebut mulai berjalan pada pertengahan 2027. Menurut dia, pembentukan desk sejak lebih awal akan memberi ruang bagi lembaga terkait untuk melakukan koordinasi dan memastikan pembaruan data berlangsung secara berkelanjutan.
“Kalau harapan kami, desk ini bisa mulai running setidaknya medio 2027. Dengan begitu, pengawalan data bisa dilakukan lebih awal dan prosesnya tidak perlu diulang-ulang,” pungkas Cak Yebe. (rda)
Editor : rudi
