SURABAYA – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memberikan peringatan keras kepada para camat dan lurah agar lebih sigap menangani berbagai persoalan di wilayahnya. Bahkan, ia menegaskan tidak akan ragu mencopot pejabat yang dinilai tidak responsif setelah hasil pemeriksaan Inspektorat keluar.
Pernyataan tersebut disampaikan Eri saat melantik 57 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jumat (26/6/2026). Dalam arahannya, ia menekankan bahwa jabatan birokrasi merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan sekadar memperoleh fasilitas dan kedudukan.
Sikap tegas itu muncul setelah Eri melakukan inspeksi mendadak (sidak) hingga dini hari. Dari hasil pemantauan tersebut, ia menemukan sejumlah persoalan di lapangan yang dinilai tidak ditangani secara optimal karena minimnya kehadiran pejabat wilayah.
"Jabatan struktural ini bukan untuk tidur nyenyak di malam hari. Kalau mau tidur nyenyak seperti juragan, ya jangan pernah jadi pejabat. Ketika Anda mengambil jabatan ini, maka waktu, jiwa, dan pemikiran Anda harus didedikasikan penuh untuk warga Surabaya," tegas Eri.
Dalam evaluasinya, Eri secara khusus menyoroti kinerja aparatur di tiga kecamatan, yakni Sukomanunggal, Semampir, dan Sawahan.
Di Kecamatan Sukomanunggal, ia menemukan persoalan pasar tumpah yang belum tertangani dengan baik serta tumpukan sampah di saluran air. Kondisi tersebut dinilai mengganggu ketertiban dan kebersihan lingkungan.
Sementara di Kecamatan Semampir, Eri menyesalkan tidak hadirnya camat maupun lurah ketika terjadi kemacetan panjang di kawasan pasar. Menurutnya, kehadiran pejabat di lapangan sangat penting untuk mengambil langkah cepat dalam mengurai persoalan.
Adapun di kawasan Blauran, Kecamatan Sawahan, ia menyoroti masih maraknya praktik parkir liar yang memanfaatkan area pedestrian sehingga mengganggu fungsi fasilitas umum.
Atas berbagai temuan tersebut, Eri langsung menginstruksikan Inspektorat Kota Surabaya melakukan pemeriksaan terhadap camat dan lurah di tiga kecamatan tersebut.
Ia menegaskan hasil pemeriksaan akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pencopotan dari jabatan apabila terbukti tidak menjalankan tugas secara optimal.
"Saya instruksikan Inspektorat untuk memeriksa mereka. Kita lihat kinerjanya selama ini apa. Nanti dari hasil pemeriksaan Inspektorat akan kita tindak lanjuti, kalau rekomendasinya diturunkan atau dicopot dari jabatannya, ya langsung saya copot," ujarnya.
Selain tiga kecamatan itu, Eri mengungkapkan masih terdapat sekitar tiga hingga lima pejabat wilayah lain yang juga akan diperiksa. Alasannya, para pejabat tersebut tidak dapat dihubungi saat dirinya melakukan sidak di lapangan.
"Ada kejadian di lapangan, saya telepon dan panggil, mereka tidak ada. Kalau yang tiga kecamatan tadi kita tunggu hasil Inspektorat karena mereka masih datang meski tidak memberi solusi. Tapi kalau yang ini lain, dipanggil saja sudah tidak ada," katanya.
Pada kesempatan itu, Eri juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjaga fasilitas umum. Ia mencontohkan kerusakan sejumlah pedestrian yang beralih fungsi menjadi lokasi parkir liar.
Menurutnya, setelah dilakukan penertiban, pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan selama 24 jam dalam kurun waktu empat hingga lima bulan agar pelanggaran tidak kembali terulang.
"Pedestrian itu dibangun pakai uang APBD, uang rakyat. Jangan dibiarkan rusak jadi tempat parkir, lalu kita anggarkan lagi buat diperbaiki, sayang uangnya. Baiknya anggaran itu dialokasikan untuk sekolah gratis dan kesehatan gratis warga Surabaya," jelasnya.
Karena itu, ia meminta kelurahan, kecamatan, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP memperkuat koordinasi dalam menjaga aset milik pemerintah agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya.
“Seluruh pejabat struktural yang baru dilantik akan menjalani evaluasi menyeluruh dalam enam bulan ke depan,” tuturnya.
Penilaian tersebut akan mengukur pencapaian target kinerja sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan pejabat yang tidak mampu memenuhi target harus siap menerima konsekuensi, termasuk mengundurkan diri dari jabatannya.
"Kota ini akan berjalan baik kalau sistem birokrasinya berjalan sebagai satu keluarga besar, bukan menonjolkan ego dinas masing-masing," pungkas Eri.
Melalui evaluasi tersebut, Eri Cahyadi berharap seluruh aparatur Pemerintah Kota Surabaya semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kota Surabaya. (red)
Editor : Fudai
